JSIP is a Government Innovation Study Journal published by the Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tadulako University, Palu, Indonesia. This journal publishes scientific articles in government science, parties and elections, government innovation, government collaboration, and contemporary studies. This journal is published four times yearly, namely in March, June, September, and December. e-ISSN: 3089-1426.
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako
Partisipasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mendukung Program Kerja Pemerintahan Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi PKK dalam mendukung program kerja Pemerintah Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, mengingat kontribusi strategis PKK dalam pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat. PKK memiliki peran sentral dalam mendukung kegiatan desa dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi kegiatan, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan teori partisipasi Cohen dan Uphoff (1977) yang mencakup pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKK Desa Lempe berpartisipasi aktif pada seluruh tahapan tersebut, mulai dari pengambilan keputusan melalui pengumpulan aspirasi dasawisma dan penyusunan usulan POKJA, pelaksanaan kegiatan seperti penyuluhan kesehatan, pelatihan keterampilan, gotong royong, sosialisasi rumah sehat, hingga pendampingan program pemerintah desa, pengambilan manfaat berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, dan kemandirian ekonomi keluarga, serta evaluasi rutin bersama pemerintah desa untuk menilai keberhasilan program dan merumuskan langkah perbaikan. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan PKK tidak hanya meningkatkan efektivitas program desa, tetapi juga memperkuat kapasitas dan hubungan sosial masyarakat, sehingga PKK Desa Lempe terbukti menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam perencanaan hingga evaluasi program pengembangan desa, memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas program dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi acuan bagi desa lain dalam mendorong partisipasi organisasi masyarakat untuk pengembangan lokal yang berkelanjutan.
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Copyright (c) 2026 Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan
ANTI-CORRUPTION GOVERNANCE IN KOTARAYA SELATAN VILLAGE, MEPANGA DISTRICT, PARIGI MOUTONG REGENCY
This study aims to analyzer the implementation of anti-corruption governance ini Kotaraya Selatan village, Mepanga District, Parigi Moutong Regency, through public services. The research employed a qualitative descriptive approach and was conducyed in Kotaraya Selatan village in 2025. Informants included village officials, members of the Village Consultative Body, and community representatives. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings show that village governance has been implemented effectively based on the principles of participation, transparency, accountability, and equity. Community involvement in decision - making and transparent free public services were evident. Good governance practices support the realization of Kotaraya Selatan village as an anti-corruption village.
KOLABORASI PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK SADAR WISATA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI VATU MAPIDA DI DESA ENU KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Kelompok Sadar Wisata dalam pengembangan wisata Pantai Vatu Mapida di Desa Enu, yang dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengelolaan potensi wisata pantai akibat keterbatasan fasilitas dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dilaksanakan di Desa Enu dalam kurun waktu penelitian tertentu, dengan melibatkan sejumlah informan yang terdiri dari aparatur pemerintah desa, anggota Kelompok Sadar Wisata, dan masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori kolaborasi Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang menekankan tiga dimensi utama, yaitu dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah berjalan cukup baik terutama pada aspek komunikasi dan pembagian peran, namun masih menghadapi kendala pada dimensi dampak dan adaptasi berupa keterbatasan fasilitas pendukung, minimnya anggaran, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koordinasi antar pihak dan peningkatan partisipasi masyarakat merupakan kontribusi penting penelitian ini dalam mendukung pengembangan wisata Pantai Vatu Mapida yang lebih optimal dan berkelanjutan.
DISCOURSE OF WELFARE PROGRAM IN THE EMPOWERMENT OF COMMERCIAL SEX WORKERS AT TONDO KIRI RED-LIGHT DISTRICT
This study aims to analyze the production of welfare discourse within empowerment programs targeting commercial sex workers implemented by the Palu City Government in relation to sex workers in the Tondo Kiri Red-Light District. The study adopts a qualitative research method with a Critical Discourse Analysis approach and focuses on the theory of articulation and hegemony proposed by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. Data were collected through in-depth interviews, analytic observation, and policy document analysis. The findings show that the government’s discourse is organized around the nodal point of “Rehabilitation,” which articulates empowerment through a chain of equivalence linking empowerment, rehabilitation, moral normalization, skills training, and compliance with norms. This discourse becomes hegemonic through a combination of formal regulation, mass media, the naturalization of technocratic-bureaucratic language, and metonymic processes. The study concludes that the production of the empowerment discourse is a political process operating through hegemonic articulation, rather than an objective reflection of the real needs of CSWs. The contestation between the government discourse and the CSWs’ discourse is antagonistic, with the government prioritizing morality and order, while CSWs prioritize material survival and economic security.
