JSIP merupakan Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, Palu, Indonesia. Jurnal ini menerbitkan artikel ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan, Kepartaian dan Pemilu, Inovasi Pemerintahan, Kolaborasi Pemerintahan, dan studi kontemporer. Jurnal ini terbit empat kali setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. e-ISSN: 3089-1426.
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako
DAMPAK KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN 2025 PADA INDUSTRI PERHOTELAN DI KOTA PALU
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami dampak kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 terhadap keberlangsungan industri perhotelan di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan teori William N Dunn (2003) tentang evaluasi kebijakan. Menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi dari empat informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran taahun 2025 memberikan dampak signifikan terhadap industri perhotelan di Kota Palu. Dampak tersebut terlihat dari penurunan tingkat okupansi hotel, berkurangnya pendapatan hingga 30%-40%, serta menurunnya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, kebijakan ini juga berdampak pada efisiensi operasional hotel, termasuk pengurangan tenaga kerja, pembatasan layanan, serta penyusunan strategi bisnis. Dari sisi evaluasi kebijakan, kebijakan ini dinilai efektif dalam menekan belanja pemerintah, namun belum sepenuhnya memperhatikan dampak sectoral, terkhusus pada industri perhotelan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap aktivitas pemerintah.
Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan
Fungsi Pengawasan BPD terhadap Pengelolaan APBDes di Desa Bambalemo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan APBDes Moutong, dengan latar belakang masih ditemukannya indikasi belum optimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran desa. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilaksanakan di Desa Bambalemo dalam kurun waktu penelitian tertentu, dengan jumlah informan sebanyak enam pihak yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua atau anggota BPD, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, tokoh masyarakat, dan pendamping desa, yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan APBDes belum berjalan secara optimal, terlihat dari masih terbatasnya keterlibatan BPD dalam proses pengawasan, kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi, serta belum maksimalnya pelaksanaan aspek pengawasan yang meliputi inspeksi langsung, observasi di tempat, laporan di tempat, dan laporan tertulis sebagaimana teori Sindang P. Siagian (2004). Selain itu, keterlibatan BPD dalam tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi APBDes masih kurang menyeluruh. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPD sebagai lembaga pengawas dan mitra pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes belum sepenuhnya efektif, sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan pemahaman BPD agar pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih optimal, dengan implikasi penting bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.di Desa Bambalemo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi
Efektivitas Peran Masyarakat dalam Musrenbang Desa Karya Mandiri Parigi Moutong
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes) di Desa Karya Mandiri, yang dilatarbelakangi oleh belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Analisis penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Steers (1977) yang mencakup empat indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, serta motivasi dan kepuasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan penelitian berjumlah sebelas orang yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, dengan analisis data melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Karya Mandiri belum tercapai secara maksimal. Meskipun tingkat kehadiran dan kontribusi masyarakat sudah terlihat, keterlibatan mereka dalam proses perencanaan serta penentuan prioritas pembangunan masih terbatas, sehingga aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan Musrenbangdes. Temuan ini memberikan kontribusi empiris terhadap upaya penguatan partisipasi masyarakat serta memiliki implikasi pada perlunya strategi perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan partisipatif agar Musrenbangdes dapat berjalan secara efektif dan mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Oyom
Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat pada setiap tahap pembangunan desa. Meskipun regulasi mengamanatkan keterlibatan penuh warga, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan partisipasi yang disebabkan oleh faktor geografis, aksesibilitas, serta minimnya sosialisasi. Masyarakat dari dusun terpencil seperti Ogodudu dan Ogobangga sering tidak dilibatkan optimal dalam Musrenbangdes karena jarak tempuh hingga 30 menit dan keterbatasan transportasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif <!-- [if supportFields]> ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"hE1z28wG","properties":{"formattedCitation":"(Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J., 2014)","plainCitation":"(Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J., 2014)","noteIndex":0},"citationItems":[{"id":285,"uris":["http://zotero.org/users/17226465/items/UC9GFS84"],"itemData":{"id":285,"type":"book","title":"Qualitative Data Analysi","author":[{"family":"Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J.","given":""}],"issued":{"date-parts":[["2014"]]}}}],"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"} <![endif]-->(Miles, 2014)<!-- [if supportFields]><![endif]-->. Informan penelitian meliputi Kepala Desa (Moh. Saswi), Ketua BPD (Arham A.r), Tokoh Adat (Lulu Akim), serta masyarakat (Suwandy dan Riskawati). Teori yang digunakan adalah dari Ericson <!-- [if supportFields]> ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"NbVniTQN","properties":{"formattedCitation":"(Yunus, A., Suryadi, B., & Lestari, C., 2023)","plainCitation":"(Yunus, A., Suryadi, B., & Lestari, C., 2023)","noteIndex":0},"citationItems":[{"id":843,"uris":["http://zotero.org/users/17226465/items/USAXRLQC"],"itemData":{"id":843,"type":"article-journal","container-title":"Jurnal Partisipasi Publik","title":"Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa","author":[{"literal":"Yunus, A., Suryadi, B., & Lestari, C."}],"issued":{"date-parts":[["2023"]]}}}],"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"} <![endif]-->(Yunus, 2023)<!-- [if supportFields]><![endif]--> dengan tiga indikator: partisipasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Oyom pada tahap perencanaan cukup baik namun belum merata karena kendala geografis. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi sangat kuat melalui kegiatan gotong royong, sumbangan tenaga, dan keahlian dalam proyek fisik seperti jalan desa dan sistem air bersih. Pada tahap pemanfaatan, masyarakat telah aktif memelihara infrastruktur, membentuk kelompok pengelola seperti PANSIMAS dan BUMDes, serta memanfaatkan fasilitas desa untuk kegiatan sosial dan ekonomi. Rekomendasi utama meliputi: (1) melembagakan transportasi atau musyawarah bergilir di setiap dusun; (2) memberikan pelatihan perencanaan dan pengawasan anggaran bagi masyarakat; serta (3) memperkuat kampanye pemeliharaan hasil pembangunan agar partisipasi lebih merata, berkualitas, dan berkelanjutan.
Strategi Pemerintah Desa Dalam Menangani Permasalahan Sampah Di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi
Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, termasuk di Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, yang mengalami peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan permukiman tanpa diimbangi sistem pengelolaan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi Pemerintah Desa Tinggede dalam menangani permasalahan sampah berdasarkan kerangka teori strategi pemerintah menurut Geoff Mulgan (2009) yang meliputi tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dilaksanakan di Desa Tinggede dalam kurun waktu penelitian tertentu dengan melibatkan sejumlah informan dari aparat pemerintah desa dan masyarakat, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menetapkan tujuan yang berorientasi pada lingkungan bersih dan sehat serta melakukan beberapa tindakan seperti kerja bakti dan koordinasi pengangkutan sampah, namun secara keseluruhan strategi belum berjalan optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi berkelanjutan yang berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum adanya mekanisme evaluasi yang terstruktur dan regulasi desa yang spesifik. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi kelemahan strategi pengelolaan sampah di tingkat desa dan menegaskan pentingnya penguatan strategi melalui peningkatan koordinasi lintas pihak, penyediaan fasilitas pendukung, intensifikasi edukasi masyarakat, serta penyusunan kebijakan yang lebih tegas dan berkelanjutan sebagai implikasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat lokal.
