JSIP merupakan Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, Palu, Indonesia. Jurnal ini menerbitkan artikel ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan, Kepartaian dan Pemilu, Inovasi Pemerintahan, Kolaborasi Pemerintahan, dan studi kontemporer. Jurnal ini terbit empat kali setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. e-ISSN: 3089-1426.
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako
VOTE BUYING: FENOMENA MUDIK PEMILU GENERASI Z PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 DAPIL 4 KABUPATEN DONGGALA
Penelitian ini mengkaji praktik vote buying dalam fenomena “mudik pemilu” pada Pemilu Legislatif 2024 di Dapil 4 Kabupaten Donggala yang meliputi Kecamatan Dampelas, Sojol, dan Sojol Utara, dengan tujuan menganalisis praktik politik uang di kalangan Generasi Z serta memahami pemanfaatan jaringan keluarga, teman sebaya, dan media digital sebagai strategi mobilisasi oleh calon legislatif dan tim sukses. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, dilaksanakan selama tahapan Pemilu Legislatif 2024, dengan 4 orang informan kunci yang terdiri dari 1 orang patron/calon legislatif, 1 orang tim sukses, dan 1 orang pemilih dari kalangan Generasi Z. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap seluruh informan. Analisis data menggunakan teori patronase dan klientelisme Aspinall (2015) yang menjelaskan hubungan antara patron/Caleg, tim sukses sebagai perantara, dan klien/Generasi Z melalui pertukaran sumber daya material (uang transport dan bantuan mudik) serta non- material (kedekatan sosial dan relasi sosial). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi pemilih dilakukan melalui pemberian bantuan material dan non-material dengan melibatkan perantara keluarga dan teman sebaya, sementara Generasi Z cenderung menerima bantuan tersebut secara pragmatis tanpa merasa terikat untuk memilih pemberi bantuan, sehingga praktik vote buying tetap berlangsung dan berimplikasi terhadap kualitas demokrasi elektoral.
Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan
Respons Kebijakan pemerintah Daerah terhadap Potensi Konflik Pembangunan Smelter Nikel di Parigi Moutong
Penelitian ini bertujuan menganalisis respons kebijakan dan peran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam merespons potensi konflik akibat pembangunan smelter nikel PT. ATI. Pembangunan ini, sebagai implementasi kebijakan hilirisasi (UU No. 3/2020), berpotensi memicu konflik sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat ketimpangan relasi kekuasaan antar aktor. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menguji peran pemerintah berdasarkan teori Ryaas Rasyid (regulator, dinamisator, fasilitator), didukung teori konflik Dahrendorf dan Coser. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan dianalisis melalui reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah (regulator, dinamisator, dan fasilitator) belum terlaksana secara efektif dan menyeluruh. Sebagai regulator, pemerintah dinilai lemah karena ketiadaan Perda spesifik perlindungan lokal, hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pusat. Sebagai dinamisator, pemerintah cenderung pasif, minim sosialisasi, dan membatasi ruang dialog. Terakhir, sebagai fasilitator, pemerintah belum berhasil menjembatani kepentingan para pihak karena belum terbentuknya forum komunikasi tripartit. Konflik laten yang bersumber dari ketidakadilan kompensasi lahan, kekhawatiran pencemaran, dan ketimpangan manfaat ekonomi tidak tersalurkan, menimbulkan ketegangan sosial. Disimpulkan, respons kebijakan pemerintah lebih bersifat reaktif dan belum mampu mengelola potensi konflik secara komprehensif. Implikasi penelitian menyarankan perlunya penguatan regulasi lokal, peningkatan transparansi, dan pembentukan forum komunikasi multipihak yang efektif untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Parigi Moutong. This study aims to analyze the policy response and the role of the Parigi Moutong Regency Government in addressing the potential conflicts arising from the development of the PT. ATI nickel smelter. This development, as an implementation of the downstreaming policy (Law No. 3/2020), has the potential to trigger social, economic, and environmental conflicts due to the imbalance of power relations among actors. Employing a descriptive qualitative method, this research examines the government's role based on the Ryaas Rasyid theory (regulator, dynamicator, facilitator), supported by Dahrendorf and Coser conflict theories. data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed through reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the primary roles of the local government (as regulator, dynamicator, and facilitator) have not been implemented effectively and comprehensively. As a regulator, the government is deemed weak due to the absence of specific local regulations (Perda) for social protection, acting solely as a technical executor of central policy. As a dynamicator, the government tends to be passive, limiting dialogue and community socialization. Finally, as a facilitator, the government has failed to bridge the interests of the parties, mainly because a tripartite communication forum has not been established. Consequently, latent conflicts originating from unequal land compensation, environmental pollution concerns, and disparities in economic benefits are not resolved, leading to social tension. It is concluded that the government's policy response is more reactive and unable to manage potential conflicts comprehensively. The implications of this study suggest the need for strengthening local regulations, enhancing transparency, and establishing effective multi-stakeholder communication forums to support inclusive and sustainable development in Parigi Moutong.
