JSIP is a Government Innovation Study Journal published by the Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tadulako University, Palu, Indonesia. This journal publishes scientific articles in government science, parties and elections, government innovation, government collaboration, and contemporary studies. This journal is published four times yearly, namely in March, June, September, and December. e-ISSN: 3089-1426.
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako
VOTE BUYING: FENOMENA MUDIK PEMILU GENERASI Z PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 DAPIL 4 KABUPATEN DONGGALA
Penelitian ini mengkaji praktik vote buying dalam fenomena “mudik pemilu” pada Pemilu Legislatif 2024 di Dapil 4 Kabupaten Donggala yang meliputi Kecamatan Dampelas, Sojol, dan Sojol Utara, dengan tujuan menganalisis praktik politik uang di kalangan Generasi Z serta memahami pemanfaatan jaringan keluarga, teman sebaya, dan media digital sebagai strategi mobilisasi oleh calon legislatif dan tim sukses. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, dilaksanakan selama tahapan Pemilu Legislatif 2024, dengan 4 orang informan kunci yang terdiri dari 1 orang patron/calon legislatif, 1 orang tim sukses, dan 1 orang pemilih dari kalangan Generasi Z. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap seluruh informan. Analisis data menggunakan teori patronase dan klientelisme Aspinall (2015) yang menjelaskan hubungan antara patron/Caleg, tim sukses sebagai perantara, dan klien/Generasi Z melalui pertukaran sumber daya material (uang transport dan bantuan mudik) serta non- material (kedekatan sosial dan relasi sosial). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi pemilih dilakukan melalui pemberian bantuan material dan non-material dengan melibatkan perantara keluarga dan teman sebaya, sementara Generasi Z cenderung menerima bantuan tersebut secara pragmatis tanpa merasa terikat untuk memilih pemberi bantuan, sehingga praktik vote buying tetap berlangsung dan berimplikasi terhadap kualitas demokrasi elektoral.
Copyright (c) 2025 Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan
Respons Kebijakan pemerintah Daerah terhadap Potensi Konflik Pembangunan Smelter Nikel di Parigi Moutong
Penelitian ini bertujuan menganalisis respons kebijakan dan peran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam merespons potensi konflik akibat pembangunan smelter nikel PT. ATI. Pembangunan ini, sebagai implementasi kebijakan hilirisasi (UU No. 3/2020), berpotensi memicu konflik sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat ketimpangan relasi kekuasaan antar aktor. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menguji peran pemerintah berdasarkan teori Ryaas Rasyid (regulator, dinamisator, fasilitator), didukung teori konflik Dahrendorf dan Coser. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan dianalisis melalui reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah (regulator, dinamisator, dan fasilitator) belum terlaksana secara efektif dan menyeluruh. Sebagai regulator, pemerintah dinilai lemah karena ketiadaan Perda spesifik perlindungan lokal, hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pusat. Sebagai dinamisator, pemerintah cenderung pasif, minim sosialisasi, dan membatasi ruang dialog. Terakhir, sebagai fasilitator, pemerintah belum berhasil menjembatani kepentingan para pihak karena belum terbentuknya forum komunikasi tripartit. Konflik laten yang bersumber dari ketidakadilan kompensasi lahan, kekhawatiran pencemaran, dan ketimpangan manfaat ekonomi tidak tersalurkan, menimbulkan ketegangan sosial. Disimpulkan, respons kebijakan pemerintah lebih bersifat reaktif dan belum mampu mengelola potensi konflik secara komprehensif. Implikasi penelitian menyarankan perlunya penguatan regulasi lokal, peningkatan transparansi, dan pembentukan forum komunikasi multipihak yang efektif untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Parigi Moutong. This study aims to analyze the policy response and the role of the Parigi Moutong Regency Government in addressing the potential conflicts arising from the development of the PT. ATI nickel smelter. This development, as an implementation of the downstreaming policy (Law No. 3/2020), has the potential to trigger social, economic, and environmental conflicts due to the imbalance of power relations among actors. Employing a descriptive qualitative method, this research examines the government's role based on the Ryaas Rasyid theory (regulator, dynamicator, facilitator), supported by Dahrendorf and Coser conflict theories. data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed through reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the primary roles of the local government (as regulator, dynamicator, and facilitator) have not been implemented effectively and comprehensively. As a regulator, the government is deemed weak due to the absence of specific local regulations (Perda) for social protection, acting solely as a technical executor of central policy. As a dynamicator, the government tends to be passive, limiting dialogue and community socialization. Finally, as a facilitator, the government has failed to bridge the interests of the parties, mainly because a tripartite communication forum has not been established. Consequently, latent conflicts originating from unequal land compensation, environmental pollution concerns, and disparities in economic benefits are not resolved, leading to social tension. It is concluded that the government's policy response is more reactive and unable to manage potential conflicts comprehensively. The implications of this study suggest the need for strengthening local regulations, enhancing transparency, and establishing effective multi-stakeholder communication forums to support inclusive and sustainable development in Parigi Moutong.
