JSIP merupakan Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, Palu, Indonesia. Jurnal ini menerbitkan artikel ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan, Kepartaian dan Pemilu, Inovasi Pemerintahan, Kolaborasi Pemerintahan, dan studi kontemporer. Jurnal ini terbit empat kali setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. e-ISSN: 3089-1426.
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako
Partisipasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mendukung Program Kerja Pemerintahan Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi PKK dalam mendukung program kerja Pemerintah Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, mengingat kontribusi strategis PKK dalam pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat. PKK memiliki peran sentral dalam mendukung kegiatan desa dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi kegiatan, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan teori partisipasi Cohen dan Uphoff (1977) yang mencakup pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKK Desa Lempe berpartisipasi aktif pada seluruh tahapan tersebut, mulai dari pengambilan keputusan melalui pengumpulan aspirasi dasawisma dan penyusunan usulan POKJA, pelaksanaan kegiatan seperti penyuluhan kesehatan, pelatihan keterampilan, gotong royong, sosialisasi rumah sehat, hingga pendampingan program pemerintah desa, pengambilan manfaat berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, dan kemandirian ekonomi keluarga, serta evaluasi rutin bersama pemerintah desa untuk menilai keberhasilan program dan merumuskan langkah perbaikan. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan PKK tidak hanya meningkatkan efektivitas program desa, tetapi juga memperkuat kapasitas dan hubungan sosial masyarakat, sehingga PKK Desa Lempe terbukti menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam perencanaan hingga evaluasi program pengembangan desa, memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas program dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi acuan bagi desa lain dalam mendorong partisipasi organisasi masyarakat untuk pengembangan lokal yang berkelanjutan.
Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan
TATA KELOLA PEMERINTAHAN ANTI KORUPSI DI DESA KOTARAYA SELATAN KECAMATAN MEPANGA KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan tata kelola pemerintahan anti korupsi di Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, melalui pelayanan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan adalah Governance for Sustainable Human Development (1997), UNDP. Penelitian dilaksanakan di Desa Kotaraya Selatan pada tahun 2025 dengan informan aparatur desa, BPD, dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa telah berjalan dengan baik berdasarkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, informasi publik disampaikan secara terbuka, dan pelayanan diberikan tanpa pungutan biaya. Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik berkontribusi dalam mendukung terwujudnya Desa Kotaraya Selatan sebagai desa anti korupsi.
KOLABORASI PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK SADAR WISATA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI VATU MAPIDA DI DESA ENU KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Kelompok Sadar Wisata dalam pengembangan wisata Pantai Vatu Mapida di Desa Enu, yang dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengelolaan potensi wisata pantai akibat keterbatasan fasilitas dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dilaksanakan di Desa Enu dalam kurun waktu penelitian tertentu, dengan melibatkan sejumlah informan yang terdiri dari aparatur pemerintah desa, anggota Kelompok Sadar Wisata, dan masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori kolaborasi Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang menekankan tiga dimensi utama, yaitu dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah berjalan cukup baik terutama pada aspek komunikasi dan pembagian peran, namun masih menghadapi kendala pada dimensi dampak dan adaptasi berupa keterbatasan fasilitas pendukung, minimnya anggaran, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koordinasi antar pihak dan peningkatan partisipasi masyarakat merupakan kontribusi penting penelitian ini dalam mendukung pengembangan wisata Pantai Vatu Mapida yang lebih optimal dan berkelanjutan.
Wacana Kesejahteraan Dalam Program Pemberdayaan Pekerja Seks Komersial (PSKS) di Lokalisasi Tondo Kiri
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produksi wacana kesejahteraan dalam program pemberdayaan terhadap PSK oleh Pemerintah Kota Palu terkait dengan PSK di Lokalisasi Tondo Kiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) dan berfokus pada teori artikulasi dan hegemoni yang dikemukakan oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe 1985. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi analitik, dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana pemerintah diorganisir oleh nodal point "Rehabilitasi" yang mengartikulasikan pemberdayaan melalui rantai ekuivalensi pemberdayaan, rehabilitasi, normalisasi moral, pelatihan keterampilan, kepatuhan pada norma. Wacana ini menjadi hegemonik melalui kombinasi regulasi formal, media massa, naturalisasi bahasa teknokratis-birokratis, dan proses metonimik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa produksi wacana kesejahteraan dalam program pemberdayaan psk adalah proses politik yang beroperasi melalui artikulasi hegemonik, bukan refleksi objektif dari kebutuhan riil PSK. Kontestasi antara wacana pemerintah dan wacana PSK bersifat antagonistik dimana pemerintah memprioritaskan moralitas dan ketertiban, sementara PSK memprioritaskan survival material dan keamanan ekonomi.