Dynamic Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mandula, Kecamatan Lembo Raya, Kabupaten Morowali Utara
Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mandula menghadapi tantangan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial, politik, dan administratif yang dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tiga elemen Dynamic Governance menurut Neo & Chen (2007), yaitu Culture (budaya), Capabilities (kapabilitas), dan Change (perubahan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, studi dokumentasi serta wawancara mendalam dengan 6 orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen Culture tercermin melalui gotong royong masyarakat Desa Mandula yang mendukung tata kelola pemerintahan, namun masih terkendala adaptasi teknologi dan nepotisme. Pada elemen Capabilities, perencanaan program (Think Ahead) belum diimbangi pelaksanaan yang matang, evaluasi kebijakan (Think Again) terhambat rendahnya kapasitas aparatur, dan kolaborasi lintas pihak (Think Across) masih lemah. Elemen Change sudah terlihat melalui pemanfaatan teknologi, namun belum efektif karena partisipasi masyarakat yang rendah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang adaptif dan inovatif serta menjadi bahan referensi untuk studi selanjutnya.
Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 Di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan latar belakang rendahnya keterlibatan warga dalam proses politik. Penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Desa Kalukubula selama periode penelitian yang melibatkan delapan informan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat berbeda pada empat indikator partisipasi menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson, yaitu aktivis, partisipan, pengamat, dan apolitis. Sebagian kecil masyarakat tergolong aktivis yang terlibat aktif dalam kegiatan politik, sedangkan partisipan hanya berperan saat pemungutan suara tanpa keterlibatan lanjutan; mayoritas masyarakat berada pada kategori pengamat yang mengikuti perkembangan politik namun enggan menggunakan hak pilih; dan kelompok apolitis cukup besar ditandai dengan sikap acuh terhadap proses politik. Penurunan partisipasi ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi politik, kendala administratif kependudukan, faktor pekerjaan, mobilitas penduduk, serta persoalan zonasi pendidikan. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman mengenai penyebab rendahnya partisipasi politik serta implikasinya terhadap penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada di masa mendatang.
Tata Kelola Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale di Desa Ululere, Morowali
Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola organisasi dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale Indonesia di Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dengan menekankan efektivitas penerapan prinsip Good governance dan Collaborative Governance dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Berangkat dari kebutuhan CSR yang tidak hanya bersifat filantropis, tetapi berorientasi pada pemberdayaan melalui tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang melibatkan informan dari perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola CSR PT Vale Indonesia berjalan sistematis melalui kemitraan antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat, diawali dengan need assessment, musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan, dan pengesahan melalui berita acara sebagai bentuk akuntabilitas. Pemerintah desa berperan sebagai pengawas, sementara masyarakat terlibat sebagai pelaksana dan penerima manfaat. Temuan ini menegaskan bahwa CSR PT Vale Indonesia telah terintegrasi dalam pembangunan lokal berkelanjutan dan berpotensi menjadi model tata kelola CSR di wilayah pertambangan lainnya.
Proses Ganti Rugi Lahan Masyarakat Dalam Perspektif Teori Agensi Di Desa Korowou
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses ganti rugi lahan masyarakat Desa Korowou oleh PT Sumber Mineral Abadi dengan meninjau masalah asimetri informasi, moral hazard, dan Adverse selection menggunakan perspektif teori agensi Lane (2003). Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan latar belakang proses ganti rugi lahan yang berlangsung pada periode penelitian tertentu. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan lima informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses ganti rugi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ganti rugi masih menghadapi ketidakseimbangan informasi antara perusahaan, agen lokal, dan masyarakat, sehingga memunculkan asimetri informasi dan Adverse selection yang berdampak pada ketidakadilan nilai kompensasi. Moral hazard juga ditemukan akibat kurangnya transparansi dalam penyaluran dana, terutama pada lahan HPL. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mekanisme ganti rugi lahan serta merekomendasikan peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan untuk menciptakan proses yang lebih adil dan minim konflik. This study aims to explain the land compensation process for the community of Korowou Village conducted by PT Sumber Mineral Abadi by applying Lane’s (2003) agency theory, which includes information asymmetry, moral hazard, and Adverse selection. This research employs a descriptive qualitative design with a background in the ongoing land compensation process during the research period. Data were collected through observation, interviews, and documentation, involving five informants selected based on their direct involvement in the compensation process. The findings indicate that the compensation process still faces significant information imbalances between the company, local agents, and the community, leading to information asymmetry and Adverse selection that result in unfair compensation values. Moral hazard also emerged due to limited transparency in fund distribution, particularly regarding collectively allocated HPL land. This study contributes to a deeper understanding of land compensation mechanisms and recommends enhancing transparency, accountability, community participation, and oversight to ensure a fairer, more effective, and conflict-free compensation process.