Dynamic Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mandula, Kecamatan Lembo Raya, Kabupaten Morowali Utara
Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mandula menghadapi tantangan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial, politik, dan administratif yang dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tiga elemen Dynamic Governance menurut Neo & Chen (2007), yaitu Culture (budaya), Capabilities (kapabilitas), dan Change (perubahan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, studi dokumentasi serta wawancara mendalam dengan 6 orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen Culture tercermin melalui gotong royong masyarakat Desa Mandula yang mendukung tata kelola pemerintahan, namun masih terkendala adaptasi teknologi dan nepotisme. Pada elemen Capabilities, perencanaan program (Think Ahead) belum diimbangi pelaksanaan yang matang, evaluasi kebijakan (Think Again) terhambat rendahnya kapasitas aparatur, dan kolaborasi lintas pihak (Think Across) masih lemah. Elemen Change sudah terlihat melalui pemanfaatan teknologi, namun belum efektif karena partisipasi masyarakat yang rendah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang adaptif dan inovatif serta menjadi bahan referensi untuk studi selanjutnya.
Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 Di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan latar belakang rendahnya keterlibatan warga dalam proses politik. Penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Desa Kalukubula selama periode penelitian yang melibatkan delapan informan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat berbeda pada empat indikator partisipasi menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson, yaitu aktivis, partisipan, pengamat, dan apolitis. Sebagian kecil masyarakat tergolong aktivis yang terlibat aktif dalam kegiatan politik, sedangkan partisipan hanya berperan saat pemungutan suara tanpa keterlibatan lanjutan; mayoritas masyarakat berada pada kategori pengamat yang mengikuti perkembangan politik namun enggan menggunakan hak pilih; dan kelompok apolitis cukup besar ditandai dengan sikap acuh terhadap proses politik. Penurunan partisipasi ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi politik, kendala administratif kependudukan, faktor pekerjaan, mobilitas penduduk, serta persoalan zonasi pendidikan. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman mengenai penyebab rendahnya partisipasi politik serta implikasinya terhadap penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada di masa mendatang.
Tata Kelola Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale di Desa Ululere, Morowali
Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola organisasi dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale Indonesia di Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dengan menekankan efektivitas penerapan prinsip Good governance dan Collaborative Governance dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Berangkat dari kebutuhan CSR yang tidak hanya bersifat filantropis, tetapi berorientasi pada pemberdayaan melalui tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang melibatkan informan dari perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola CSR PT Vale Indonesia berjalan sistematis melalui kemitraan antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat, diawali dengan need assessment, musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan, dan pengesahan melalui berita acara sebagai bentuk akuntabilitas. Pemerintah desa berperan sebagai pengawas, sementara masyarakat terlibat sebagai pelaksana dan penerima manfaat. Temuan ini menegaskan bahwa CSR PT Vale Indonesia telah terintegrasi dalam pembangunan lokal berkelanjutan dan berpotensi menjadi model tata kelola CSR di wilayah pertambangan lainnya.
Proses Ganti Rugi Lahan Masyarakat Dalam Perspektif Teori Agensi Di Desa Korowou
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses ganti rugi lahan masyarakat Desa Korowou oleh PT Sumber Mineral Abadi dengan meninjau masalah asimetri informasi, moral hazard, dan Adverse selection menggunakan perspektif teori agensi Lane (2003). Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan latar belakang proses ganti rugi lahan yang berlangsung pada periode penelitian tertentu. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan lima informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses ganti rugi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ganti rugi masih menghadapi ketidakseimbangan informasi antara perusahaan, agen lokal, dan masyarakat, sehingga memunculkan asimetri informasi dan Adverse selection yang berdampak pada ketidakadilan nilai kompensasi. Moral hazard juga ditemukan akibat kurangnya transparansi dalam penyaluran dana, terutama pada lahan HPL. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mekanisme ganti rugi lahan serta merekomendasikan peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan untuk menciptakan proses yang lebih adil dan minim konflik. This study aims to explain the land compensation process for the community of Korowou Village conducted by PT Sumber Mineral Abadi by applying Lane’s (2003) agency theory, which includes information asymmetry, moral hazard, and Adverse selection. This research employs a descriptive qualitative design with a background in the ongoing land compensation process during the research period. Data were collected through observation, interviews, and documentation, involving five informants selected based on their direct involvement in the compensation process. The findings indicate that the compensation process still faces significant information imbalances between the company, local agents, and the community, leading to information asymmetry and Adverse selection that result in unfair compensation values. Moral hazard also emerged due to limited transparency in fund distribution, particularly regarding collectively allocated HPL land. This study contributes to a deeper understanding of land compensation mechanisms and recommends enhancing transparency, accountability, community participation, and oversight to ensure a fairer, more effective, and conflict-free compensation process.
