STRATEGI PENGELOLAAN KONFLIK PERTAMBANGAN BATU GAMPING DI DESA NAMBO KECAMATAN BUNGKU TIMUR KABUPATEN MOROWALI
DOI:
https://doi.org/10.22487/ywav9508Kata Kunci:
Batu Gamping, Desa Nambo, Konflik Pertambangan, Manajemen Konflik, MorowaliAbstrak
Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengelola konflik sosial yang timbul akibat aktivitas pertambangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah desa dalam manajemen konflik pertambangan batu gamping antara PT. Rezky Utama Jaya dan masyarakat Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di Desa Nambo dengan melibatkan lima informan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, perwakilan perusahaan, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori manajemen konflik Winardi yang meliputi menstimulasi, mengurangi, dan menyelesaikan konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipengaruhi oleh dampak debu pertambangan, ketidaktransparanan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan ketidakhadiran Kepala Teknik Tambang. Peran pemerintah desa dalam menstimulasi konflik dilakukan melalui sosialisasi legalitas perusahaan dan fasilitasi komunikasi antar pihak. Upaya mengurangi konflik dilakukan melalui negosiasi serta mendorong perusahaan melakukan penyiraman jalan, sedangkan penyelesaian konflik dilakukan melalui mediasi yang melibatkan pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, dan kepolisian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah desa berperan efektif sebagai mediator dalam meredam konflik pertambangan. Temuan ini menunjukkan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan konsistensi pelaksanaan kesepakatan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat.
Referensi
Abrar, A.A. (2021) KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR YANG DILAKUKAN OLEH PT. ALAM SUMBER REZEKI DI KABUPATEN PINRANG. UNIVERSITAS HASANUDDIN. Available at: https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6736/4/B11116599_skripsi.pdf.
Darwis (2023) ‘ELIT POLITIK LOKAL DALAM KONFLIK IBUKOTA DI KABUPATEN MOROWALI’, Journal of Government and Politics, 2(2), pp. 279–298. Available at: https://doi.org/10.18196/jgp.2011.0016.
Hasmita (2024) ‘Komunikasi Penyelesaian Konflik PT Nusajaya Persadatama Mandiri dan Masyarakat Lingkar Tambang Desa Matarape, Kabupaten Morowali’, Social Humanity: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 8(1), pp. 1–9. Available at: https://doi.org/10.22487/j.sochum.v8i1.1891.
Hatima, H., Nawawi, M., and Yunus (2025) ‘Peran Elit Informal Dalam Merespon Kebijakan Pertambangan Batuan Galian C di Kelurahan Watusampu’, JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan, 1(4), pp. 245–257.
Herdiansyah, H. (2018) ‘Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan di Perbatasan dalam Pendekatan Ekologi Politik’, Jurnal Hubungan Internasional, 7(2). Available at: https://doi.org/10.18196/hi.72134.
Husain, M.F.K., Ahsan, S.C. and Husain, S. (2024) ‘DINAMIKA PENYELESAIAN KONFLIK AIR OLEH LEMBAGA ADAT PITUNGOTAHIGI DI DESA BORA KECAMATAN SIGI KOTA KABUPATEN SIGI’, JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan, 1(1), pp. 75–90.
Irwandi and Chotim, E.R. (2018) ‘ANALISIS KONFLIK ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN SWASTA (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)’, JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 7(2), pp. 24–42.
Islam, M.A. and Van Staden, C.J. (2018) ‘Social movement NGOs and the comprehensiveness of conflict mineral disclosures: evidence from global companies’, Accounting, Organizations and Society, 65, pp. 1–19. Available at: https://doi.org/10.1016/j.aos.2017.11.002.
Presiden Republik Indonesia (2014) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Available at: https://peraturan.bpk.go.id/Download/28013/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202014.pdf.
Rahawarin, Y. (2018) ‘PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI KONFLIK MASYARAKAT DI DESA KUMO KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA’, JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 4(63), pp. 71–77.
Ramadhan, D.T., Budimanta, A. and Soelarno, S.W. (2016) ‘RESOLUSI KONFLIK ANTARA MASYARAKAT LOKAL DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN (STUDI KASUS: KECAMATAN NAGA JUANG, KABUPATEN MANDAILING NATAL, PROVINSI SUMATERA UTARA)’, Jurnal Ilmu Lingkungan, 12(2), p. 92. Available at: https://doi.org/10.14710/jil.12.2.92-104.
Rifaldi, M., Mahfuzat and Rusdin, R. (2026) ‘PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN BAHODOPI KABUPATEN MOROWALI’, JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan, 2(1), pp. 58–77.
Rosana, E. (2017) ‘KONFLIK PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)’, Jurnal Studi Lintas Agama, 10(2), pp. 216–230.
Saenz, C. (2019) ‘Building legitimacy and trust between a mining company and a community to earn social license to operate: A PERUVIAN case study’, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26(2), pp. 296–306. Available at: https://doi.org/10.1002/csr.1679.
Sidiq, M.A., Loka, D.M. and Mahfuzat (2025) ‘Konflik Pembangunan Smelter Nikel Di Parigi Moutong’, JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan, 1(5), pp. 383–397.
Situmeang, W.H. and Siwi, M. (2017) ‘Hubungan antara Kinerja Program CSR dengan Potensi Konflik Sosial di Masyarakat Sekitar Wilayah Pertambangan’, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], 1(1), pp. 1–16. Available at: https://doi.org/10.29244/jskpm.1.1.1-16.
Zulfa, E.A. (2016) ‘DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: KEDUDUKAN PERATURAN INTERNAL KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KONFLIK DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 46(4). Available at: https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no4.126.