Pengelolaan Objek Wisata Alam Air Terjun Saluopa Di Kabupaten Poso
Penelitian ini menganalisis pengelolaan Objek Wisata Alam Air Terjun Saluopa di Kabupaten Poso melalui pendekatan New Public Management (NPM). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan delapan informan yang dipilih secara purposive, meliputi pihak Dinas Pariwisata, TIC, pemerintah desa, petugas lapangan, pengunjung, dan pelaku usaha. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui proses kondensasi data, penyajian data, hingga penarikan makna penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Air Terjun Saluopa telah berjalan dengan baik dalam beberapa aspek, namun masih terdapat sejumlah area yang membutuhkan penguatan. Penerapan lima aspek NPM fokus pada hasil, efisiensi, manajerialisme, orientasi pelanggan, dan kompetisi sudah diupayakan dalam praktik pengelolaan, tetapi masih memerlukan peningkatan khususnya pada efektivitas manajemen, kualitas layanan, dan keterlibatan masyarakat secara lebih luas. Penguatan koordinasi antar instansi dan penerapan sistem pengelolaan yang lebih transparan, partisipatif, serta berkelanjutan diperlukan agar Air Terjun Saluopa dapat berkembang optimal dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat sekitar. This study analyzes the management of the Saluopa Waterfall Natural Tourism Object in Poso Regency through the New Public Management (NPM) approach. The method used is descriptive qualitative with eight informants selected purposively, including the Tourism Office, TIC, village government, field officers, visitors, and business actors. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then analyzed through the process of data condensation, data presentation, and drawing out the meaning of the research. The results of the study indicate that the management of Saluopa Waterfall has been running well in several aspects, but there are still a number of areas that require strengthening. The implementation of the five aspects of NPM focusing on results, efficiency, managerialism, customer orientation, and competition has been attempted in management practices, but still requires improvement, especially in management effectiveness, service quality, and broader community involvement. Strengthening inter-agency coordination and the implementation of a more transparent, participatory, and sustainable management system are needed so that Saluopa Waterfall can develop optimally and provide economic, social, and cultural benefits to the surrounding community.
Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Perilaku Vandalisme Pada Fasilitas Umum Di Kota Palu
ABSTRAK Vandalisme terhadap fasilitas umum merupakan masalah sosial yang di hadapi Pemerintah Kota Palu dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban di tengah Masyarakat. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah vandalisme terhadap fasilitas umum di Kota Palu yang dilandasi dengan teori strategi pemerintah yang mencakupi tujuan, arahan, dan tindakan (Geoff Mulgan, 2009). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif, dimana data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan yang dirasa mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan peneliti, seperti Pemerintah, Instansi, serta Masyarakat. Hasil penelitian ini berdasarkan identifikasi faktor dalam strategi pemerintah yaitu tujuan, arahan, serta tindakan yang menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang dalam eksekusinya. Dikarenakan kurangnya personil serta sarana dan prasarana. Maka dari itu, di perlukan tambahan personil dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pengawasan. Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah kasus vandalisme sudah berusaha mencegah kasus vandalisme yang bertujuan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban ditengah masyarakat. Akan tetapi, Satuan Polisi Pamong Praja masih menghadapi beberapa kendala mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum, kurang sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait Perda yang melarang perilaku vandalisme.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN:STUDI KASUS LIBU PEREMPUAN PALU
Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan di Indonesia, dipicu oleh ketidaksetaraan gender. Data tingginya kasusdi Kota Palu (89 kasus pada 2024) menekankan urgensi penanganan kolaboratif.Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Collaborative Governance(CG) yang dilakukan oleh Libu Perempuan (Lembaga Independen BantuanHukum untuk Perempuan) dalam penanganan kekerasan di Kota Palu.Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan dari Libu Perempuan dan DP3A. Analisis berfokus pada empat aspek CG Ansell dan Gash(2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa CG didorong oleh kondisi awal berupa kebutuhan bersama untuk mengatasi hambatan kasus. Libu Perempuan mengambil peran kepemimpinan sebagai fasilitator layanan rujukan terpadu.Desain institusional CG menekankan penguatan koordinasi, penegakan PERDA, dan sistem rujukan yang menolak mediasi kekerasan seksual. Proses kolaborasi menunjukkan sinergi responsif melalui pembagian peran yang adaptif dan jelas.Kesimpulan: Kolaborasi efektif telah terbentuk, namun keberlanjutan CG memerlukan penguatan kebijakan dan mengatasi tantangan sosial-budaya.
Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi di PT Esapulti Prakarsa Utama) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bambapula
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, KabupatenTolitoli. CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan agar memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan teori John Elkington dengan tiga indikator: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan analisis regresi linear berganda. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner terhadap 100 responden menggunakan teknik total sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga aspek CSR berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa implementasi CSR efektif meningkatkan kesejahteraan serta memperkuat sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Implementasi Kebijakan Relokasi Penduduk Pada Zona Merah Rawan Tsunami di Kelurahan Lere Kota Palu
This study aims to determine the problems in the implementation of the Population Relocation Policy in the Tsunami-Prone Red Zone in Lere Village, Palu City. This study uses the theory of Van Metter and Van Horn with six indicators. It uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection techniques include observation, interviews, documentation, and literature. Using five informants. The researcher found several problems, namely the policy standards for the procurement of housing units and payment for the location were not appropriate, and the policy implementation time had exceeded the specified limit. Limited budgets hampered the relocation process of residents. Communication and coordination between implementing parties were not optimal, as evidenced by the large number of residents who were not educated about the red zone and relocation issues. The commitment of the policy implementers is questionable because the policy has been implemented for a long time. This relocation also had a negative impact on the social and economic environment of the community, the majority of whom work as fishermen. This study is expected to be a reference for implementers who are currently implementing this policy.
Implementasi kebijakan, rawan bencana, relokasi, zona merah.