Pengelolaan Objek Wisata Alam Air Terjun Saluopa Di Kabupaten Poso
Penelitian ini menganalisis pengelolaan Objek Wisata Alam Air Terjun Saluopa di Kabupaten Poso melalui pendekatan New Public Management (NPM). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan delapan informan yang dipilih secara purposive, meliputi pihak Dinas Pariwisata, TIC, pemerintah desa, petugas lapangan, pengunjung, dan pelaku usaha. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui proses kondensasi data, penyajian data, hingga penarikan makna penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Air Terjun Saluopa telah berjalan dengan baik dalam beberapa aspek, namun masih terdapat sejumlah area yang membutuhkan penguatan. Penerapan lima aspek NPM fokus pada hasil, efisiensi, manajerialisme, orientasi pelanggan, dan kompetisi sudah diupayakan dalam praktik pengelolaan, tetapi masih memerlukan peningkatan khususnya pada efektivitas manajemen, kualitas layanan, dan keterlibatan masyarakat secara lebih luas. Penguatan koordinasi antar instansi dan penerapan sistem pengelolaan yang lebih transparan, partisipatif, serta berkelanjutan diperlukan agar Air Terjun Saluopa dapat berkembang optimal dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat sekitar. This study analyzes the management of the Saluopa Waterfall Natural Tourism Object in Poso Regency through the New Public Management (NPM) approach. The method used is descriptive qualitative with eight informants selected purposively, including the Tourism Office, TIC, village government, field officers, visitors, and business actors. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then analyzed through the process of data condensation, data presentation, and drawing out the meaning of the research. The results of the study indicate that the management of Saluopa Waterfall has been running well in several aspects, but there are still a number of areas that require strengthening. The implementation of the five aspects of NPM focusing on results, efficiency, managerialism, customer orientation, and competition has been attempted in management practices, but still requires improvement, especially in management effectiveness, service quality, and broader community involvement. Strengthening inter-agency coordination and the implementation of a more transparent, participatory, and sustainable management system are needed so that Saluopa Waterfall can develop optimally and provide economic, social, and cultural benefits to the surrounding community.
Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Perilaku Vandalisme Pada Fasilitas Umum Di Kota Palu
ABSTRAK Vandalisme terhadap fasilitas umum merupakan masalah sosial yang di hadapi Pemerintah Kota Palu dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban di tengah Masyarakat. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah vandalisme terhadap fasilitas umum di Kota Palu yang dilandasi dengan teori strategi pemerintah yang mencakupi tujuan, arahan, dan tindakan (Geoff Mulgan, 2009). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif, dimana data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan yang dirasa mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan peneliti, seperti Pemerintah, Instansi, serta Masyarakat. Hasil penelitian ini berdasarkan identifikasi faktor dalam strategi pemerintah yaitu tujuan, arahan, serta tindakan yang menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang dalam eksekusinya. Dikarenakan kurangnya personil serta sarana dan prasarana. Maka dari itu, di perlukan tambahan personil dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pengawasan. Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah kasus vandalisme sudah berusaha mencegah kasus vandalisme yang bertujuan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban ditengah masyarakat. Akan tetapi, Satuan Polisi Pamong Praja masih menghadapi beberapa kendala mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum, kurang sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait Perda yang melarang perilaku vandalisme.
COLLABORATIVE GOVERNANCE INADDRESSING VIOLENCE AGAINST WOMEN: A CASE STUDY OF THE PALU WOMEN'S LIBU
ABSTRACT Violence against women is a significant human rights violation in Indonesia, fueled by gender inequality. The high number of cases in Palu City (89 cases in 2024) emphasizes the urgency of collaborative management. This study aims toanalyze the implementation of Collaborative Governance (CG) carried out byLibu Perempuan (Independent Legal Aid Institute for Women) in addressingviolence in Palu City. Using descriptive qualitative methods, data were collectedthrough in-depth interviews, observations, and documentation studies withinformants from Libu Perempuan and DP3A. The analysis focuses on fouraspects of CG, as outlined by Ansell and Gash (2008). The results show that CG is driven by an initial condition of a shared need to overcome obstacles to cases. Libu Perempuan takes a leadership role as a facilitator of integrated referralservices. CG's institutional design emphasizes strengthening coordination, enforcing regional regulations (Perda), and a referral system that discourages mediation of sexual violence. The collaborative process demonstrates responsive
Collaborative Governance, Violence Against Women, Women's Libu, Ansell and Gash
Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi di PT Esapulti Prakarsa Utama) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bambapula
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, KabupatenTolitoli. CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan agar memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan teori John Elkington dengan tiga indikator: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan analisis regresi linear berganda. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner terhadap 100 responden menggunakan teknik total sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga aspek CSR berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa implementasi CSR efektif meningkatkan kesejahteraan serta memperkuat sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Implementasi Kebijakan Relokasi Penduduk Pada Zona Merah Rawan Tsunami di Kelurahan Lere Kota Palu
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Penduduk Pada Zona Merah Rawan Tsunami di Kelurahan Lere Kota Palu. Penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn dengan enam indikator. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Menggunakan lima orang informan. Peneliti menemukan beberapa persoalan, yaitu standar kebijakan pengadaan huntap dan pembayaran lokasi yang kurang sesuai, serta waktu pelaksanaan kebijakan telah melewati batas yang ditentukan. Terbatasnya anggaran menghambat proses relokasi warga. Komunikasi dan koordinasi antara pihak pelaksana tidak maksimal dibuktikan dengan banyaknya warga yang tidak teredukasi persoalan zona merah dan relokasi. Komitmen para pelaksana kebijakan patut diragukan karena pelaksanaan kebijakan telah berlangsung lama. Relokasi ini juga berdampak negatif terhadap lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Penelitian ini kiranya menjadi bahan acuan bagi para pelaksana yang sedang mengimplementasikan kebijakan ini.