empowerment,commercial sex workers,tondo kiri red-light district
Moh.Wahyudi Anugerah Pratama Moh.Wahyudi A P
VOTE BUYING: FENOMENA MUDIK PEMILU GENERASI Z PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 DAPIL 4 KABUPATEN DONGGALA
Penelitian ini mengkaji praktik vote buying dalam fenomena “mudik pemilu” pada Pemilu Legislatif 2024 di Dapil 4 Kabupaten Donggala yang meliputi Kecamatan Dampelas, Sojol, dan Sojol Utara, dengan tujuan menganalisis praktik politik uang di kalangan Generasi Z serta memahami pemanfaatan jaringan keluarga, teman sebaya, dan media digital sebagai strategi mobilisasi oleh calon legislatif dan tim sukses. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, dilaksanakan selama tahapan Pemilu Legislatif 2024, dengan 4 orang informan kunci yang terdiri dari 1 orang patron/calon legislatif, 1 orang tim sukses, dan 1 orang pemilih dari kalangan Generasi Z. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap seluruh informan. Analisis data menggunakan teori patronase dan klientelisme Aspinall (2015) yang menjelaskan hubungan antara patron/Caleg, tim sukses sebagai perantara, dan klien/Generasi Z melalui pertukaran sumber daya material (uang transport dan bantuan mudik) serta non- material (kedekatan sosial dan relasi sosial). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi pemilih dilakukan melalui pemberian bantuan material dan non-material dengan melibatkan perantara keluarga dan teman sebaya, sementara Generasi Z cenderung menerima bantuan tersebut secara pragmatis tanpa merasa terikat untuk memilih pemberi bantuan, sehingga praktik vote buying tetap berlangsung dan berimplikasi terhadap kualitas demokrasi elektoral.
Copyright (c) 2025 Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA PALASA LAMBORI KECAMATAN PALASA KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Palasa Lambori Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan teori dari Ryaas Rasyid (2010). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi dalam penelitian ini di Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam Peran Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPMD, Ketua Kelompok Tani dan Anggota Kelompok Tani. Hasil Penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah Desa Palasa Lambori berjalan baik pada dua indikator yaitu Fasilitator (bantuan kepada kelompok tani telah tersedia), dan Regulator (penetapan Peraturan Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa). Namun ada dua indikator menghadapi kendala yaitu indikator Dinamisator dinilai belum optimal pemerintah desa perlu menyusun program pendampingan pasca bantuan yang terstruktur, bukan hanya sekedar pengawasan. Indikator Katalisator juga belum optimal dikarenakan program fasilitasi hanya sekedar input produksi dan belum adanya Memorandum of Understanding (MoU) dengan pengusaha/Perusahaan untuk menampung hasil komuditas petani.
PEMANFAATAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY PT MINERAL BUMI NUSANTARA UNTUK PEMBANGUNAN DESA BINAAN DI LAHUAFU KECAMATAN BUNGKU TIMUR KABUPATEN MOROWALI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Mineral Bumi Nusantara dalam pembangunan Desa Lahuafu, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dengan menggunakan teori Triple Bottom Line (1998) sebagai kerangka analisis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran CSR perusahaan dalam mendukung pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dilaksanakan di Desa Lahuafu dalam kurun waktu tertentu. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang, terdiri dari Kepala Desa, pihak PT Mineral Bumi Nusantara, petani, nelayan, dan Karang Taruna. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana CSR telah direalisasikan pada beberapa bidang, seperti sektor pertanian melalui penyediaan sarana pertanian, sektor perikanan melalui bantuan peralatan nelayan, peran Karang Taruna, serta pembangunan fasilitas olahraga dan pagar desa. Pemanfaatan dana CSR tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Lahuafu, namun masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, khususnya terkait dampak lingkungan seperti debu dan kondisi laut yang keruh yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Temuan ini berkontribusi dalam memberikan gambaran mengenai implementasi CSR berbasis pembangunan berkelanjutan di tingkat desa serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dan pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan CSR yang lebih berorientasi pada keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN BAHODOPI KABUPATEN MOROWALI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan teori Ansell dan Gash (2008). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi dalam penelitian ini di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam Proses kolaborasi yaitu pemerintah kecamatan, dinas lingkungan hidup, pihak perusahaan PT IMIP, dan masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi di Bahodopi berjalan efektif di tingkat strategis pada tiga aspek yaitu dialog tatap muka (forum inklusif telah tersedia dan dimanfaatkan untuk negosiasi), membangun kepercayaaan (kepercayaan telah terbentuk melalui transparansi dan komitmen sumber daya), dan komitmen terhadap proses (semua pihak berkontribusi sumber daya sesuai kapasitasnya, seperti pengadaan lahan oleh pemerintah dan hibah teknologi oleh PT IMIP). namun ada dua aspek menghadapi kendala serius di tingkat operasional yaitu Pemahaman Bersama dinilai belum optimal karena kesepakatan umum hanya terjadi pada para pihak yang terlibat aktif, namun gagal dipahami oleh masyarakat luas, dibuktikan dengan perilaku membuang sampah sembarangan. Hasil Antara juga belum optimal secara berkelanjutan, sebab keberhasilan pada bank sampah dan insinerator dibayangi oleh kegagalan fatal pada fungsi operasional dasar, yaitu sistem pengangkutan sampah yang macet dan menumpuk. Kegagalan operasional ini berisiko mengikis seluruh modal kepercayaan dan komitmen yang telah dibangun. Oleh karena itu, kunci keberlanjutan kolaborasi terletak pada penanganan perencanaan strategis dan eksekusi operasional di lapangan.