Peran Elit Informal Dalam Merespon Kebijakan Pertambangan Batuan Galian C di Kelurahan Watusampu
The mining of C-type minerals in Watusampu Village creates social dynamics involving the role of informal elites in responding to government policies. Therefore, the aim of this research is to identify the role of informal elites in responding to mining policies in the area. The theory used is Suzanne Keller's Determinant Elite Theory, which consists of three main functions: cognitive, moral, and expressive. This research uses qualitative methods with a case study approach. Data collection was conducted through observations, in-depth interviews with seven key informants such as customary leaders, religious figures, and community representatives, as well as analysis of official documents related to mining policies. Research results show that informal elites play an important role in disseminating policy information, shaping public opinion, and bridging the aspirations of the community to the government and mining companies. This research implies that there is a need for regulations that accommodate the role of informal elites so that mining policies are more inclusive, participatory, and sustainable for the welfare of local communities.
elit informal, kebijakan pertambangan, pemerintah daerah, suzzanne keller
Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Pada Industri Jasa di Kota Palu (Studi Kasus Hotel The Sya)
Kota Palu merupakan wilayah rawan bencana, dan peristiwa tahun 2018 telah berdampak besar pada sektor jasa, khususnya perhotelan. Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi, infrastruktur, dan keterlibatan swasta. Maka dari itu Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana pada Hotel The Sya, berdasarkan teori peran pemerintah daerah dari Sri Heryati. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Hotel The Sya Palu untuk mengkaji optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mitigasi dan penanganan bencana di sektor jasa. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan enam informan kunci yaitu, BPBD, manajemen Hotel The Sya, dan masyarakat sekitar Hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dari pemerintah daerah dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi, sinergi dengan pihak hotel belum berjalan secara optimal akibat minimnya regulasi teknis dan koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan terpadu dan peningkatan kemitraan antara pemerintah dan sektor jasa guna memperkuat ketahanan terhadap bencana di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan referensi oleh pihak-pihak terkait yang melakukan penanggulangan bencana pada industri jasa.
Pemerintah Daerah, optimalisasi, penanggulangangan bencana.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN MINUMAN BER-ALKOHOL DI DESA KARYA MUKTI KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA
Implementasi kebijakan dalam penertiban minuman beralkohol di Desa Karya Mukti menjadi focus utama dalam penelitian ini, yang masih menghadapi berbagai hambatan, terutama karena maraknya predaran minuman beralkohol yang ada di desa karya mukti. tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam penertiban peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang terdiri dari empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima informan kunci, terdiri dari aparat desa, Bhabinkamtibmas, Ketua BPD, dan masyarakat setempat yang ditentukan melalui teknik purposive. Selain wawancara, data juga diperoleh melalui observasi langsung di lapangan serta dokumentasi terhadap peraturan desa dan kegiatan penertiban, guna memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak berjalan secara maksimal akibat keterbatasan pada aspek sumber daya menjadi kendala utama, khususnya dalam hal sarana sosialisasi yang belum memadai serta minimnya keterlibatan pemuda dalam mendukung kebijakan tersebut. Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan refrensi oleh pemerintah dalam menjalan kebijakan serta memperkaya pemahaman terkait implementasi kebijakan.
Penertiban minuman beralkohol, implementasi kebijakan, Keamanan dan ketertiban desa
DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA DI DESA KAYU AGUNG KECAMATAN MEPANGA KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Di Desa Kayu Agung, Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa menghadapi sejumlah permasalahan yang signifikan, salah satunya adalah rendahnya partisipasi aktif masyarakat Selain itu, pemaparan informasi oleh BPD yang kurang memadai prinsip-prinsip demokrasi di dalam Musrembang, yang belum menjurus dengan tepat sasaran. oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip demokrasi deliberatif di dalam Musrembang desa. Penelitian ini menggunakan teori demokrasi deliberatif dari Jurgen Hubermash. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan memberikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena dengan mendeskripsikan variabel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data melalui wawancara informan dan observasi yang berasal dari Pemerintah Desa Kayu Agung, dan jajarannya, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Masyarakat. Selain itu penelitian ini juga didukung oleh laporan-laporan dan dokumen yang berhubungan dengan topik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kayu Agung belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten di Desa Kayu Agung. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Kayu Agung mencerminkan kesadaran kolektif warga terhadap pembangunan desa. Namun, implementasi prinsip partisipasi masih menghadapi tantangan serius sehingga mengurangi esensi demokratif deliberatif. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literature terkait pelaksanaan Musyawarah rencana pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di wilayah kabupaten Parigi Moutong.
Demokrasi Deliberatif, Musrembang, Pembangunan
OPTIMALISASI TEKNOLOGI GEOMEMBRAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI GARAM TALISE
Masalah penelitian ini bagaimana proses pemberdayaan petani garam melalui teknologi Geomembran terhadap peningkatan kualitas petani garam di Kelurahan Talise Kota Palu. Teori yang digunakan adalah Pemberdayaan Mardikanto yang terdiri dari empat aspek yaitu pengembangan kapasitas manusia, pengembangan kapasitas usaha, pengembangan kapasitas lingkungan, dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara bersama PRL Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Lurah Talise, Sekretaris Kelompok Petani Garam Talise, dan Pengusaha Garam Talise. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan petani garam Talise masih memerlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya pemberdayaan dengan memberikan pelatihan, pemberian alat bantu produksi dan pendampingan penggunaan teknologi geomembran di lahan produksi. Namun, rendahnya kapasitas dari petani garam Talise sangat berdampak buruk bagi peningkatan produksi garam Talise. Dalam ilmu pemerintahan, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini mendorong pemerintah meningkatkan upaya pemberdayaan melalui pengembangan kapasitas manusia, usaha, lingkungan, dan kelembagaan
Empowerment, Salt Farmers, Geomembrane Technology.