Implementasi kebijakan, rawan bencana, relokasi, zona merah.
Peran Elit Informal Dalam Merespon Kebijakan Pertambangan Batuan Galian C di Kelurahan Watusampu
Pertambangan batuan galian C di Kelurahan Watusampu menimbulkan dinamika sosial yang melibatkan peran elit informal dalam merespons kebijakan pemerintah. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran elit informal dalam merespons kebijakan pertambangan di wilayah tersebut. Teori yang digunakan adalah Teori Elit Penentu dari Suzanne Keller yang terdiri dari tiga fungsi utama, yaitu kognitif, moral, dan ekspresif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci seperti tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat, serta analisis dokumen resmi terkait kebijakan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elit informal memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi kebijakan, serta menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan perusahaan tambang, namun keterbatasan legitimasi formal menjadi kendala dalam optimalisasi perannya. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perlu adanya regulasi yang mengakomodasi peran elit informal agar kebijakan pertambangan lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat lokal.
elit informal, kebijakan pertambangan, pemerintah daerah, suzzanne keller
Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Pada Industri Jasa di Kota Palu (Studi Kasus Hotel The Sya)
Palu City is a disaster-prone area, and the events of 2018 have had a major impact on the service sector, particularly hospitality. The role of local government in disaster management still faces obstacles in terms of coordination, infrastructure, and private involvement. Therefore, the purpose of this study is to analyze the role of local government in disaster management at The Sya Hotel, based on the theory of the role of local government from Sri Heryati. This research uses a qualitative method with a case study approach at The Sya Palu Hotel to examine the optimization of the role of local government in disaster mitigation and management in the service sector. Data were obtained through interviews, observation, and documentation. Interviews were conducted with six key informants, namely, BPBD, The Sya Hotel management, and the community around the Hotel. The results show that despite the efforts of the local government in the form of training and socialization, the synergy with the hotel has not run optimally due to the lack of technical regulations and cross-sector coordination. This research suggests the need for integrated policies and increased partnerships between the government and the service sector to strengthen disaster resilience in the future. This research is expected to be used as a reference by related parties who carry out disaster management in the service industry.
Pemerintah Daerah, optimalisasi, penanggulangangan bencana.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN MINUMAN BER-ALKOHOL DI DESA KARYA MUKTI KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA
This study focuses on the implementation of government policy in controlling alcoholic beverages in Karya Mukti Village, Dampelas Subdistrict, Donggala Regency, which still faces various obstacles, particularly due to the local community's social and economic factors. Therefore, the purpose of this research is to examine how the village government's policy is carried out in regulating the distribution and consumption of alcoholic drinks. The theoretical framework employed is George C. Edwards III’s policy implementation model, which consists of four key indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A qualitative method with a descriptive approach was used in this study, where data were collected through in-depth interviews with five key informants, consisting of village officials, the Bhabinkamtibmas officer, the Head of the Village Consultative Body (BPD), and local residents selected through purposive sampling. In addition to interviews, data were also obtained through direct field observations and documentation of village regulations and enforcement activities, in order to provide a comprehensive understanding of policy implementation. The research findings indicate that although the implementation of the policy to control alcoholic beverages in Karya Mukti Village has been effective in terms of communication, disposition, and bureaucratic structure, limitations in the resource aspect remain a major obstacle, particularly due to inadequate facilities for socialization and the lack of youth involvement in supporting the policy. This research is expected to serve as a reference for other village governments in designing and implementing effective policies for controlling alcoholic beverages, particularly in areas facing similar challenges related to the production and consumption of traditional alcoholic drinks.