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA DI DESA SIOYONG KECAMATAN DAMPELAS
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pemerintah desa dalam menanggulangi kenakalan remaja di Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan dilakukan secara purposive, dengan jumlah informan sebanyak 9 orang yang terdiri atas Sekretaris Desa, Ketua BPD, aparat kepolisian, Babinsa, masyarakat, pengurus karang taruna, dan remaja. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori strategi Geoff Mulgan (2009) yang mencakup lima indikator, yaitu Purpose, Environment, Direction, Action, dan learning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan berbagai strategi, antara lain penetapan Peraturan Desa tentang keamanan dan ketertiban, pelaksanaan patroli rutin bersama aparat keamanan, penyelenggaraan kegiatan penyuluhan, pembentukan dan pengaktifan organisasi karang taruna, serta penyediaan fasilitas olahraga bagi remaja. Strategi tersebut berkontribusi dalam menekan perilaku menyimpang dan meningkatkan partisipasi remaja dalam kegiatan positif. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas, kurangnya variasi kegiatan, minimnya keterlibatan remaja dalam perencanaan program, serta evaluasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah desa, masyarakat, dan aparat terkait agar strategi penanggulangan kenakalan remaja dapat berjalan lebih efektif.
Strategi Politik dalam Kemenangan Hadianto Rasyid - Reny Lamadjido di Pemilihan Wali Kota Palu Tahun 2020
Pemilihan Wali Kota Palu tahun 2020 menjadi momentum penting yang memperlihatkan perubahan signifikan dalam strategi komunikasi politik akibat pembatasan sosial selama pandemi COVID-19. Kondisi tersebut mendorong pergeseran dari kampanye konvensional menuju kampanye digital atau cyber politic. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi komunikasi politik berbasis cyber politic yang dilakukan oleh Barisan Relawan Hadianto Rasyid (BARED) dan Pemuda Hadianto Rasyid (Pemuda HR) dalam memenangkan pasangan Hadianto Rasyid–Reny Lamadjido pada Pilkada Kota Palu 2020. Teori yang digunakan adalah teori komunikasi politik dari Dan Nimmo yang terdiri atas lima unsur, yaitu komunikator, pesan, media, khalayak, dan efek. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam kegiatan kampanye digital, seperti ketua dan anggota tim relawan BARED serta Pemuda HR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kampanye digital yang dijalankan secara terorganisir melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram mampu meningkatkan jangkauan pesan politik, membentuk citra positif kandidat, serta memobilisasi dukungan dari pemilih muda. Relawan digital berperan penting sebagai komunikator non-elite dalam mengelola pesan kampanye yang persuasif, partisipatif, dan berorientasi pada kedekatan emosional. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya kebijakan kampanye digital yang transparan dan beretika, serta menunjukkan pentingnya literasi politik digital bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam memperkuat praktik demokrasi di era digital.
Respons Kebijakan pemerintah Daerah terhadap Potensi Konflik Pembangunan Smelter Nikel di Parigi Moutong
Penelitian ini bertujuan menganalisis respons kebijakan dan peran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam merespons potensi konflik akibat pembangunan smelter nikel PT. ATI. Pembangunan ini, sebagai implementasi kebijakan hilirisasi (UU No. 3/2020), berpotensi memicu konflik sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat ketimpangan relasi kekuasaan antar aktor. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menguji peran pemerintah berdasarkan teori Ryaas Rasyid (regulator, dinamisator, fasilitator), didukung teori konflik Dahrendorf dan Coser. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan dianalisis melalui reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah (regulator, dinamisator, dan fasilitator) belum terlaksana secara efektif dan menyeluruh. Sebagai regulator, pemerintah dinilai lemah karena ketiadaan Perda spesifik perlindungan lokal, hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pusat. Sebagai dinamisator, pemerintah cenderung pasif, minim sosialisasi, dan membatasi ruang dialog. Terakhir, sebagai fasilitator, pemerintah belum berhasil menjembatani kepentingan para pihak karena belum terbentuknya forum komunikasi tripartit. Konflik laten yang bersumber dari ketidakadilan kompensasi lahan, kekhawatiran pencemaran, dan ketimpangan manfaat ekonomi tidak tersalurkan, menimbulkan ketegangan sosial. Disimpulkan, respons kebijakan pemerintah lebih bersifat reaktif dan belum mampu mengelola potensi konflik secara komprehensif. Implikasi penelitian menyarankan perlunya penguatan regulasi lokal, peningkatan transparansi, dan pembentukan forum komunikasi multipihak yang efektif untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Parigi Moutong. This study aims to analyze the policy response and the role of the Parigi Moutong Regency Government in addressing the potential conflicts arising from the development of the PT. ATI nickel smelter. This development, as an implementation of the downstreaming policy (Law No. 3/2020), has the potential to trigger social, economic, and environmental conflicts due to the imbalance of power relations among actors. Employing