Main Article Content

Abstract

Intoduction: Pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Seiring dengan perkembangan teknologi, konsep Smart Government mulai diterapkan dalam berbagai aspek pelayanan, termasuk dalam penerbitan Kartu Keluarga. Smart Government bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi guna menciptakan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi keterbukaan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.


Methods: Penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengkaji efektivitas sistem keterbukaan informasi dalam meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat.


Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan pengumpulan dokumentasi.


Result:  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  sistem pelayanan publik secara online telah memudahkan akses informasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal infrastruktur digital dan perluasan fitur interaktif.


Concolusion:  Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi pemerintah agar meningkatkan keterbukaan informasi sehingga meningkatkan  efisiensi  pelayanan,  serta  memperkuat  partisipasi masyarakat dan membangun kepercayaan public terhadap pemerintah.

Article Details

How to Cite
wirawan, didit. (2025). SMART GOVERNMENT DALAM PELAYANAN KARTU KELUARGA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU. Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan, 1(02), 136-151. Retrieved from https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jsip/article/view/1877

References

  1. Almeyna Kurnia, R., Kushandajani and Kholid Alfirdaus, L. (2023) ‘Implementasi Smart City Di Kota Bandung Dalam Mewujudkan Konsep Smart Governance’, Journal of Politic and Government Studies, 12(3).
  2. Dahlawi et al. (2023) ‘Penerapan Smart Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik’, SANGER: Journal Social, Administration and Government Review, 1(2), p. 2023.
  3. Epita Banjarnahor, L. et al. (2024) ‘JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara ANALISIS BAHAN AJAR BIPA BERMUATAN BUDAYA LOKAL SUMATERA UTARA MELALUI PENDEKATAN KUALITATIF DESKRIPTIF ANALYSIS OF BIPA TEACHING MATERIALS CONTAINING LOCAL CULTURE OF NORTH SUMATRA THROUGH A DESCRIPTIVE
  4. QUALITATIVE APPROACH’, 1(3). Available at: https://jicnusantara.com/index.php/jicn.
  5. Gea, A., Khairina and Salsabila, L. (2023) ‘PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM
  6. JAMINAN KESEHATAN BERBASIS PEMERINTAH DI KOTA BATAM: STUDI KASUS
  7. APLIKASI MOBILE JKN BERBASIS ELEKTRONIK’, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara, 07(1), pp. 325–337.
  8. Gunartin (2018) ‘Analisa Faktor-Faktor Kendala Ketercapaian Smart Mobility Dalam Upaya Menuju Konsep Smart City (Studi Pada Kota Tangerang Selatan)’, Inovasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen, 5(2). Available at: https://doi.org/10.32493/Inovasi.v5i2.p33-41.2092.
  9. Mellouli, S., Luna-Reyes, L.F. and Zhang, J. (2014) ‘Smart government, citizen participation and open data’, Information Polity. IOS Press, pp. 1–4. Available at: https://doi.org/10.3233/IP-140334.
  10. Nirmala Setyawati, D. and Fitriati, R. (2023) ‘Digital Governance Dalam Keterbukaan Informasi’, Jurnal Kebijakan Publik, 14(1), pp. 48–55. Available at: https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8217.
  11. Novitasari (2021) ‘Implementasi Konsep Smart Goverment Dalam Pelayanan Media Center Di Kota Surabaya’, Jurnal Inovasi Sektor Publik, 1(1), pp. 146–165. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jisp.v1i1.9.
  12. Nugraha, J.T. (2018) ‘E-GOVERNMENT DAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI TENTANG ELEMEN SUKSES PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN

DB Error: Unknown column 'Array' in 'where clause'