Pemaknaan Warga terhadap Praktik Vote Selling pada Pemilihan Legislatif 2024 di Desa Sibaluton
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan masyarakat terhadap praktik vote selling dalam Pemilihan Legislatif 2024 di Desa Sibaluton. Fenomena politik uang yang terjadi secara berulang telah mengalami normalisasi di tengah masyarakat, di mana pemberian dari calon legislatif kerap dimaknai sebagai bantuan langsung atau rezeki, sehingga menjadi tantangan serius bagi integritas demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe etnografi yang dilaksanakan di Desa Sibaluton selama periode Pemilihan Legislatif 2024 dengan melibatkan enam informan yang dipilih secara purposif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teori pertukaran sosial dari George Homans (1961) dan teori pilihan rasional dari James Coleman (1990). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang terbentuk melalui hubungan transaksional jangka pendek yang mendorong masyarakat memandang suara sebagai komoditas bernilai ekonomi yang dapat ditukar dengan keuntungan material. Selain itu, meskipun terdapat upaya pencegahan dari pihak pengawas pemilu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan belum berjalan efektif sehingga praktik ini masih terus berlangsung. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai konstruksi sosial masyarakat terhadap politik uang serta menegaskan pentingnya penguatan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi secara lebih luas.
Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Penerapan Sistem Elektronik Barang Milik Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Banggai masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pengelolaan aset yang akuntabel, transparan, dan terintegrasi berbasis digital. Penelitian ini dikaji menggunakan teori akuntabilitas publik menurut <!-- [if supportFields]>ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"author":[{"dropping-particle":"","family":"Edowai","given":"Mikael","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Abubakar","given":"Herminawaty","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Said","given":"Miah","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"container-title":"Pusaka Almaida","id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2021"]]},"title":"Akuntabilitas & transparansi pengelolaan keuangan daerah","type":"article-journal"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=3edd58b7-7e33-4cde-84bc-72a63a209ddd"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"(Edowai et al., 2021)","manualFormatting":"Edowai et al., (2021)","plainTextFormattedCitation":"(Edowai et al., 2021)","previouslyFormattedCitation":"(Edowai et al., 2021)"},"properties":{"noteIndex":0},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}<![endif]-->Edowai et al., (2021)<!-- [if supportFields]><![endif]--> dengan tiga aspek utama: pertanggungjawaban, pengawasan, dan transparansi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan 5 informan. Analisis data menggunakan model <!-- [if supportFields]>ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"ISBN":"978-1-5443-7185-6","author":[{"dropping-particle":"","family":"Miles","given":"Matthew B.","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Huberman","given":"A. Michael","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},{"dropping-particle":"","family":"Saldana","given":"Johnny","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2020"]]},"number-of-pages":"412","publisher-place":"Singapore","title":"Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook","type":"book"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=891c6ec1-b3c0-418c-a448-5d46387bb814"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"(Miles et al., 2020)","manualFormatting":"Miles, Huberman, dan Saldana (2020)","plainTextFormattedCitation":"(Miles et al., 2020)","previouslyFormattedCitation":"(Miles et al., 2020)"},"properties":{"noteIndex":0},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}<![endif]-->Miles, Huberman, dan Saldana (2020)<!-- [if supportFields]><![endif]--> yang meliputi Data Collection, Data Condensation, Data Display, serta Conclusion Drawing/Verifying. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-BMD telah mendukung pertanggungjawaban melalui laporan aset sesuai Permendagri No. 47 Tahun 2021 serta memperkuat pengawasan melalui fitur validasi dan audit trail. Transparansi juga meningkat melalui penyajian data terintegrasi dan dapat diakses pihak berwenang. Namun, implementasi masih terkendala infrastruktur, integrasi sistem, dan kapasitas SDM. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan BMD serta sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
Startegi Pemerintah Dalam Mengoptimalisasikan Pengelolaan Aset Daerah Melalui Revitalisasi Pasar Bambaru Kota Palu
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui revitalisasi Pasar Bambaru di Kota Palu dengan menggunakan teori strategi pemerintah dari Geoff Mulgan (2009) yang mencakup aspek tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui in-depth interview dan dokumentasi terhadap lima informan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu serta pelaku usaha pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi revitalisasi belum berjalan optimal, ditandai dengan belum meningkatnya pemanfaatan aset daerah dan pendapatan pelaku usaha secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurang efektifnya sosialisasi program, lemahnya pendampingan, serta rendahnya motivasi pelaku usaha. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan aset daerah tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan komunikasi, pemberdayaan, dan pembelajaran berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian strategi pengelolaan aset daerah berbasis revitalisasi pasar tradisional, serta memberikan implikasi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih partisipatif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas pelaku usaha secara berkelanjutan.