a descriptive qualitative method, this research examines the government's role based on the Ryaas Rasyid theory (regulator, dynamicator, facilitator), supported by Dahrendorf and Coser conflict theories. data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed through reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the primary roles of the local government (as regulator, dynamicator, and facilitator) have not been implemented effectively and comprehensively. As a regulator, the government is deemed weak due to the absence of specific local regulations (Perda) for social protection, acting solely as a technical executor of central policy. As a dynamicator, the government tends to be passive, limiting dialogue and community socialization. Finally, as a facilitator, the government has failed to bridge the interests of the parties, mainly because a tripartite communication forum has not been established. Consequently, latent conflicts originating from unequal land compensation, environmental pollution concerns, and disparities in economic benefits are not resolved, leading to social tension. It is concluded that the government's policy response is more reactive and unable to manage potential conflicts comprehensively. The implications of this study suggest the need for strengthening local regulations, enhancing transparency, and establishing effective multi-stakeholder communication forums to support inclusive and sustainable development in Parigi Moutong.
Dynamic Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mandula, Kecamatan Lembo Raya, Kabupaten Morowali Utara
Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mandula menghadapi tantangan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial, politik, dan administratif yang dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tiga elemen Dynamic Governance menurut Neo & Chen (2007), yaitu Culture (budaya), Capabilities (kapabilitas), dan Change (perubahan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, studi dokumentasi serta wawancara mendalam dengan 6 orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen Culture tercermin melalui gotong royong masyarakat Desa Mandula yang mendukung tata kelola pemerintahan, namun masih terkendala adaptasi teknologi dan nepotisme. Pada elemen Capabilities, perencanaan program (Think Ahead) belum diimbangi pelaksanaan yang matang, evaluasi kebijakan (Think Again) terhambat rendahnya kapasitas aparatur, dan kolaborasi lintas pihak (Think Across) masih lemah. Elemen Change sudah terlihat melalui pemanfaatan teknologi, namun belum efektif karena partisipasi masyarakat yang rendah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang adaptif dan inovatif serta menjadi bahan referensi untuk studi selanjutnya.
Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 Di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan latar belakang rendahnya keterlibatan warga dalam proses politik. Penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Desa Kalukubula selama periode penelitian yang melibatkan delapan informan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat berbeda pada empat indikator partisipasi menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson, yaitu aktivis, partisipan, pengamat, dan apolitis. Sebagian kecil masyarakat tergolong aktivis yang terlibat aktif dalam kegiatan politik, sedangkan partisipan hanya berperan saat pemungutan suara tanpa keterlibatan lanjutan; mayoritas masyarakat berada pada kategori pengamat yang mengikuti perkembangan politik namun enggan menggunakan hak pilih; dan kelompok apolitis cukup besar ditandai dengan sikap acuh terhadap proses politik. Penurunan partisipasi ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi politik, kendala administratif kependudukan, faktor pekerjaan, mobilitas penduduk, serta persoalan zonasi pendidikan. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman mengenai penyebab rendahnya partisipasi politik serta implikasinya terhadap penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada di masa mendatang.
Tata Kelola Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale di Desa Ululere, Morowali
Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola organisasi dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale Indonesia di Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dengan menekankan efektivitas penerapan prinsip Good governance dan Collaborative Governance dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Berangkat dari kebutuhan CSR yang tidak hanya bersifat filantropis, tetapi berorientasi pada pemberdayaan melalui tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang melibatkan informan dari perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola CSR PT Vale Indonesia berjalan sistematis melalui kemitraan antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat, diawali dengan need assessment, musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan, dan pengesahan melalui berita acara sebagai bentuk akuntabilitas. Pemerintah desa berperan sebagai pengawas, sementara masyarakat terlibat sebagai pelaksana dan penerima manfaat. Temuan ini menegaskan bahwa CSR PT Vale Indonesia telah terintegrasi dalam pembangunan lokal berkelanjutan dan berpotensi menjadi model tata kelola CSR di wilayah pertambangan lainnya.