VOTE BUYING: FENOMENA MUDIK PEMILU GENERASI Z PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 DAPIL 4 KABUPATEN DONGGALA
Penelitian ini mengkaji praktik vote buying dalam fenomena “mudik pemilu” pada Pemilu Legislatif 2024 di Dapil 4 Kabupaten Donggala yang meliputi Kecamatan Dampelas, Sojol, dan Sojol Utara, dengan tujuan menganalisis praktik politik uang di kalangan Generasi Z serta memahami pemanfaatan jaringan keluarga, teman sebaya, dan media digital sebagai strategi mobilisasi oleh calon legislatif dan tim sukses. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, dilaksanakan selama tahapan Pemilu Legislatif 2024, dengan 4 orang informan kunci yang terdiri dari 1 orang patron/calon legislatif, 1 orang tim sukses, dan 1 orang pemilih dari kalangan Generasi Z. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap seluruh informan. Analisis data menggunakan teori patronase dan klientelisme Aspinall (2015) yang menjelaskan hubungan antara patron/Caleg, tim sukses sebagai perantara, dan klien/Generasi Z melalui pertukaran sumber daya material (uang transport dan bantuan mudik) serta non- material (kedekatan sosial dan relasi sosial). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi pemilih dilakukan melalui pemberian bantuan material dan non-material dengan melibatkan perantara keluarga dan teman sebaya, sementara Generasi Z cenderung menerima bantuan tersebut secara pragmatis tanpa merasa terikat untuk memilih pemberi bantuan, sehingga praktik vote buying tetap berlangsung dan berimplikasi terhadap kualitas demokrasi elektoral.
Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA PALASA LAMBORI KECAMATAN PALASA KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Palasa Lambori Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan teori dari Ryaas Rasyid (2010). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi dalam penelitian ini di Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam Peran Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPMD, Ketua Kelompok Tani dan Anggota Kelompok Tani. Hasil Penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah Desa Palasa Lambori berjalan baik pada dua indikator yaitu Fasilitator (bantuan kepada kelompok tani telah tersedia), dan Regulator (penetapan Peraturan Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa). Namun ada dua indikator menghadapi kendala yaitu indikator Dinamisator dinilai belum optimal pemerintah desa perlu menyusun program pendampingan pasca bantuan yang terstruktur, bukan hanya sekedar pengawasan. Indikator Katalisator juga belum optimal dikarenakan program fasilitasi hanya sekedar input produksi dan belum adanya Memorandum of Understanding (MoU) dengan pengusaha/Perusahaan untuk menampung hasil komuditas petani.
PEMANFAATAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY PT MINERAL BUMI NUSANTARA UNTUK PEMBANGUNAN DESA BINAAN DI LAHUAFU KECAMATAN BUNGKU TIMUR KABUPATEN MOROWALI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Mineral Bumi Nusantara dalam pembangunan Desa Lahuafu, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dengan menggunakan teori Triple Bottom Line (1998) sebagai kerangka analisis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran CSR perusahaan dalam mendukung pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dilaksanakan di Desa Lahuafu dalam kurun waktu tertentu. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang, terdiri dari Kepala Desa, pihak PT Mineral Bumi Nusantara, petani, nelayan, dan Karang Taruna. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana CSR telah direalisasikan pada beberapa bidang, seperti sektor pertanian melalui penyediaan sarana pertanian, sektor perikanan melalui bantuan peralatan nelayan, peran Karang Taruna, serta pembangunan fasilitas olahraga dan pagar desa. Pemanfaatan dana CSR tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Lahuafu, namun masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, khususnya terkait dampak lingkungan seperti debu dan kondisi laut yang keruh yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Temuan ini berkontribusi dalam memberikan gambaran mengenai implementasi CSR berbasis pembangunan berkelanjutan di tingkat desa serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dan pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan CSR yang lebih berorientasi pada keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN BAHODOPI KABUPATEN MOROWALI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan teori Ansell dan Gash (2008). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi dalam penelitian ini di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam Proses kolaborasi yaitu pemerintah kecamatan, dinas lingkungan hidup, pihak perusahaan PT IMIP, dan masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi di Bahodopi berjalan efektif di tingkat strategis pada tiga aspek yaitu dialog tatap muka (forum inklusif telah tersedia dan dimanfaatkan untuk negosiasi), membangun kepercayaaan (kepercayaan telah terbentuk melalui transparansi dan komitmen sumber daya), dan komitmen terhadap proses (semua pihak berkontribusi sumber daya sesuai kapasitasnya, seperti pengadaan lahan oleh pemerintah dan hibah teknologi oleh PT IMIP). namun ada dua aspek menghadapi kendala serius di tingkat operasional yaitu Pemahaman Bersama dinilai belum optimal karena kesepakatan umum hanya terjadi pada para pihak yang terlibat aktif, namun gagal dipahami oleh masyarakat luas, dibuktikan dengan perilaku membuang sampah sembarangan. Hasil Antara juga belum optimal secara berkelanjutan, sebab keberhasilan pada bank sampah dan insinerator dibayangi oleh kegagalan fatal pada fungsi operasional dasar, yaitu sistem pengangkutan sampah yang macet dan menumpuk. Kegagalan operasional ini berisiko mengikis seluruh modal kepercayaan dan komitmen yang telah dibangun. Oleh karena itu, kunci keberlanjutan kolaborasi terletak pada penanganan perencanaan strategis dan eksekusi operasional di lapangan.