Penertiban minuman beralkohol, implementasi kebijakan, Keamanan dan ketertiban desa
DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA DI DESA KAYU AGUNG KECAMATAN MEPANGA KABUPATEN PARIGI MOUTONG
In Kayu Agung Village, the Implementation of the Village Development Planning Deliberation faces a few significant problems, one of which is the low level of active community participation. In addition, the presentation of information by the BPD is inadequate on the principles of democracy in the Musrembang, which has not been directed at the right target. Therefore, the purpose of this study is to determine how the implementation of the principles of deliberative democracy in the village Musrembang. This study uses the theory of deliberative democracy from Jurgen Hubermash. This study uses qualitative methods and a descriptive approach. Descriptive research is a type of research that aims to provide a complete picture of a phenomenon by describing variables related to the problem being studied. Data collection through informant interviews and observations originating from the Kayu Agung Village Government, and its staff, Religious Leaders, Youth Leaders, Women Leaders, and Community Leaders. In addition, this study is also supported by reports and documents related to the topic. The results of this study indicate that the implementation of the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes) in Kayu Agung Village has not been fully implemented consistently in Kayu Agung Village. Community participation in the Village Development Planning Deliberation (Musrenbang Desa) in Kayu Agung Village reflects the collective awareness of residents towards village development. However, the implementation of the principle of participation still faces serious challenges, thus reducing the essence of deliberative democracy. This study is expected to add to the literature related to the implementation of the Village Development Planning Deliberation carried out by the village government in the Parigi Moutong district.
Demokrasi Deliberatif, Musrembang, Pembangunan
OPTIMALISASI TEKNOLOGI GEOMEMBRAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI GARAM TALISE
The problem of this research is how the empowerment process of salt farmers through Geomembrane technology to improve the quality of salt farmers in Talise Village, Palu City. The theory used is Mardikanto Empowerment which consists of four aspects, namely human capacity development, business capacity development, environmental capacity development, and institutional capacity development. This study uses a qualitative descriptive approach method. Data collection through observation, documentation, and interviews with the PRL of the Central Sulawesi Provincial Marine and Fisheries Service, the Head of Talise, the Secretary of the Talise Salt Farmers Group, and the Talise Salt Entrepreneurs. The results of this study indicate that empowerment of Talise salt farmers still requires a more participatory and sustainable approach. Although the government has made empowerment efforts by providing training, providing production aids and assistance in the use of geomembrane technology in production areas. However, the low capacity of Talise salt farmers has a very negative impact on increasing Talise salt production. In government science, this research can enrich the understanding of community empowerment. This research encourages the government to increase empowerment efforts through the development of human, business, environmental, and institutional capacity.
Empowerment, Salt Farmers, Geomembrane Technology.
Konflik Dalam Pergantian Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu
The village head has the authority to dismiss village officials who are considered not in line with the vision and direction of his leadership and to realize a prosperous and effective village government in serving the village community. This study aims to determine the conflicts that occur in the replacement of Sarude Village officials, Sarjo District, Pasangkayu Regency. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, data collection in this study is through observation, interviews, documentation. Informants include four people, namely, the village head, village officials, sub-district government, Villae Consultative Body (BPD). The results of the study show that limited resources are an obstacle in the process of appointing new village officials due to the lack of community understanding of regulations and administration. The decision of the village head is the cause of conflict because there are several parties who do not agree with the decision. This research is expected to be used as a reference and input for the Sarude Village government in the process of appointing and dismissing village officials.
Konflik, Pemberhentian, Pengangkatan, Perangkat Desa.
Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Eksploitasi Pekerja Anak Di Kota Palu
Exploitation of child labor is often interpreted as a discriminatory attitude carried out by families or other people. In Palu City itself there are many cases of exploitation that occur against children, one of which is the exploitation of child labor, therefore the purpose of this study is to see how the government's strategy in tackling the exploitation of child labor in Palu City is based on the theory of empowerment, protection, and elimination (Affandi, 2007). This research uses a qualitative method with a descriptive type, where data is collected through in-depth interviews with several informants who are considered capable of answering all the researcher's questions, such as local governments and communities. The results of the research based on the identification of the empowerment, protection and elimination strategy factors show that the strategy carried out by the Palu City government is still not optimal, therefore it is necessary to form a collaboration for the sustainability of the strategy effectively and efficiently consisting of the Government. Communities and Non-governmental Organizations. The government's strategy in tackling the exploitation of child labor in Palu City is still not running optimally, especially in the context of the elimination strategy, where elimination is one of the main factors that until now has not been realized. In the RENSTRA of the Women's Empowerment and Child Protection Office of Palu City which was formed in 2021-2026 there are many strategies made with the aim of eliminating the number of child laborers in Palu City but none of them have been successfully realized to date.
strategi, pemerintah, implementasi, eksploitasi.