Proses Ganti Rugi Lahan Masyarakat Dalam Perspektif Teori Agensi Di Desa Korowou
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses ganti rugi lahan masyarakat Desa Korowou oleh PT Sumber Mineral Abadi dengan meninjau masalah asimetri informasi, moral hazard, dan Adverse selection menggunakan perspektif teori agensi Lane (2003). Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan latar belakang proses ganti rugi lahan yang berlangsung pada periode penelitian tertentu. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan lima informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses ganti rugi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ganti rugi masih menghadapi ketidakseimbangan informasi antara perusahaan, agen lokal, dan masyarakat, sehingga memunculkan asimetri informasi dan Adverse selection yang berdampak pada ketidakadilan nilai kompensasi. Moral hazard juga ditemukan akibat kurangnya transparansi dalam penyaluran dana, terutama pada lahan HPL. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mekanisme ganti rugi lahan serta merekomendasikan peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan untuk menciptakan proses yang lebih adil dan minim konflik. This study aims to explain the land compensation process for the community of Korowou Village conducted by PT Sumber Mineral Abadi by applying Lane’s (2003) agency theory, which includes information asymmetry, moral hazard, and Adverse selection. This research employs a descriptive qualitative design with a background in the ongoing land compensation process during the research period. Data were collected through observation, interviews, and documentation, involving five informants selected based on their direct involvement in the compensation process. The findings indicate that the compensation process still faces significant information imbalances between the company, local agents, and the community, leading to information asymmetry and Adverse selection that result in unfair compensation values. Moral hazard also emerged due to limited transparency in fund distribution, particularly regarding collectively allocated HPL land. This study contributes to a deeper understanding of land compensation mechanisms and recommends enhancing transparency, accountability, community participation, and oversight to ensure a fairer, more effective, and conflict-free compensation process.
Penerapan Kebijakan Apostitlle Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Sulawesi Tengah (Studi Kasus Kota Palu)
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Apostille di Sulawesi Tengah dengan studi kasus di Kota Palu, yang dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai proses legalisasi dokumen melalui layanan Apostille. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dilaksanakan di Kota Palu dengan informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas perwakilan Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, pejabat dan staf pada bidang pelayanan administrasi hukum umum, petugas helpdesk layanan AHU, serta masyarakat pengguna layanan Apostille. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Apostille telah mempermudah proses legalisasi dokumen dan secara umum berjalan cukup baik, namun kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan mekanisme Apostille masih menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan tersebut, sehingga penelitian ini memberikan rekomendasi terkait perlunya peningkatan sosialisasi kebijakan, penguatan komunikasi, edukasi publik, serta dukungan kelembagaan guna mengoptimalkan layanan Apostille.
Apostille, Implementasi Kebijakan, KEMENKUMHAM, Sosialisasi Kebijakan, Pelayanan Administrasi Hukum, Sulawesi Tengah, Kota Palu.
Pengelolaan Objek Wisata Alam Air Terjun Saluopa Di Kabupaten Poso
Penelitian ini menganalisis pengelolaan Objek Wisata Alam Air Terjun Saluopa di Kabupaten Poso melalui pendekatan New Public Management (NPM). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan delapan informan yang dipilih secara purposive, meliputi pihak Dinas Pariwisata, TIC, pemerintah desa, petugas lapangan, pengunjung, dan pelaku usaha. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui proses kondensasi data, penyajian data, hingga penarikan makna penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Air Terjun Saluopa telah berjalan dengan baik dalam beberapa aspek, namun masih terdapat sejumlah area yang membutuhkan penguatan. Penerapan lima aspek NPM fokus pada hasil, efisiensi, manajerialisme, orientasi pelanggan, dan kompetisi sudah diupayakan dalam praktik pengelolaan, tetapi masih memerlukan peningkatan khususnya pada efektivitas manajemen, kualitas layanan, dan keterlibatan masyarakat secara lebih luas. Penguatan koordinasi antar instansi dan penerapan sistem pengelolaan yang lebih transparan, partisipatif, serta berkelanjutan diperlukan agar Air Terjun Saluopa dapat berkembang optimal dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat sekitar. This study analyzes the management of the Saluopa Waterfall Natural Tourism Object in Poso Regency through the New Public Management (NPM) approach. The method used is descriptive qualitative with eight informants selected purposively, including the Tourism Office, TIC, village government, field officers, visitors, and business actors. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then analyzed through the process of data condensation, data presentation, and drawing out the meaning of the research. The results of the study indicate that the management of Saluopa Waterfall has been running well in several aspects, but there are still a number of areas that require strengthening. The implementation of the five aspects of NPM focusing on results, efficiency, managerialism, customer orientation, and competition has been attempted in management practices, but still requires improvement, especially in management effectiveness, service quality, and broader community involvement. Strengthening inter-agency coordination and the implementation of a more transparent, participatory, and sustainable management system are needed so that Saluopa Waterfall can develop optimally and provide economic, social, and cultural benefits to the surrounding community.
Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Perilaku Vandalisme Pada Fasilitas Umum Di Kota Palu
ABSTRAK Vandalisme terhadap fasilitas umum merupakan masalah sosial yang di hadapi Pemerintah Kota Palu dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban di tengah Masyarakat. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah vandalisme terhadap fasilitas umum di Kota Palu yang dilandasi dengan teori strategi pemerintah yang mencakupi tujuan, arahan, dan tindakan (Geoff Mulgan, 2009). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif, dimana data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan yang dirasa mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan peneliti, seperti Pemerintah, Instansi, serta Masyarakat. Hasil penelitian ini berdasarkan identifikasi faktor dalam strategi pemerintah yaitu tujuan, arahan, serta tindakan yang menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang dalam eksekusinya. Dikarenakan kurangnya personil serta sarana dan prasarana. Maka dari itu, di perlukan tambahan personil dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pengawasan. Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah kasus vandalisme sudah berusaha mencegah kasus vandalisme yang bertujuan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban ditengah masyarakat. Akan tetapi, Satuan Polisi Pamong Praja masih menghadapi beberapa kendala mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum, kurang sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait Perda yang melarang perilaku vandalisme.
COLLABORATIVE GOVERNANCE INADDRESSING VIOLENCE AGAINST WOMEN: A CASE STUDY OF THE PALU WOMEN'S LIBU
ABSTRACT Violence against women is a significant human rights violation in Indonesia, fueled by gender inequality. The high number of cases in Palu City (89 cases in 2024) emphasizes the urgency of collaborative management. This study aims toanalyze the implementation of Collaborative Governance (CG) carried out byLibu Perempuan (Independent Legal Aid Institute for Women) in addressingviolence in Palu City. Using descriptive qualitative methods, data were collectedthrough in-depth interviews, observations, and documentation studies withinformants from Libu Perempuan and DP3A. The analysis focuses on fouraspects of CG, as outlined by Ansell and Gash (2008). The results show that CG is driven by an initial condition of a shared need to overcome obstacles to cases. Libu Perempuan takes a leadership role as a facilitator of integrated referralservices. CG's institutional design emphasizes strengthening coordination, enforcing regional regulations (Perda), and a referral system that discourages mediation of sexual violence. The collaborative process demonstrates responsive
Collaborative Governance, Violence Against Women, Women's Libu, Ansell and Gash
Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi di PT Esapulti Prakarsa Utama) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bambapula
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, KabupatenTolitoli. CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan agar memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan teori John Elkington dengan tiga indikator: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan analisis regresi linear berganda. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner terhadap 100 responden menggunakan teknik total sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga aspek CSR berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa implementasi CSR efektif meningkatkan kesejahteraan serta memperkuat sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Implementasi Kebijakan Relokasi Penduduk Pada Zona Merah Rawan Tsunami di Kelurahan Lere Kota Palu
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Penduduk Pada Zona Merah Rawan Tsunami di Kelurahan Lere Kota Palu. Penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn dengan enam indikator. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Menggunakan lima orang informan. Peneliti menemukan beberapa persoalan, yaitu standar kebijakan pengadaan huntap dan pembayaran lokasi yang kurang sesuai, serta waktu pelaksanaan kebijakan telah melewati batas yang ditentukan. Terbatasnya anggaran menghambat proses relokasi warga. Komunikasi dan koordinasi antara pihak pelaksana tidak maksimal dibuktikan dengan banyaknya warga yang tidak teredukasi persoalan zona merah dan relokasi. Komitmen para pelaksana kebijakan patut diragukan karena pelaksanaan kebijakan telah berlangsung lama. Relokasi ini juga berdampak negatif terhadap lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Penelitian ini kiranya menjadi bahan acuan bagi para pelaksana yang sedang mengimplementasikan kebijakan ini.
Implementasi kebijakan, rawan bencana, relokasi, zona merah.
Peran Elit Informal Dalam Merespon Kebijakan Pertambangan Batuan Galian C di Kelurahan Watusampu
Pertambangan batuan galian C di Kelurahan Watusampu menimbulkan dinamika sosial yang melibatkan peran elit informal dalam merespons kebijakan pemerintah. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran elit informal dalam merespons kebijakan pertambangan di wilayah tersebut. Teori yang digunakan adalah Teori Elit Penentu dari Suzanne Keller yang terdiri dari tiga fungsi utama, yaitu kognitif, moral, dan ekspresif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci seperti tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat, serta analisis dokumen resmi terkait kebijakan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elit informal memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi kebijakan, serta menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan perusahaan tambang, namun keterbatasan legitimasi formal menjadi kendala dalam optimalisasi perannya. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perlu adanya regulasi yang mengakomodasi peran elit informal agar kebijakan pertambangan lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat lokal.