Konflik Dalam Pergantian Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu
Kepala desa memiliki kewenangan dalam pemberhentian perangkat desa yang dianggap tidak sejalan dalam visi dan arah kepemimpinannya serta mewujudkan pemerintahan desa yang sejahtera dan efektif dalam pelayanan masyarakat desa, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik yang terjadi dalam pergantian perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui Observasi, wawancara, dokumetasi. Informan mencakup empat orang yaitu, kepala desa, perangkat desa, pemerintah kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi kendala dalam proses pengangkatan perangkat desa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan administratif. Keputusan kepala desa menjadi penyebab terjadinya konflik karena ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi serta masukkan untuk pemerintah Desa Sarude dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Konflik, Pemberhentian, Pengangkatan, Perangkat Desa.
Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Eksploitasi Pekerja Anak Di Kota Palu
Eksploitasi pekerja anak sering di artikan juga sebagai sikap diskriminatif yang dilakukan oleh keluarga maupun orang lain. Di Kota Palu sendiri ada banyak kasus eksploitasi yang terjadi terhadap anak salah satunya yaitu eksploitasi pekerja anak, Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana strategi pemerintah dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak yang ada di Kota Palu yang dilandasi dengan teori pemberdayaan, perlindungan, dan penghapusan (Affandi, 2007). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif, Dimana data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan yang dirasa mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan peneliti, seperti Pemerintah dan juga Masyarakat. Hasil Penelitian berdasarkan indetifikasi faktor Strategi pemberdayaan, perlindungan dan penghapusan menunjukan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu masih kurang dalam eksekusinya, maka dari itu diperlukan adanya kolaborasi yang harus dibentuk untuk keberlangsungan strategi secara efektif dan juga efisien yang terdiri dari Pemerintah. Masyrakat dan Non-Goverment Organization. Strategi pemerintah dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak yang ada di Kota Palu masih belum berjalan secara optimal terutama pada konteks strategi penghapusan, yang Dimana penghapusan menjadi salah satu faktor utama yang sampai saat ini masih belum terealisasikan. Dalam RENSTRA dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kota Palu yang dibentuk pada tahun 2021-2026 ada banyak strategi yang dibuat dengan tujuan untuk menghapuskan angka pekerja anak yang ada di Kota Palu tetapi belum ada satupun yang berhasil terealisasikan sampai saat ini.
strategi, pemerintah, implementasi, eksploitasi.
PENERAPAN SMART GOVERNANCE DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) PALU BARAT DI KOTA PALU
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep smart governance dalam pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Konsep smart governance merupakan pendekatan tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta partisipasi dalam pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas lima orang, yaitu Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Seksi Pelayanan Umum, serta perwakilan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada empat indikator utama smart governance menurut Novitasari, yakni transparansi, teknologi, sumber daya manusia (SDM), dan partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keempat indikator tersebut, tiga indikator telah diterapkan dengan cukup baik, yaitu transparansi, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. Dalam Transparansi ditunjukkan melalui keterbukaan informasi terkait prosedur pelayanan, meskipun masih bersifat konvensional. SDM telah menunjukkan kemampuan dasar dalam menjalankan layanan, namun belum sepenuhnya adaptif terhadap teknologi. Partisipasi masyarakat sudah mulai terbentuk melalui forum dan survei kepuasan layanan. Namun, indikator teknologi belum berjalan secara optimal. Belum tersedianya sistem digital atau aplikasi pelayanan berbasis teknologi menjadi hambatan utama. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi terhadap perkembangan digital masih rendah, sehingga menghambat peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan pada aspek teknologi perlu menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif berbasis smart governance.
Smart Governance, PATEN, Transparansi, Teknologi, Sumber Daya Manusia, Partisipasi.
Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir di Desa Balongga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi: Studi pada BPBD
Penelitian ini membahas permasalahan manajemen penanggulangan bencana banjir di Desa Balongga, Kabupaten Sigi, dengan fokus pada peran BPBD dalam seluruh tahapan penanganan bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas upaya BPBD, tantangan yang dihadapi, serta keterlibatan masyarakat dan instansi terkait dalam proses tanggap darurat, pemulihan, dan pembangunan kembali. Penelitian ini menggunakan teori manajemen bencana dari Nick Carter, yang meliputi tiga aspek utama: tanggapan (response), pemulihan (recovery), dan pembangunan (development). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan empat informan utama, yaitu BPBD Kabupaten Sigi, aparat Desa Balongga, serta masyarakat Desa Balongga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Sigi sudah berjalan cukup optimal dalam memberikan bantuan dan evakuasi korban saat banjir melalui kerja sama dengan berbagai instansi pada banjir di Desa Balongga. Namun, proses pemulihan dan pembangunan kembali masih lambat karena terbatasnya anggaran, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, upaya mitigasi jangka panjang seperti edukasi dan pembangunan infrastruktur tahan banjir juga masih kurang. Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan referensi oleh pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian terkait Manajemen Penanggulangan Bencana.