PENERAPAN SMART GOVERNANCE DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) PALU BARAT DI KOTA PALU
This study aims to examine the implementation of the smart governance concept in the Integrated District Administration Services (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, or PATEN) in West Palu District, Palu City. Smart governance is a governance approach that utilizes information and communication technology to enhance effectiveness, efficiency, transparency, and public participation in service delivery. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques including in-depth interviews, direct field observation, and document studies. The informants in this study consist of five individuals: the sub-district head (Camat), the sub-district secretary, the head of the staffing and general affairs sub-division, the head of the public service section, and a community representative. This study focuses on four main indicators of smart governance according to Novitasari, namely transparency, technology, human resources (HR), and participation. The results show that three out of the four indicators have been implemented fairly well—transparency, human resources, and community participation. Transparency is reflected in the openness of information related to service procedures, although it still follows conventional methods. Human resources have demonstrated basic capabilities in providing services but are not yet fully adaptive to technology. Community participation has begun to take shape through forums and service satisfaction surveys. However, the technology indicator has not been optimally implemented. The absence of digital systems or technology-based service applications is a major obstacle. This indicates that adaptation to digital developments remains low, hindering improvements in the quality and speed of service delivery. Therefore, enhancing the technological aspect should be prioritized in efforts to realize effective, efficient, and responsive public services based on smart governance.
Smart Governance, PATEN, Transparansi, Teknologi, Sumber Daya Manusia, Partisipasi.
Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir di Desa Balongga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi: Studi pada BPBD
The suboptimal flood disaster management in Balongga Village has become a factor inhibiting the activities of the Balongga Village community. This can be seen from the impact of the disaster that is still visible in the Balongga Village environment. The purpose of this study is to examine and understand the implementation of flood disaster management by the Sigi BPBD, and to identify the factors that support and inhibit it. This study uses Nick Carter's disaster management theory, which includes three main aspects: response, recovery, and development. The research method used is qualitative with a descriptive approach, where data collection is carried out through in-depth interviews with four main informants, namely the Head of Division II of the BPBD, Balongga Village officials, and the Balongga Village community. This study shows that flood management by the Sigi BPBD in Balongga Village is still not optimal, especially in the recovery and development stages. Infrastructure repair and community economic recovery are slow due to limited funds and lack of community involvement. Flood prevention and environmental education efforts are also still very lacking. This research is expected to be used as a reference by parties who wish to conduct research related to Disaster Management.
Manajemen, penanggulangan banjir, Kendala, Desa Balongga, BPBD
PRAKTIK GOOD GOVERNANCE PEMERINTAHAN BAHORURU DALAM PENYALURAN BERAS MISKIN DI KABUPATEN MOROWALI
Introduction: The phenomenon of inaccurate targeting of poor rice assistance in Bahoruru Village reflects the problem of the effectiveness of social programs and governance. The loss of poor families' rights to the undeserving parties indicates weak data collection, verification, and distribution, which has the potential to violate justice and public trust. This study aims to analyze the practice of Good Governance using the theory of good governance (Sedarmayanti) including legal accuracy, accountability, transparency, participation, and professionalism in the distribution of poor rice. Methods: This study uses a descriptive approach. Data collection techniques through observation, documentation, interviews. Informants include village heads, distribution teams, and recipients of assistance. Results: The results of the study show that the principles of legal rules and transparency are obstacles in the distribution of poor rice. Morowali Regency Regional Regulation Number 5 of 2022 concerning the procedures for organizing food reserves has not been running effectively due to the inaccuracy of recipient targets where there are still some people who receive not according to the criteria and the existence of a family system that occurs in the distribution process. Conclusion: This study is expected to be used as a reference and input for the community and the Bahoruru Government in distributing poor rice assistance.
Aturan hukum, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, profesionalisme.
Perlindungan dan Pengawasan Kosmetik di Masyarakat (Studi Pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu)
Introduction: The rampant circulation of illegal cosmetics in the community poses serious risks to consumers aswell as violates consumer protection rights. This condition is triggered by low consumer awarness and weak supervision of cosmetic products in wide circulation. Based on these problem, this study aims to identify and analyze the forms of protection and supervision of cosmetics implemented by the Food and Drug Supervision Center in the city of hammer. In analyzing this problem, this researcher uses the theory of supervision from S.F Marbun which includes two main indicators, namely preventive supervision and repressive supervision. Methods: This research uses qualitative methods with a descriptive appoarch.Data collection techniques werw carried out trought observation, interviews with five informants selected purposively consisting of Palu Pom Center officers, business actors, and cosmetic user, as well as documentation in the form of the Pom Center supervision and secondary data related to cosmetic regulations. Result: The result of this study show that preventive supervision carried out by the Pom Center in Palu City includes socialization activites to the community, coordination with various related sectors, and implementation of relavant policies. On the other hand, repressive supervision is realized through confiscation of illegal cosmetic products and law enforcement efforts against violators. However, the effectiveness of this supervision is hampered by several main factors, namely the lack of support in law enforcement and the low level of consumer awarness, especially in identifying and avoiding the circulation of dangerous cosmetics. Conclusion: This research is expected to be a strategic input for policy makers in designing a more effective cosmetics control system, both at the local and national levels.
Pengawasan Kosmetik, Perlindungan Konsumen, Kosmetik Ilegal, kesadaran konsumen, balai pom.