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA DI DESA SIOYONG KECAMATAN DAMPELAS
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pemerintah desa dalam menanggulangi kenakalan remaja di Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan dilakukan secara purposive, dengan jumlah informan sebanyak 9 orang yang terdiri atas Sekretaris Desa, Ketua BPD, aparat kepolisian, Babinsa, masyarakat, pengurus karang taruna, dan remaja. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori strategi Geoff Mulgan (2009) yang mencakup lima indikator, yaitu Purpose, Environment, Direction, Action, dan learning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan berbagai strategi, antara lain penetapan Peraturan Desa tentang keamanan dan ketertiban, pelaksanaan patroli rutin bersama aparat keamanan, penyelenggaraan kegiatan penyuluhan, pembentukan dan pengaktifan organisasi karang taruna, serta penyediaan fasilitas olahraga bagi remaja. Strategi tersebut berkontribusi dalam menekan perilaku menyimpang dan meningkatkan partisipasi remaja dalam kegiatan positif. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas, kurangnya variasi kegiatan, minimnya keterlibatan remaja dalam perencanaan program, serta evaluasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah desa, masyarakat, dan aparat terkait agar strategi penanggulangan kenakalan remaja dapat berjalan lebih efektif.
Strategi Politik dalam Kemenangan Hadianto Rasyid - Reny Lamadjido di Pemilihan Wali Kota Palu Tahun 2020
Pemilihan Wali Kota Palu tahun 2020 menjadi momentum penting yang memperlihatkan perubahan signifikan dalam strategi komunikasi politik akibat pembatasan sosial selama pandemi COVID-19. Kondisi tersebut mendorong pergeseran dari kampanye konvensional menuju kampanye digital atau cyber politic. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi komunikasi politik berbasis cyber politic yang dilakukan oleh Barisan Relawan Hadianto Rasyid (BARED) dan Pemuda Hadianto Rasyid (Pemuda HR) dalam memenangkan pasangan Hadianto Rasyid–Reny Lamadjido pada Pilkada Kota Palu 2020. Teori yang digunakan adalah teori komunikasi politik dari Dan Nimmo yang terdiri atas lima unsur, yaitu komunikator, pesan, media, khalayak, dan efek. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam kegiatan kampanye digital, seperti ketua dan anggota tim relawan BARED serta Pemuda HR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kampanye digital yang dijalankan secara terorganisir melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram mampu meningkatkan jangkauan pesan politik, membentuk citra positif kandidat, serta memobilisasi dukungan dari pemilih muda. Relawan digital berperan penting sebagai komunikator non-elite dalam mengelola pesan kampanye yang persuasif, partisipatif, dan berorientasi pada kedekatan emosional. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya kebijakan kampanye digital yang transparan dan beretika, serta menunjukkan pentingnya literasi politik digital bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam memperkuat praktik demokrasi di era digital.