Manajemen, penanggulangan banjir, Kendala, Desa Balongga, BPBD
PRAKTIK GOOD GOVERNANCE PEMERINTAHAN BAHORURU DALAM PENYALURAN BERAS MISKIN DI KABUPATEN MOROWALI
Introduction: Fenomena ketidaktepatan sasaran bantuan beras miskin di Desa Bahoruru mencerminkan masalah efektivitas program sosial dan tata kelola pemerintahan. Jatuhnya hak keluarga miskin ke pihak yang tidak berhak mengindikasikan lemahnya pendataan, verifikasi, dan distribusi, yang berpotensi melanggar keadilan dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik Good Governance dengan menggunakan teori tata kelola pemerintahan yang baik(Sedarmayanti) meliputi akuran hukum, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan profesionalisme dalam penyaluran beras miskin. Methods: Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan deskriptif. Tekni pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, wawancara. Informan mencakup kepala desa, Tim distribusi, dan masyarakat penerima bantuan. Results: Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip aturan hukum dan transparansi menjadi kendala dalam penyaluran beras miskin. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2022 tentang tata cata penyelenggaraan cadangan pangan, belum berjalan dengan efektif di karena ketidak tepatan sasaran penerima dimana masih ada beberapa masyarakat yang menerima tidak sesuai dengan kriteria dan adanya sistem kekeluargaan yang terjadi dalam proses penyaluran tersebut. Conclusion: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi serta masukkan untuk masyarakat dan Pemerintah Bahoruru dalam penyaluran bantuan beras miskin.
Aturan hukum, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, profesionalisme.
Perlindungan dan Pengawasan Kosmetik di Masyarakat (Studi Pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu)
Introduction: Maraknya peredaran kosmetik ilegal di Masyarakat menimbulkan risiko serius bagi konsumen sekaligus melanggar hak-hak perlindungan konsumen. Kondisi ini dipicu oleh rendahnya kesadaran konsumen dan lemahnya pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk perlindungan dan pengawasan kosmetik yang dilaksanakan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di kota palu. Dalam menganalisis permasalahan ini, peneliti ini menggunakan teori pengawasan dari S.F. Marbun yang mencakup dua indikator utama yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Methods: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terhadap lima orang informan yang dipilih secara purposive terdiri dari petugas Balai Pom Palu, Pelaku Usaha, dan masyarakat pengguna kosmetik, serta dokumentasi berupa laporan hasil pengawasan Balai Pom dan data sekunder terkait regulasi kosmetik. Results: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan preventif yang dilakukan oleh Balai Pom di Kota Palu meliputi kegiatan sosialisasi kepada masyarakaat, koordinasi dengan berbagai sektor terkait, serta implementasi kebijakan-kebijakan yang relevan. Di sisi lain, pengawasan represif diwujudkan melalui tindakan penyitaan produk kosmetik ilegal dn upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Kendati deemikian, efektivitas pengawasan ini terhambat oleh beberapa faktor utama, yaitu lemahanya dukungan dalam penegakan hukum dan masih rendahnya tingakta kesadaran konsumen, terutama dalam mengindentifikasi dan menghindari peredaran kosmetik berbahaya. Conclusion: penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi para pengambil kebijakan dalam merancang sistem pengawasan kosmetik yang lebih efektif, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Pengawasan Kosmetik, Perlindungan Konsumen, Kosmetik Ilegal, kesadaran konsumen, balai pom.
SMART GOVERNANCE DALAM INOVASI “LAMAR AKU” DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU
Pendahuluan: Kota Palu masih menghadapi kendala dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Smart Governance oleh Disdukcapil Kota Palu melalui inovasi layanan LAMAR AKU dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang profesional dan responsif. Metode: Peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan dasar penelitian deskriptif, adapun informan yaitu 7 informan. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan inovasi LAMAR AKU belum berjalan optimal karena berbagai kendala, seperti ketidakhadiran calon pengantin saat pendaftaran, belum adanya perubahan data kependudukan, dan pernikahan tidak tercatat. Hal ini menghambat tujuan Smart Governance oleh Disdukcapil Kota Palu. Kesimpulan: Penelitian ini berkontribusi dengan menyoroti aspek Tujuan Kemasyarakatan dalam Smart Governance yang belum banyak dibahas pada penelitian sebelumnya. Fokus pada kendala sosial dalam pelayanan inovasi LAMAR AKU oleh Disdukcapil Kota Palu memberikan perspektif baru dalam implementasi Smart Governance di bidang pelayanan administrasi kependudukan.
PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2024 DI DESA LENDE KABUPATEN DONGGALA
Introduction: Praktik Politik uang adalah isu krusial dalam pemilihan legislatif di Indonesia. Praktik pemberian imbalan untuk memengaruhi pemilih ini merusak integritas demokrasi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis praktik politik uang dalam pemilihan legislatif di Desa Lende, Kabupaten Donggala. Dengan merujuk teori Aspinall dan Mada Sukmajati (2015), penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk politik uang seperti vote buying, individual gifts, dan club goods di tingkat desa. Methods: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data di kumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Sembilan informan kunci di antaranya yaitu penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, pemerintah Desa, tim sukses calon anggota Legislatif, dan pemilih. Selain wawancara, data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dan observasi untuk memperkuat analisis. Results: Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik politik uang di Desa Lende terwujud dalam tiga manifestasi utama. Pertama, pembelian suara (vote buying) terlaksana melalui penyaluran uang tunai secara langsung kepada warga masyarakat. Kedua, pemberian bersifat personal (individual gifts) juga teridentifikasi, berupa penyediaan sembako dan beragam kebutuhan sehari-hari yang ditujukan kepada individu maupun keluarga tertentu. Ketiga, praktik politik uang turut hadir dalam wujud pemberian barang atau fasilitas yang bersifat kelompok (club goods), seperti alokasi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur desa yang dapat dimanfaatkan secara kolektif oleh seluruh masyarakat. Conclusion: Implikasi dari temuan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada berbagai pihak terkait. Bagi penyelenggara pemilu, hasil penelitian ini menegaskan betapa mendesaknya pengawasan yang lebih saksama dan penegakan hukum yang efektif dalam upaya memberantas praktik politik uang. Sementara itu, bagi para kandidat dan partai politik, penelitian ini menjadi bahan refleksi yang penting terhadap kualitas demokrasi dan legitimasi perwakilan rakyat. Lebih jauh lagi, bagi masyarakat sebagai pemilih, diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan potensi bahaya politik uang serta mendorong partisipasi pemilih yang lebih rasional dan didasari integritas.
Bentuk politik uang, Integritas, Legislatif, Politik uang, Pemilu
Benang Kusut Keterpilihan: Ketika Budaya, Modal Sosial, dan Oligarki Membentuk Takdir Politik Perempuan (Studi Darsia Iwan, Pasangkayu 2024)
Introduction: Tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan kultural. Meskipun kuota afirmasi dan berbagai kampanye kesadaran telah diupayakan, representasi perempuan di arena politik, terutama di tingkat daerah, masih belum optimal. Fenomena ini semakin menarik ketika dihadapkan pada kasus terpilihnya seorang perempuan ditengah dominasi laki-laki dan kuatnya pengaruh faktor-faktor non-gender. Seperti yang terjadi di pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Pasangkayu, dimana Darsia Iwan menjadi satu-satunya perempuan yang berhasil meraih kursi legislatif pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Pasangkayu. Methods: Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang diterapkan meliputi wawancara, obsevasi partisipan, analisis dokumen. Informan penelitian ini meliputi Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Pemilih Pemula, dan Tim Sukses Results: Penelitian ini menunjukan bahwa keterpilihan Darsia Iwan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu latar belakang suku Darsia Iwan, memiliki basis keluarga yang banyak, suami Darsia Iwan sebagai kepala desa, dukungan modalitas, serta dukungan partai Golkar sebagai partai pengusung bupati yang sedang menjabat. Conclusion: Faktor dominan terpilihnya Darsia Iwan menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu 2024-2029 yaitu dominasi suku Mandar dalam Pemilu, kekuatan modal sosial dan ekonomi Darsia Iwan, dan praktik oligarki di Pasangkayu yang menguntungkan bagi Darsia Iwan.
affirmative action, perempuan, politik lokal, sosial ekonomi, dan strategi politik
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENAGGULANGI MASALAH KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DESA SIBAYU KABUPATEN DONGGALA
Pendahuluan: Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan ketidakstabilan keamanan di desa, yang disebabkan maraknya tindakan pencurian, hewan ternak yang berkeliaran, dan kenakalan remaja, maka dari itu tujuan dari penelitian ini untuk menganalasis strategi pemerintah dalam menaggulangi masalah ketentraman dan ketertiban di Desa Sibayu. Teori yang digunakan adalah manajemen starategi dari Pahlevi dan Musa terdiri dari formulasi, implementasi dan evaluasi. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumenatsi bersama pemerintahan desa, BPD dan masyarakat. Hasil: Hasil penelitian ini berdasarakan identifikasi aspek formulasi strategi, implementasi staretegi, evaluasi strategi, menunjukan bahwa strategi yang diterapkan belum berjalan dengan optimal, tindakan seperti pencurian hewan ternak yang berkeliaran dan kenakalan remaja masih sering dijumpai yang menyebabkan ketidakstabilan ketentraman dan ketertiban masyarakat. kesimpulan: Penelitian ini diharapkan menambah pemahaman terkait starategi dalam menaggulangi masalah ketentraman dan ketertiban di desa, dan dijadikan sebagai referensi oleh pemerintah desa dalam merancang kebijakan.
Strategi, Pemerintah, Formulasi, Implementasi, Evaluasi.
Kolaborasi Pemerintah dalam Penyediaan Hunian Tetap Pasca Bencana di Talise Valangguni
Introduction: Pelaksanaan hunian tetap menghadapi tantangan dalam pengelolaan lahan, koordinasi antar-stakeholder, dan partisipasi masyarakat yang masih terbatas. Maka dari itu, Penelitian ini bagaimana kolaborasi pemerintah kota dalam penyediaan hunian tetap di Talise Valangguni. Penelitian ini mengacu pada teori kolaborasi Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), mencakup dinamika, tindakan, dampak, dan adaptasi. Methods: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, BPN, BPBD, PUPR, serta masyarakat terdampak, dan analisis dokumen kebijakan. Results: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam penyediaan hunian tetap di Kelurahan Talise Valangguni mempercepat pengambilan keputusan dan optimalisasi sumber daya. Diskusi dan koordinasi lintas sektor mendorong keterlibatan masyarakat, memperkuat komunikasi, serta memastikan keberlanjutan program demi pemulihan pasca bencana yang lebih efektif. Conclusion:. Keberhasilan hunian tetap pasca bencana bergantung pada koordinasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk efektivitas dan keberlanjutan.
