Penerapan Kebijakan Apostitlle Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Sulawesi Tengah (Studi Kasus Kota Palu)
Keywords:
Apostille, Implementasi Kebijakan, KEMENKUMHAM, Sosialisasi Kebijakan, Pelayanan Administrasi Hukum, Sulawesi Tengah, Kota Palu.Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Apostille di Sulawesi Tengah dengan studi kasus di Kota Palu, yang dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai proses legalisasi dokumen melalui layanan Apostille. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dilaksanakan di Kota Palu dengan informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas perwakilan Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, pejabat dan staf pada bidang pelayanan administrasi hukum umum, petugas helpdesk layanan AHU, serta masyarakat pengguna layanan Apostille. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Apostille telah mempermudah proses legalisasi dokumen dan secara umum berjalan cukup baik, namun kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan mekanisme Apostille masih menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan tersebut, sehingga penelitian ini memberikan rekomendasi terkait perlunya peningkatan sosialisasi kebijakan, penguatan komunikasi, edukasi publik, serta dukungan kelembagaan guna mengoptimalkan layanan Apostille.
References
Aida, M. et al. (2023) “KEPENTINGAN INDONESIA MENGAKSESI KONVENSI APOSTILLE DAN RELEVANSINYA DI BIDANG KENOTARIATAN,” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 12(1), pp. 85–98. Available at: https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2908.
Ardiansyah, Risnita and Jailani, M.S. (2023) “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), pp. 1–9. Available at: http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan.
Ariani, N.K. and Prabawati, N.P.A. (2025) “Implementasi Kebijakan Pelayanan Apostille Berbasis Transformasi Digital di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali,” Socio-political Communication and Policy Review, 2(3), pp. 1–13. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.61292/shkr.255.
Bahram, M. (2024) “Menuju Harmonisasi Strategi dan Hambatan dalam Mewujudkan Kodifikasi Hukum yang Efektif di Indonesia,” ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(5), pp. 348–356. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.55681/armada.v2i5.1326.
Fajriani, R.A. and Jaelani, E. (2023) “Revolusi Layanan Hukum: Implementasi Convention Apostille dan Dampaknya Terhadap Proses Legalisasi Dokumen di Indonesia,” Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 2(3), pp. 30–35. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.59818/jps.v2i3.673.
Fiantika, F.R. et al. (2022) METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. Cet 1. Edited by Y. Novita. Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. Available at: www.globaleksekutifteknologi.co.id.
Gantika, S., Heri and Caesar, M.R. (2020) “PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT,” Decision: Jurnal Administrasi Publik, 2(1), pp. 13–32. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.23969/decision.v2i1.2379.
Ibrahim (2015) METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. Cet 1. Bandung: Alfabeta.
Irawan, R.N. et al. (2024) “Akibat Hukum Berlakunya Penghapusan Legalisasi Atas Dokumen Publik Asing Terhadap Kewenangan Legalisasi Notaris,” Notaire, 7(2), pp. 267–280. Available at: https://doi.org/10.20473/ntr.v7i2.58206.
Junaidi, A.H. (2018) “URGENSI DAN TANTANGAN INDONESIA DALAM AKSESI KONVENSI APOSTILLE,” Jurnal RechtsVinding, 7(2), pp. 189–206. Available at: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.258.
Nasution, A.F. (2023) METODE PENELITIAN KUALITATIF. Cet 1. Edited by M. Albina. Bandung: CV. Harfa Creative.
Pakpahan, M.U. (2024) “Apostille’s Effect on Doing Business in Indonesia,” Journal of Private International Law Studies, 1(1), pp. 100–132. Available at: https://doi.org/DOI:10.21143/JPILS.v1i1.1003.
Presiden Republik Indonesia (2014) UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, BPK RI. Indonesia: https://peraturan.bpk.go.id/Download/28023/UU%20Nomor%2030%20Tahun%202014.pdf.
Puteri, E.S. and Makarim, E. (2024) “KERANCUAN PELAKSANAAN KONVENSI APOSTILLE DI DALAM PROSES LEGALISASI DOKUMEN PUBLIK SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA,” Indonesian Notary, 5(4), pp. 18–36. Available at: https://doi.org/10.21143/notary.vol5.no4.17.
Rifaldy, M., Sasterio and Natsir, N. (2024) “Implementasi Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Biro Umum Provinsi Sulawesi Tengah,” JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 5(3), pp. 531–547.
Rosaliza, M. (2015) “WAWANCARA, SEBUAH INTERAKSI KOMUNIKASI DALAM PENELITIAN KUALITATIF,” Jurnal Ilmu Budaya, 11(2), pp. 71–79.
Rusdianto, A.P. (2022) “RUANG LINGKUP DOKUMEN APOSTILLE,” Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa, 5(2), pp. 133–142. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7251.
Saat, S. and Mania Sitti (2020) Pengantar Metodologi Penelitian PANDUAN BAGI PEMULA. Cet II. Edited by Muzakkir. Gowa: PUSAKA ALMAIDA.
Sahir, S.H. (2022) Metodologi Penelitian. Edited by T. Koryati. Bantul: KBM INDONESIA. Available at: www.penerbitbukumurah.com.
Sulung, U. and Muspawi, M. (2024) “MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER,” Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS), 5(3), pp. 110–116.
Zahrani, R. and Jaelani, E. (2024) “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN KONVENSI APPOSTILE DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG MENGAKSESI,” Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2(5), pp. 1–11. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v2i6.2356.