elit informal, kebijakan pertambangan, pemerintah daerah, suzzanne keller
Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Pada Industri Jasa di Kota Palu (Studi Kasus Hotel The Sya)
Palu City is a disaster-prone area, and the events of 2018 have had a major impact on the service sector, particularly hospitality. The role of local government in disaster management still faces obstacles in terms of coordination, infrastructure, and private involvement. Therefore, the purpose of this study is to analyze the role of local government in disaster management at The Sya Hotel, based on the theory of the role of local government from Sri Heryati. This research uses a qualitative method with a case study approach at The Sya Palu Hotel to examine the optimization of the role of local government in disaster mitigation and management in the service sector. Data were obtained through interviews, observation, and documentation. Interviews were conducted with six key informants, namely, BPBD, The Sya Hotel management, and the community around the Hotel. The results show that despite the efforts of the local government in the form of training and socialization, the synergy with the hotel has not run optimally due to the lack of technical regulations and cross-sector coordination. This research suggests the need for integrated policies and increased partnerships between the government and the service sector to strengthen disaster resilience in the future. This research is expected to be used as a reference by related parties who carry out disaster management in the service industry.
Pemerintah Daerah, optimalisasi, penanggulangangan bencana.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN MINUMAN BER-ALKOHOL DI DESA KARYA MUKTI KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA
This study focuses on the implementation of government policy in controlling alcoholic beverages in Karya Mukti Village, Dampelas Subdistrict, Donggala Regency, which still faces various obstacles, particularly due to the local community's social and economic factors. Therefore, the purpose of this research is to examine how the village government's policy is carried out in regulating the distribution and consumption of alcoholic drinks. The theoretical framework employed is George C. Edwards III’s policy implementation model, which consists of four key indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A qualitative method with a descriptive approach was used in this study, where data were collected through in-depth interviews with five key informants, consisting of village officials, the Bhabinkamtibmas officer, the Head of the Village Consultative Body (BPD), and local residents selected through purposive sampling. In addition to interviews, data were also obtained through direct field observations and documentation of village regulations and enforcement activities, in order to provide a comprehensive understanding of policy implementation. The research findings indicate that although the implementation of the policy to control alcoholic beverages in Karya Mukti Village has been effective in terms of communication, disposition, and bureaucratic structure, limitations in the resource aspect remain a major obstacle, particularly due to inadequate facilities for socialization and the lack of youth involvement in supporting the policy. This research is expected to serve as a reference for other village governments in designing and implementing effective policies for controlling alcoholic beverages, particularly in areas facing similar challenges related to the production and consumption of traditional alcoholic drinks.
Penertiban minuman beralkohol, implementasi kebijakan, Keamanan dan ketertiban desa
DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA DI DESA KAYU AGUNG KECAMATAN MEPANGA KABUPATEN PARIGI MOUTONG
In Kayu Agung Village, the Implementation of the Village Development Planning Deliberation faces a few significant problems, one of which is the low level of active community participation. In addition, the presentation of information by the BPD is inadequate on the principles of democracy in the Musrembang, which has not been directed at the right target. Therefore, the purpose of this study is to determine how the implementation of the principles of deliberative democracy in the village Musrembang. This study uses the theory of deliberative democracy from Jurgen Hubermash. This study uses qualitative methods and a descriptive approach. Descriptive research is a type of research that aims to provide a complete picture of a phenomenon by describing variables related to the problem being studied. Data collection through informant interviews and observations originating from the Kayu Agung Village Government, and its staff, Religious Leaders, Youth Leaders, Women Leaders, and Community Leaders. In addition, this study is also supported by reports and documents related to the topic. The results of this study indicate that the implementation of the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes) in Kayu Agung Village has not been fully implemented consistently in Kayu Agung Village. Community participation in the Village Development Planning Deliberation (Musrenbang Desa) in Kayu Agung Village reflects the collective awareness of residents towards village development. However, the implementation of the principle of participation still faces serious challenges, thus reducing the essence of deliberative democracy. This study is expected to add to the literature related to the implementation of the Village Development Planning Deliberation carried out by the village government in the Parigi Moutong district.
Demokrasi Deliberatif, Musrembang, Pembangunan
OPTIMALISASI TEKNOLOGI GEOMEMBRAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI GARAM TALISE
The problem of this research is how the empowerment process of salt farmers through Geomembrane technology to improve the quality of salt farmers in Talise Village, Palu City. The theory used is Mardikanto Empowerment which consists of four aspects, namely human capacity development, business capacity development, environmental capacity development, and institutional capacity development. This study uses a qualitative descriptive approach method. Data collection through observation, documentation, and interviews with the PRL of the Central Sulawesi Provincial Marine and Fisheries Service, the Head of Talise, the Secretary of the Talise Salt Farmers Group, and the Talise Salt Entrepreneurs. The results of this study indicate that empowerment of Talise salt farmers still requires a more participatory and sustainable approach. Although the government has made empowerment efforts by providing training, providing production aids and assistance in the use of geomembrane technology in production areas. However, the low capacity of Talise salt farmers has a very negative impact on increasing Talise salt production. In government science, this research can enrich the understanding of community empowerment. This research encourages the government to increase empowerment efforts through the development of human, business, environmental, and institutional capacity.