Respons Kebijakan pemerintah Daerah terhadap Potensi Konflik Pembangunan Smelter Nikel di Parigi Moutong
Penelitian ini bertujuan menganalisis respons kebijakan dan peran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam merespons potensi konflik akibat pembangunan smelter nikel PT. ATI. Pembangunan ini, sebagai implementasi kebijakan hilirisasi (UU No. 3/2020), berpotensi memicu konflik sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat ketimpangan relasi kekuasaan antar aktor. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menguji peran pemerintah berdasarkan teori Ryaas Rasyid (regulator, dinamisator, fasilitator), didukung teori konflik Dahrendorf dan Coser. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan dianalisis melalui reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah (regulator, dinamisator, dan fasilitator) belum terlaksana secara efektif dan menyeluruh. Sebagai regulator, pemerintah dinilai lemah karena ketiadaan Perda spesifik perlindungan lokal, hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pusat. Sebagai dinamisator, pemerintah cenderung pasif, minim sosialisasi, dan membatasi ruang dialog. Terakhir, sebagai fasilitator, pemerintah belum berhasil menjembatani kepentingan para pihak karena belum terbentuknya forum komunikasi tripartit. Konflik laten yang bersumber dari ketidakadilan kompensasi lahan, kekhawatiran pencemaran, dan ketimpangan manfaat ekonomi tidak tersalurkan, menimbulkan ketegangan sosial. Disimpulkan, respons kebijakan pemerintah lebih bersifat reaktif dan belum mampu mengelola potensi konflik secara komprehensif. Implikasi penelitian menyarankan perlunya penguatan regulasi lokal, peningkatan transparansi, dan pembentukan forum komunikasi multipihak yang efektif untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Parigi Moutong. This study aims to analyze the policy response and the role of the Parigi Moutong Regency Government in addressing the potential conflicts arising from the development of the PT. ATI nickel smelter. This development, as an implementation of the downstreaming policy (Law No. 3/2020), has the potential to trigger social, economic, and environmental conflicts due to the imbalance of power relations among actors. Employing a descriptive qualitative method, this research examines the government's role based on the Ryaas Rasyid theory (regulator, dynamicator, facilitator), supported by Dahrendorf and Coser conflict theories. data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed through reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the primary roles of the local government (as regulator, dynamicator, and facilitator) have not been implemented effectively and comprehensively. As a regulator, the government is deemed weak due to the absence of specific local regulations (Perda) for social protection, acting solely as a technical executor of central policy. As a dynamicator, the government tends to be passive, limiting dialogue and community socialization. Finally, as a facilitator, the government has failed to bridge the interests of the parties, mainly because a tripartite communication forum has not been established. Consequently, latent conflicts originating from unequal land compensation, environmental pollution concerns, and disparities in economic benefits are not resolved, leading to social tension. It is concluded that the government's policy response is more reactive and unable to manage potential conflicts comprehensively. The implications of this study suggest the need for strengthening local regulations, enhancing transparency, and establishing effective multi-stakeholder communication forums to support inclusive and sustainable development in Parigi Moutong.
Dynamic Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mandula, Kecamatan Lembo Raya, Kabupaten Morowali Utara
Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mandula menghadapi tantangan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial, politik, dan administratif yang dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tiga elemen Dynamic Governance menurut Neo & Chen (2007), yaitu Culture (budaya), Capabilities (kapabilitas), dan Change (perubahan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, studi dokumentasi serta wawancara mendalam dengan 6 orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen Culture tercermin melalui gotong royong masyarakat Desa Mandula yang mendukung tata kelola pemerintahan, namun masih terkendala adaptasi teknologi dan nepotisme. Pada elemen Capabilities, perencanaan program (Think Ahead) belum diimbangi pelaksanaan yang matang, evaluasi kebijakan (Think Again) terhambat rendahnya kapasitas aparatur, dan kolaborasi lintas pihak (Think Across) masih lemah. Elemen Change sudah terlihat melalui pemanfaatan teknologi, namun belum efektif karena partisipasi masyarakat yang rendah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang adaptif dan inovatif serta menjadi bahan referensi untuk studi selanjutnya.
Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 Di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan latar belakang rendahnya keterlibatan warga dalam proses politik. Penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Desa Kalukubula selama periode penelitian yang melibatkan delapan informan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat berbeda pada empat indikator partisipasi menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson, yaitu aktivis, partisipan, pengamat, dan apolitis. Sebagian kecil masyarakat tergolong aktivis yang terlibat aktif dalam kegiatan politik, sedangkan partisipan hanya berperan saat pemungutan suara tanpa keterlibatan lanjutan; mayoritas masyarakat berada pada kategori pengamat yang mengikuti perkembangan politik namun enggan menggunakan hak pilih; dan kelompok apolitis cukup besar ditandai dengan sikap acuh terhadap proses politik. Penurunan partisipasi ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi politik, kendala administratif kependudukan, faktor pekerjaan, mobilitas penduduk, serta persoalan zonasi pendidikan. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman mengenai penyebab rendahnya partisipasi politik serta implikasinya terhadap penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada di masa mendatang.
Tata Kelola Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale di Desa Ululere, Morowali
Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola organisasi dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale Indonesia di Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dengan menekankan efektivitas penerapan prinsip Good governance dan Collaborative Governance dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Berangkat dari kebutuhan CSR yang tidak hanya bersifat filantropis, tetapi berorientasi pada pemberdayaan melalui tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang melibatkan informan dari perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola CSR PT Vale Indonesia berjalan sistematis melalui kemitraan antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat, diawali dengan need assessment, musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan, dan pengesahan melalui berita acara sebagai bentuk akuntabilitas. Pemerintah desa berperan sebagai pengawas, sementara masyarakat terlibat sebagai pelaksana dan penerima manfaat. Temuan ini menegaskan bahwa CSR PT Vale Indonesia telah terintegrasi dalam pembangunan lokal berkelanjutan dan berpotensi menjadi model tata kelola CSR di wilayah pertambangan lainnya.