Hunian, Bencana, Kolaborasi,Palu, Talise
Pengaruh Citra Dan Isu Kebijakan Politik Kandidat Capres-Cawapres Tahun 2024 Terhadap Perilaku Memilih Generasi Z Di Kabupaten Parigi Moutong
Introduction: Generasi Z sering kali dilabeli sebagai generasi yang malas dan apatis. Namun, di sisi lain, mereka justru menjadi salah satu kelompok pemilih yang suaranya mendominasi dan berpotensi dapat memengaruhi hasil pemilu. Karenanya penelitian ini hadir untuk mengeksplorasi bagaimana generasi yang sering dianggap ‘pemalas’ dan ‘apatis’ ini berpartisipasi serta menggunakan hak pilihnya dalam pemilu khususnya di Kabupaten Parigi Moutong. Pertanyaan awal yang diajukan adalah apakah label ‘pemalas’ dan ‘apatis’ tersebut juga akan diterapkan dalam konteks politik yakni proses demokrasi. Untuk menjawab hal ini, penelitian berfokus pada dua faktor yang memengaruhi preferensi memilih Generasi Z, yaitu citra kandidat dan isu kebijakan politik, dengan menggunakan teori Rational Choice dari James S. Coleman sebagai kerangka analisis untuk menguji rasionalitas pilihan politik mereka. Methods: Studi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis pendekatan explanatory. Pengumpulan data dilakukan melalui survey dengan kuesioner online sebagai alat (G-Form), Generasi Z merupakan responden pada penelitian ini sebanyak 150 orang dengan syarat yaitu; telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan ikut serta menentukan pilihan pada pemilu tahun 2024, serta berasal dari Kabupaten Parigi Moutong. Results: Hasil menunjukkan isu dan kebijakan politik kandidat yang di tawarkan menjadi faktor dengan pengaruh lebih tinggi (51,5% hubungan dan 26,5% pengaruh) dibandingkan citra kandidat (47,2% hubungan dan 22,2% pengaruh) terhadap perilaku memilih Generasi Z. Preferensi lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor berbeda. Conclusion: Temuan ini mengimplikasikan pentingnya kandidat dan tim kampanye untuk lebih memfokuskan perhatian pada penyusunan dan sosialisasi visi-misi, program kerja, serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan Generasi Z, sambil tetap mempertahankan citra positif dan personal branding yang menarik.
Perilaku Memilih, Pemilu, Generasi Z, Rational Choice
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA NUPABOMBA KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparat desa, anggota kelompok tani, serta penyuluh pertanian. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan empat peran utama dalam pemberdayaan, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Namun, pelaksanaan keempat peran tersebut belum berjalan optimal. Peran sebagai regulator belum disertai pengawasan dan regulasi yang mendetail. Sebagai dinamisator, pemerintah belum mampu mendorong partisipasi aktif petani secara berkelanjutan. Dalam perannya sebagai fasilitator, bantuan pertanian yang diberikan belum merata dan tidak diiringi pelatihan teknis. Sementara itu, sebagai katalisator, pemerintah belum berhasil menciptakan inovasi dan jejaring kemitraan yang dapat mendukung pengembangan kelompok tani. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan peran penyuluh, serta integrasi program pemberdayaan yang partisipatif dan berkelanjutan untuk mendukung kemandirian petani.
peran pemerintah, pemberdayaan, kelompok tani, pertanian, partisipasi
FENOMENA PENOLAKAN MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI DESA TAMPIALA KABUPATEN TOLITOLI
Pendahuluan: Masalah penelitan ini berawal dari keluaran perda kabupaten ToliToli No 9 tahun 2023 tentang pajak sarang walet sebesar 10% perpenghasilan, masyarakat beranggapan regulasi ini terlalu memberatkan, sehingga memicu penolakan. Maka dari itu tujuan penelitian ini untuk mengindentifikasi bentuk penolakan terhadap pengimplementasian perda tersebut. Teori yang digunakan adalah perlawanan terhadap pajak, dari Sutardaga dan Susi Alestriani yang mencakup dua indikator, yaitu penolakan pasif dan aktif. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara bersama Bapenda, UPT pendapatan, pemerintahan desa dan petani walet Hasil: Hasil penelitian ini berdasarkan identifikasi bentuk penolakan pasif dan aktif menemukan bahwa, penolakan pasif berupa, tidak melaporkan jumlah produksi walet yang sebenar dan menghindari registrasi usaha walet, sedangkan penolakan aktif berupa pengusiran terhadap fiskas pajak. Kesimpulan: penelitian ini diharapkan menambah pemahaman terkait dinamika penolakan yang terjadi dalam kebijakan perpajakan,dan dapat menjadi kajian penting dalam memahami kebijakan pajak yang dirancang, diterima dan dilaksanakan.
Fenomena, Penolakan, Pajak, Pasif, Aktif.