Empowerment, Salt Farmers, Geomembrane Technology.
Konflik Dalam Pergantian Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu
The village head has the authority to dismiss village officials who are considered not in line with the vision and direction of his leadership and to realize a prosperous and effective village government in serving the village community. This study aims to determine the conflicts that occur in the replacement of Sarude Village officials, Sarjo District, Pasangkayu Regency. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, data collection in this study is through observation, interviews, documentation. Informants include four people, namely, the village head, village officials, sub-district government, Villae Consultative Body (BPD). The results of the study show that limited resources are an obstacle in the process of appointing new village officials due to the lack of community understanding of regulations and administration. The decision of the village head is the cause of conflict because there are several parties who do not agree with the decision. This research is expected to be used as a reference and input for the Sarude Village government in the process of appointing and dismissing village officials.
Konflik, Pemberhentian, Pengangkatan, Perangkat Desa.
Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Eksploitasi Pekerja Anak Di Kota Palu
Exploitation of child labor is often interpreted as a discriminatory attitude carried out by families or other people. In Palu City itself there are many cases of exploitation that occur against children, one of which is the exploitation of child labor, therefore the purpose of this study is to see how the government's strategy in tackling the exploitation of child labor in Palu City is based on the theory of empowerment, protection, and elimination (Affandi, 2007). This research uses a qualitative method with a descriptive type, where data is collected through in-depth interviews with several informants who are considered capable of answering all the researcher's questions, such as local governments and communities. The results of the research based on the identification of the empowerment, protection and elimination strategy factors show that the strategy carried out by the Palu City government is still not optimal, therefore it is necessary to form a collaboration for the sustainability of the strategy effectively and efficiently consisting of the Government. Communities and Non-governmental Organizations. The government's strategy in tackling the exploitation of child labor in Palu City is still not running optimally, especially in the context of the elimination strategy, where elimination is one of the main factors that until now has not been realized. In the RENSTRA of the Women's Empowerment and Child Protection Office of Palu City which was formed in 2021-2026 there are many strategies made with the aim of eliminating the number of child laborers in Palu City but none of them have been successfully realized to date.
strategi, pemerintah, implementasi, eksploitasi.
PENERAPAN SMART GOVERNANCE DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) PALU BARAT DI KOTA PALU
This study aims to examine the implementation of the smart governance concept in the Integrated District Administration Services (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, or PATEN) in West Palu District, Palu City. Smart governance is a governance approach that utilizes information and communication technology to enhance effectiveness, efficiency, transparency, and public participation in service delivery. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques including in-depth interviews, direct field observation, and document studies. The informants in this study consist of five individuals: the sub-district head (Camat), the sub-district secretary, the head of the staffing and general affairs sub-division, the head of the public service section, and a community representative. This study focuses on four main indicators of smart governance according to Novitasari, namely transparency, technology, human resources (HR), and participation. The results show that three out of the four indicators have been implemented fairly well—transparency, human resources, and community participation. Transparency is reflected in the openness of information related to service procedures, although it still follows conventional methods. Human resources have demonstrated basic capabilities in providing services but are not yet fully adaptive to technology. Community participation has begun to take shape through forums and service satisfaction surveys. However, the technology indicator has not been optimally implemented. The absence of digital systems or technology-based service applications is a major obstacle. This indicates that adaptation to digital developments remains low, hindering improvements in the quality and speed of service delivery. Therefore, enhancing the technological aspect should be prioritized in efforts to realize effective, efficient, and responsive public services based on smart governance.
Smart Governance, PATEN, Transparansi, Teknologi, Sumber Daya Manusia, Partisipasi.
Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir di Desa Balongga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi: Studi pada BPBD
The suboptimal flood disaster management in Balongga Village has become a factor inhibiting the activities of the Balongga Village community. This can be seen from the impact of the disaster that is still visible in the Balongga Village environment. The purpose of this study is to examine and understand the implementation of flood disaster management by the Sigi BPBD, and to identify the factors that support and inhibit it. This study uses Nick Carter's disaster management theory, which includes three main aspects: response, recovery, and development. The research method used is qualitative with a descriptive approach, where data collection is carried out through in-depth interviews with four main informants, namely the Head of Division II of the BPBD, Balongga Village officials, and the Balongga Village community. This study shows that flood management by the Sigi BPBD in Balongga Village is still not optimal, especially in the recovery and development stages. Infrastructure repair and community economic recovery are slow due to limited funds and lack of community involvement. Flood prevention and environmental education efforts are also still very lacking. This research is expected to be used as a reference by parties who wish to conduct research related to Disaster Management.
Manajemen, penanggulangan banjir, Kendala, Desa Balongga, BPBD