Proses Ganti Rugi Lahan Masyarakat Dalam Perspektif Teori Agensi Di Desa Korowou
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses ganti rugi lahan masyarakat Desa Korowou oleh PT Sumber Mineral Abadi dengan meninjau masalah asimetri informasi, moral hazard, dan Adverse selection menggunakan perspektif teori agensi Lane (2003). Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan latar belakang proses ganti rugi lahan yang berlangsung pada periode penelitian tertentu. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan lima informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses ganti rugi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ganti rugi masih menghadapi ketidakseimbangan informasi antara perusahaan, agen lokal, dan masyarakat, sehingga memunculkan asimetri informasi dan Adverse selection yang berdampak pada ketidakadilan nilai kompensasi. Moral hazard juga ditemukan akibat kurangnya transparansi dalam penyaluran dana, terutama pada lahan HPL. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mekanisme ganti rugi lahan serta merekomendasikan peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan untuk menciptakan proses yang lebih adil dan minim konflik. This study aims to explain the land compensation process for the community of Korowou Village conducted by PT Sumber Mineral Abadi by applying Lane’s (2003) agency theory, which includes information asymmetry, moral hazard, and Adverse selection. This research employs a descriptive qualitative design with a background in the ongoing land compensation process during the research period. Data were collected through observation, interviews, and documentation, involving five informants selected based on their direct involvement in the compensation process. The findings indicate that the compensation process still faces significant information imbalances between the company, local agents, and the community, leading to information asymmetry and Adverse selection that result in unfair compensation values. Moral hazard also emerged due to limited transparency in fund distribution, particularly regarding collectively allocated HPL land. This study contributes to a deeper understanding of land compensation mechanisms and recommends enhancing transparency, accountability, community participation, and oversight to ensure a fairer, more effective, and conflict-free compensation process.
Penerapan Kebijakan Apostitlle Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Sulawesi Tengah (Studi Kasus Kota Palu)
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Apostille di Sulawesi Tengah dengan studi kasus di Kota Palu, yang dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai proses legalisasi dokumen melalui layanan Apostille. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dilaksanakan di Kota Palu dengan informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas perwakilan Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, pejabat dan staf pada bidang pelayanan administrasi hukum umum, petugas helpdesk layanan AHU, serta masyarakat pengguna layanan Apostille. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Apostille telah mempermudah proses legalisasi dokumen dan secara umum berjalan cukup baik, namun kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan mekanisme Apostille masih menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan tersebut, sehingga penelitian ini memberikan rekomendasi terkait perlunya peningkatan sosialisasi kebijakan, penguatan komunikasi, edukasi publik, serta dukungan kelembagaan guna mengoptimalkan layanan Apostille.
Pengelolaan Objek Wisata Alam Air Terjun Saluopa Di Kabupaten Poso
Penelitian ini menganalisis pengelolaan Objek Wisata Alam Air Terjun Saluopa di Kabupaten Poso melalui pendekatan New Public Management (NPM). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan delapan informan yang dipilih secara purposive, meliputi pihak Dinas Pariwisata, TIC, pemerintah desa, petugas lapangan, pengunjung, dan pelaku usaha. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui proses kondensasi data, penyajian data, hingga penarikan makna penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Air Terjun Saluopa telah berjalan dengan baik dalam beberapa aspek, namun masih terdapat sejumlah area yang membutuhkan penguatan. Penerapan lima aspek NPM fokus pada hasil, efisiensi, manajerialisme, orientasi pelanggan, dan kompetisi sudah diupayakan dalam praktik pengelolaan, tetapi masih memerlukan peningkatan khususnya pada efektivitas manajemen, kualitas layanan, dan keterlibatan masyarakat secara lebih luas. Penguatan koordinasi antar instansi dan penerapan sistem pengelolaan yang lebih transparan, partisipatif, serta berkelanjutan diperlukan agar Air Terjun Saluopa dapat berkembang optimal dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat sekitar. This study analyzes the management of the Saluopa Waterfall Natural Tourism Object in Poso Regency through the New Public Management (NPM) approach. The method used is descriptive qualitative with eight informants selected purposively, including the Tourism Office, TIC, village government, field officers, visitors, and business actors. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then analyzed through the process of data condensation, data presentation, and drawing out the meaning of the research. The results of the study indicate that the management of Saluopa Waterfall has been running well in several aspects, but there are still a number of areas that require strengthening. The implementation of the five aspects of NPM focusing on results, efficiency, managerialism, customer orientation, and competition has been attempted in management practices, but still requires improvement, especially in management effectiveness, service quality, and broader community involvement. Strengthening inter-agency coordination and the implementation of a more transparent, participatory, and sustainable management system are needed so that Saluopa Waterfall can develop optimally and provide economic, social, and cultural benefits to the surrounding community.
Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Perilaku Vandalisme Pada Fasilitas Umum Di Kota Palu
ABSTRAK Vandalisme terhadap fasilitas umum merupakan masalah sosial yang di hadapi Pemerintah Kota Palu dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban di tengah Masyarakat. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah vandalisme terhadap fasilitas umum di Kota Palu yang dilandasi dengan teori strategi pemerintah yang mencakupi tujuan, arahan, dan tindakan (Geoff Mulgan, 2009). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif, dimana data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan yang dirasa mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan peneliti, seperti Pemerintah, Instansi, serta Masyarakat. Hasil penelitian ini berdasarkan identifikasi faktor dalam strategi pemerintah yaitu tujuan, arahan, serta tindakan yang menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang dalam eksekusinya. Dikarenakan kurangnya personil serta sarana dan prasarana. Maka dari itu, di perlukan tambahan personil dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pengawasan. Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah kasus vandalisme sudah berusaha mencegah kasus vandalisme yang bertujuan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban ditengah masyarakat. Akan tetapi, Satuan Polisi Pamong Praja masih menghadapi beberapa kendala mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum, kurang sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait Perda yang melarang perilaku vandalisme.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN:STUDI KASUS LIBU PEREMPUAN PALU
Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan di Indonesia, dipicu oleh ketidaksetaraan gender. Data tingginya kasusdi Kota Palu (89 kasus pada 2024) menekankan urgensi penanganan kolaboratif.Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Collaborative Governance(CG) yang dilakukan oleh Libu Perempuan (Lembaga Independen BantuanHukum untuk Perempuan) dalam penanganan kekerasan di Kota Palu.Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan dari Libu Perempuan dan DP3A. Analisis berfokus pada empat aspek CG Ansell dan Gash(2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa CG didorong oleh kondisi awal berupa kebutuhan bersama untuk mengatasi hambatan kasus. Libu Perempuan mengambil peran kepemimpinan sebagai fasilitator layanan rujukan terpadu.Desain institusional CG menekankan penguatan koordinasi, penegakan PERDA, dan sistem rujukan yang menolak mediasi kekerasan seksual. Proses kolaborasi menunjukkan sinergi responsif melalui pembagian peran yang adaptif dan jelas.Kesimpulan: Kolaborasi efektif telah terbentuk, namun keberlanjutan CG memerlukan penguatan kebijakan dan mengatasi tantangan sosial-budaya.
Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi di PT Esapulti Prakarsa Utama) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bambapula
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, KabupatenTolitoli. CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan agar memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan teori John Elkington dengan tiga indikator: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan analisis regresi linear berganda. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner terhadap 100 responden menggunakan teknik total sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga aspek CSR berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa implementasi CSR efektif meningkatkan kesejahteraan serta memperkuat sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Implementasi Kebijakan Relokasi Penduduk Pada Zona Merah Rawan Tsunami di Kelurahan Lere Kota Palu
This study aims to determine the problems in the implementation of the Population Relocation Policy in the Tsunami-Prone Red Zone in Lere Village, Palu City. This study uses the theory of Van Metter and Van Horn with six indicators. It uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection techniques include observation, interviews, documentation, and literature. Using five informants. The researcher found several problems, namely the policy standards for the procurement of housing units and payment for the location were not appropriate, and the policy implementation time had exceeded the specified limit. Limited budgets hampered the relocation process of residents. Communication and coordination between implementing parties were not optimal, as evidenced by the large number of residents who were not educated about the red zone and relocation issues. The commitment of the policy implementers is questionable because the policy has been implemented for a long time. This relocation also had a negative impact on the social and economic environment of the community, the majority of whom work as fishermen. This study is expected to be a reference for implementers who are currently implementing this policy.
Peran Elit Informal Dalam Merespon Kebijakan Pertambangan Batuan Galian C di Kelurahan Watusampu
The mining of C-type minerals in Watusampu Village creates social dynamics involving the role of informal elites in responding to government policies. Therefore, the aim of this research is to identify the role of informal elites in responding to mining policies in the area. The theory used is Suzanne Keller's Determinant Elite Theory, which consists of three main functions: cognitive, moral, and expressive. This research uses qualitative methods with a case study approach. Data collection was conducted through observations, in-depth interviews with seven key informants such as customary leaders, religious figures, and community representatives, as well as analysis of official documents related to mining policies. Research results show that informal elites play an important role in disseminating policy information, shaping public opinion, and bridging the aspirations of the community to the government and mining companies. This research implies that there is a need for regulations that accommodate the role of informal elites so that mining policies are more inclusive, participatory, and sustainable for the welfare of local communities.
Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Pada Industri Jasa di Kota Palu (Studi Kasus Hotel The Sya)
Kota Palu merupakan wilayah rawan bencana, dan peristiwa tahun 2018 telah berdampak besar pada sektor jasa, khususnya perhotelan. Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi, infrastruktur, dan keterlibatan swasta. Maka dari itu Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana pada Hotel The Sya, berdasarkan teori peran pemerintah daerah dari Sri Heryati. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Hotel The Sya Palu untuk mengkaji optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mitigasi dan penanganan bencana di sektor jasa. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan enam informan kunci yaitu, BPBD, manajemen Hotel The Sya, dan masyarakat sekitar Hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dari pemerintah daerah dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi, sinergi dengan pihak hotel belum berjalan secara optimal akibat minimnya regulasi teknis dan koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan terpadu dan peningkatan kemitraan antara pemerintah dan sektor jasa guna memperkuat ketahanan terhadap bencana di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan referensi oleh pihak-pihak terkait yang melakukan penanggulangan bencana pada industri jasa.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN MINUMAN BER-ALKOHOL DI DESA KARYA MUKTI KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA
Implementasi kebijakan dalam penertiban minuman beralkohol di Desa Karya Mukti menjadi focus utama dalam penelitian ini, yang masih menghadapi berbagai hambatan, terutama karena maraknya predaran minuman beralkohol yang ada di desa karya mukti. tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam penertiban peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang terdiri dari empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima informan kunci, terdiri dari aparat desa, Bhabinkamtibmas, Ketua BPD, dan masyarakat setempat yang ditentukan melalui teknik purposive. Selain wawancara, data juga diperoleh melalui observasi langsung di lapangan serta dokumentasi terhadap peraturan desa dan kegiatan penertiban, guna memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak berjalan secara maksimal akibat keterbatasan pada aspek sumber daya menjadi kendala utama, khususnya dalam hal sarana sosialisasi yang belum memadai serta minimnya keterlibatan pemuda dalam mendukung kebijakan tersebut. Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan refrensi oleh pemerintah dalam menjalan kebijakan serta memperkaya pemahaman terkait implementasi kebijakan.
DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA DI DESA KAYU AGUNG KECAMATAN MEPANGA KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Di Desa Kayu Agung, Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa menghadapi sejumlah permasalahan yang signifikan, salah satunya adalah rendahnya partisipasi aktif masyarakat Selain itu, pemaparan informasi oleh BPD yang kurang memadai prinsip-prinsip demokrasi di dalam Musrembang, yang belum menjurus dengan tepat sasaran. oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip demokrasi deliberatif di dalam Musrembang desa. Penelitian ini menggunakan teori demokrasi deliberatif dari Jurgen Hubermash. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan memberikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena dengan mendeskripsikan variabel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data melalui wawancara informan dan observasi yang berasal dari Pemerintah Desa Kayu Agung, dan jajarannya, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Masyarakat. Selain itu penelitian ini juga didukung oleh laporan-laporan dan dokumen yang berhubungan dengan topik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kayu Agung belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten di Desa Kayu Agung. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Kayu Agung mencerminkan kesadaran kolektif warga terhadap pembangunan desa. Namun, implementasi prinsip partisipasi masih menghadapi tantangan serius sehingga mengurangi esensi demokratif deliberatif. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literature terkait pelaksanaan Musyawarah rencana pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di wilayah kabupaten Parigi Moutong.