SMART GOVERNANCE DALAM INOVASI “LAMAR AKU” DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU
Introduction: Palu City still faces obstacles in fostering and supervising the implementation of government, especially in the performance of the apparatus and the quality of public services. This study aims to examine the implementation of Smart Governance by the Palu City Population and Civil Registry Office through the LAMAR AKU service innovation in order to realize a professional and responsive government. Methods: The researcher used a qualitative research design based on descriptive research, with 7 informants. Results: The results of this study indicate that the LAMAR AKU innovation has not run optimally due to various obstacles, such as the absence of prospective brides and grooms during registration, no changes to population data, and unrecorded marriages. This hinders the objectives of Smart Governance by the Palu City Population and Civil Registry Office. Conclusion: This study contributes by highlighting aspects of Community Objectives in Smart Governance that have not been widely discussed in previous studies. Focusing on social obstacles in the LAMAR AKU innovation service by the Palu City Population and Civil Registry Office provides a new perspective on the implementation of Smart Governance in the field of population administration services.
PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2024 DI DESA LENDE KABUPATEN DONGGALA
Introduction: Money politics is a crucial issue in Indonesian elections, including village legislative elections. The practice of giving rewards to influence voters undermines the integrity of democracy and the accountability of representation. This study aims to identify and analyze the practice of money politics in legislative elections in Lende Village, Sirenja District, Donggala Regency. By referring to Aspinall and Mada Sukmajati's (2015) theory, this research examines forms of money politics such as vote buying, individual gifts, and club goods at the village level. Methods: This research uses a qualitative approach with a descriptive type. Data was collected through in-depth interviews with nine key informants including election organizers, election supervisors, village governments, successful teams of legislative candidates, and voters. In addition to interviews, secondary data was collected through documentation and observation to strengthen the analysis. Results: The results of this study show that the practice of money politics in Lende Village is manifested in three main manifestations. First, vote buying was carried out through the distribution of cash directly to community members. Second, individual gifts were also identified, in the form of providing basic necessities and various daily needs aimed at certain individuals and families. Third, the practice of money politics is also present in the form of the provision of club goods or facilities, such as the allocation of funding for village infrastructure development that can be utilized collectively by the entire community. Conclusion: The implications of these findings provide a deeper understanding to various related parties. For election organizers, the results of this study emphasize the urgency of more careful monitoring and effective law enforcement in an effort to eradicate the practice of money politics. Meanwhile, for candidates and political parties, this research is an important reflection on the quality of democracy and the legitimacy of people's representatives. Furthermore, for the public as voters, it is hoped that the results of this research can raise awareness of the potential dangers of money politics and encourage more rational and integrity-based voter participation.
Bentuk politik uang, Integritas, Legislatif, Politik uang, Pemilu
Benang Kusut Keterpilihan: Ketika Budaya, Modal Sosial, dan Oligarki Membentuk Takdir Politik Perempuan (Studi Darsia Iwan, Pasangkayu 2024)
Introduction: The level of women's representation in the legislature is often faced with various structural and cultural challenges. Despite affirmation quotas and various awareness campaigns, women's representation in the political arena, especially at the regional level, is still not optimal. This phenomenon is even more interesting when faced with the case of a woman being elected amidst male dominance and the strong influence of non-gender factors. As happened in election (Dapil) 3 Pasangkayu Regency, where Darsia Iwan was the only woman who managed to win a legislative seat in the 2024 legislative election in Pasangkayu Regency. Methods: The type of research used is a case study with a qualitative approach. The data collection methods applied include interviews, participant observation, document analysis. The informants of this study include Village Heads, Community Leaders, Novice Voters, and Success Teams. Results: This study shows that Darsia Iwan's election was influenced by several factors, namely Darsia Iwan's tribal background, having a large family base, Darsia Iwan's husband as the village head, modality support, and the support of the Golkar party as the party supporting the incumbent regent. Conclusion: The dominant factors for Darsia Iwan's election as a member of the Pasangkayu Regency DPRD for 2024-2029 are the dominance of the Mandar tribe in the election, the strength of Darsia Iwan's social and economic capital, and the oligarchic practices in Pasangkayu that are profitable for Darsia Iwan.
affirmative action, perempuan, politik lokal, sosial ekonomi, dan strategi politik
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENAGGULANGI MASALAH KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DESA SIBAYU KABUPATEN DONGGALA
Introduction: The problems raised in this study are related to the instability of security in the village, which is caused by the rampant acts of theft, roaming livestock, and juvenile delinquency, therefore the purpose of this study is to analyze the government's strategy in overcoming the problem of peace and order in Sibayu Village. The theory used is the strategic management of Pahlevi and Musa consisting of formulation, implementation and evaluation. Method: This study uses a qualitative method with a case study type. data collection through observation, interviews and documentation with the village government, BPD and the community. Results: The results of this study based on the identification of aspects of strategy formulation, strategy implementation, strategy evaluation, show that the strategy implemented has not been running well, actions such as theft of roaming livestock and juvenile delinquency are still often found which cause instability of public order and peace. Conclusion: This study is expected to increase understanding related to strategies in overcoming the problem of peace and order in the village, and be used as a reference by the village government in designing policies.