OPTIMALISASI TEKNOLOGI GEOMEMBRAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI GARAM TALISE
Masalah penelitian ini bagaimana proses pemberdayaan petani garam melalui teknologi Geomembran terhadap peningkatan kualitas petani garam di Kelurahan Talise Kota Palu. Teori yang digunakan adalah Pemberdayaan Mardikanto yang terdiri dari empat aspek yaitu pengembangan kapasitas manusia, pengembangan kapasitas usaha, pengembangan kapasitas lingkungan, dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara bersama PRL Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Lurah Talise, Sekretaris Kelompok Petani Garam Talise, dan Pengusaha Garam Talise. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan petani garam Talise masih memerlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya pemberdayaan dengan memberikan pelatihan, pemberian alat bantu produksi dan pendampingan penggunaan teknologi geomembran di lahan produksi. Namun, rendahnya kapasitas dari petani garam Talise sangat berdampak buruk bagi peningkatan produksi garam Talise. Dalam ilmu pemerintahan, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini mendorong pemerintah meningkatkan upaya pemberdayaan melalui pengembangan kapasitas manusia, usaha, lingkungan, dan kelembagaan
Konflik Dalam Pergantian Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu
Kepala desa memiliki kewenangan dalam pemberhentian perangkat desa yang dianggap tidak sejalan dalam visi dan arah kepemimpinannya serta mewujudkan pemerintahan desa yang sejahtera dan efektif dalam pelayanan masyarakat desa, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik yang terjadi dalam pergantian perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui Observasi, wawancara, dokumetasi. Informan mencakup empat orang yaitu, kepala desa, perangkat desa, pemerintah kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi kendala dalam proses pengangkatan perangkat desa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan administratif. Keputusan kepala desa menjadi penyebab terjadinya konflik karena ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi serta masukkan untuk pemerintah Desa Sarude dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Eksploitasi Pekerja Anak Di Kota Palu
Eksploitasi pekerja anak sering di artikan juga sebagai sikap diskriminatif yang dilakukan oleh keluarga maupun orang lain. Di Kota Palu sendiri ada banyak kasus eksploitasi yang terjadi terhadap anak salah satunya yaitu eksploitasi pekerja anak, Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana strategi pemerintah dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak yang ada di Kota Palu yang dilandasi dengan teori pemberdayaan, perlindungan, dan penghapusan (Affandi, 2007). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif, Dimana data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan yang dirasa mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan peneliti, seperti Pemerintah dan juga Masyarakat. Hasil Penelitian berdasarkan indetifikasi faktor Strategi pemberdayaan, perlindungan dan penghapusan menunjukan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu masih kurang dalam eksekusinya, maka dari itu diperlukan adanya kolaborasi yang harus dibentuk untuk keberlangsungan strategi secara efektif dan juga efisien yang terdiri dari Pemerintah. Masyrakat dan Non-Goverment Organization. Strategi pemerintah dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak yang ada di Kota Palu masih belum berjalan secara optimal terutama pada konteks strategi penghapusan, yang Dimana penghapusan menjadi salah satu faktor utama yang sampai saat ini masih belum terealisasikan. Dalam RENSTRA dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kota Palu yang dibentuk pada tahun 2021-2026 ada banyak strategi yang dibuat dengan tujuan untuk menghapuskan angka pekerja anak yang ada di Kota Palu tetapi belum ada satupun yang berhasil terealisasikan sampai saat ini.
PENERAPAN SMART GOVERNANCE DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) PALU BARAT DI KOTA PALU
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep smart governance dalam pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Konsep smart governance merupakan pendekatan tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta partisipasi dalam pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas lima orang, yaitu Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Seksi Pelayanan Umum, serta perwakilan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada empat indikator utama smart governance menurut Novitasari, yakni transparansi, teknologi, sumber daya manusia (SDM), dan partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keempat indikator tersebut, tiga indikator telah diterapkan dengan cukup baik, yaitu transparansi, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. Dalam Transparansi ditunjukkan melalui keterbukaan informasi terkait prosedur pelayanan, meskipun masih bersifat konvensional. SDM telah menunjukkan kemampuan dasar dalam menjalankan layanan, namun belum sepenuhnya adaptif terhadap teknologi. Partisipasi masyarakat sudah mulai terbentuk melalui forum dan survei kepuasan layanan. Namun, indikator teknologi belum berjalan secara optimal. Belum tersedianya sistem digital atau aplikasi pelayanan berbasis teknologi menjadi hambatan utama. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi terhadap perkembangan digital masih rendah, sehingga menghambat peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan pada aspek teknologi perlu menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif berbasis smart governance.
Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir di Desa Balongga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi: Studi pada BPBD
Penelitian ini membahas permasalahan manajemen penanggulangan bencana banjir di Desa Balongga, Kabupaten Sigi, dengan fokus pada peran BPBD dalam seluruh tahapan penanganan bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas upaya BPBD, tantangan yang dihadapi, serta keterlibatan masyarakat dan instansi terkait dalam proses tanggap darurat, pemulihan, dan pembangunan kembali. Penelitian ini menggunakan teori manajemen bencana dari Nick Carter, yang meliputi tiga aspek utama: tanggapan (response), pemulihan (recovery), dan pembangunan (development). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan empat informan utama, yaitu BPBD Kabupaten Sigi, aparat Desa Balongga, serta masyarakat Desa Balongga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Sigi sudah berjalan cukup optimal dalam memberikan bantuan dan evakuasi korban saat banjir melalui kerja sama dengan berbagai instansi pada banjir di Desa Balongga. Namun, proses pemulihan dan pembangunan kembali masih lambat karena terbatasnya anggaran, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, upaya mitigasi jangka panjang seperti edukasi dan pembangunan infrastruktur tahan banjir juga masih kurang. Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan referensi oleh pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian terkait Manajemen Penanggulangan Bencana.