Strategi, Pemerintah, Formulasi, Implementasi, Evaluasi.
Kolaborasi Pemerintah dalam Penyediaan Hunian Tetap Pasca Bencana di Talise Valangguni
Introduction: The implementation of permanent housing faces challenges in land management, stakeholder coordination, and limited community participation. Therefore, this study examines how the city government collaborates in providing permanent housing in Talise Valangguni. This research refers to the collaboration theory by Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012), which includes dynamics, actions, impacts, and adaptation. Methods: This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observations, interviews with stakeholders such as local government, BPN, BPBD, PUPR, and affected communities, as well as policy document analysis. Results: The findings indicate that collaboration in providing permanent housing in Talise Valangguni accelerates decision-making and resource optimization. Cross-sector discussions and coordination promote community involvement, strengthen communication, and ensure program sustainability for more effective post-disaster recovery. Conclusion: The success of permanent housing programs after disasters relies on coordination, transparency, and community participation to enhance effectiveness and sustainability.
Hunian, Bencana, Kolaborasi,Palu, Talise
Pengaruh Citra Dan Isu Kebijakan Politik Kandidat Capres-Cawapres Tahun 2024 Terhadap Perilaku Memilih Generasi Z Di Kabupaten Parigi Moutong
Introduction: Generation Z is often labeled as a lazy and apathetic generation. However, on the other hand, they are one of the groups of voters whose votes dominate and have the potential to influence election results. Therefore, this research is here to explore how this generation, which is often considered 'lazy' and 'apathetic', participates and uses their voting rights in elections, especially in Parigi Moutong Regency. The initial question raised is whether the labels 'lazy' and 'apathetic' can also be applied in the political context, namely the democratic process. To answer this, the research focuses on two factors that influence Generation Z's voting preferences, namely candidate image and political policy issues, using James S. Coleman's Rational Choice theory as an analytical framework to test the rationality of their political choices. Methods: This study uses a quantitative research method with an explanatory approach. Data collection was carried out through a survey with an online questionnaire as a tool (G-Form), Generation Z was the respondent in this study with the following conditions; has been registered in the permanent voter list (DPT) and participated in making choices in the 2024 elections, and is from Parigi Moutong Regency. Results: The results show that the candidate's political issues and policies offered are factors with a higher influence (51.5% relationship and 26.5% influence) than the candidate's image (47.2% relationship and 22.2% influence) on Generation Z's voting behavior. Other preferences are influenced by different factors. Conclusion: The findings imply that it is important for candidates and campaign teams to focus more attention on developing and disseminating vision-mission, work programs, and policies that suit the needs of Generation Z, while maintaining a positive image and attractive personal branding.
Perilaku Memilih, Pemilu, Generasi Z, Rational Choice
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA NUPABOMBA KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA
This study aims to identify and analyze the role of the government in empowering farmer groups in Nupabomba Village, Tanantovea District, Donggala Regency. The research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Informants in this study included village officials, members of farmer groups, and agricultural extension officers. Data analysis refers to the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the government has carried out four main roles in empowerment: as a regulator, dynamizer, facilitator, and catalyst. However, the implementation of these roles has not been optimal. The role as a regulator lacks adequate supervision and detailed regulation. As a dynamizer, the government has not consistently encouraged active participation from farmers. As a facilitator, agricultural assistance is not distributed evenly and lacks accompanying technical training. Meanwhile, as a catalyst, the government has not succeeded in creating innovation or building strategic networks to support the development of farmer groups. This study recommends the need for improved capacity of village apparatus, strengthening the role of agricultural extension services, and integrating participatory and sustainable empowerment programs to support farmer independence.
peran pemerintah, pemberdayaan, kelompok tani, pertanian, partisipasi
FENOMENA PENOLAKAN MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI DESA TAMPIALA KABUPATEN TOLITOLI
Introduction: The problem of this research began with the issuance of Toli-Toli Regency Regulation No. 9 of 2023 concerning the swallow nest tax of 10% per income, the community considered this regulation too burdensome, thus triggering rejection. Therefore, the purpose of this study is to identify the form of rejection of the implementation of the regulation. The theory used is resistance to taxes, from Sutardaga and Susi Alestriani which includes two indicators, namely passive and active rejection. Method: This study uses a qualitative method with a positivistic approach. Data collection through observation, documentation, and interviews with Bapenda, UPT revenue, village government and swallow farmers. Results: The results of this study based on the identification of passive and active forms of rejection found that passive rejection took the form of not reporting the actual number of swallow production and avoiding swallow business registration, while active rejection took the form of expulsion from the tax authorities. Conclusion: This research is expected to increase understanding regarding the dynamics of rejection that occurs in tax policy, and can be an important study in understanding tax policies that are designed, accepted and implemented.
Fenomena, Penolakan, Pajak, Pasif, Aktif.