EFEKTIVITAS ALOKASI DANA DESA DALAM PROGRAM BEDAH RUMAH DI DESA MATOLELE, KECAMATAN PARIGI TENGAH, KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Desa Matolele, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk Program Bedah Rumah, terutama terkait ketepatan sasaran dan akuntabilitas. Meskipun program ini secara regulasi diarahkan untuk keluarga miskin pemilik rumah tidak layak huni (RTLH), fakta di lapangan menunjukkan adanya deviasi atau pergeseran sasaran. Bantuan yang seharusnya diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti lansia, janda, atau penyandang disabilitas, justru dialokasikan kepada penerima yang masih berusia produktif dan memiliki kemampuan ekonomi relatif lebih baik. Sementara itu, masih terdapat sekitar 15 Kepala Rumah Tangga (KRT) miskin dengan kondisi rumah sangat memprihatinkan yang belum menerima bantuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman. Informan dalam penelitian ini mencakup Kepala Desa Matolele (Tefan), Ketua BPD (Aksam), Ketua Tim Pelaksana Bedah Rumah (Andi Baru), penerima manfaat (Sumiati dan Samsidri), serta masyarakat setempat. Teori efektivitas yang digunakan adalah dari Richard M. Steers (2005) dengan tiga indikator utama: Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Program Bedah Rumah di Desa Matolele dari sisi pencapaian tujuan menunjukkan hasil yang cukup baik, namun belum optimal. Target fisik program adalah 3 unit rumah per tahun, dengan realisasi 2 rumah telah selesai dan 1 rumah masih dalam proses pengerjaan. Kriteria penerima telah tepat sasaran yaitu masyarakat kurang mampu dalam desil 1 (sangat miskin). Namun, kendala utama yang dihadapi adalah keterlambatan pasokan bahan baku, terutama kayu dan pasir, akibat faktor jarak dan cuaca, yang memperlambat penyelesaian pembangunan. Studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Desa Matolele, Kecamatan Parigi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa dalam Program Bedah Rumah. Rekomendasi utama meliputi: (1) membangun kolaborasi pengadaan material antar desa untuk mengatasi kendala logistik; (2) meningkatkan kapasitas teknis aparatur desa dan BPD melalui pelatihan manajemen logistik, standar konstruksi, dan teknik pemeriksaan material; serta (3) mengembangkan sistem data digital RTLH yang terverifikasi sebagai acuan objektif dalam musyawarah desa. Dengan perbaikan tersebut, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas program dapat lebih optimal, sehingga Dana Desa benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin di Desa Matolele
Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Pada industri Nikel di PT Indonesia Huabao Industrial Park Morowali
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah terkait industri nikel melalui PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) terhadap kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian mengacu pada teori evaluasi dampak kebijakan menurut Samodra Wibawa (1994) yang meliputi dampak individual, organisasional, masyarakat, serta lembaga dan sistem sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan industri nikel memberikan dampak sosial yang signifikan, antara lain perubahan mata pencaharian, terbatasnya akses terhadap sumber penghidupan tradisional, meningkatnya potensi konflik sosial, serta melemahnya kondisi sosial masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan industri nikel belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.
PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) BERBASIS MITIGASI BENCANA DALAM PERSPEKTIF DYNAMIC GOVERNANCE: STUDI KASUS RTH PUBLIK KOTA PALU
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palu belum terfokus pada mitigasi dan melihat pemerintah Kota Palu melalui kerangka dynamic governance dalam menjalankan pemerintahannya yang menjuru pada kebijakan adaptif melalui taman-taman Kota Palu. Penelitian ini menggunakan teori Neo dan Chen tentang dynamic governance yang terdiri dari 3 elemen yakni; culture, capabilities, dan change. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pemerintah Kota Palu sudah adaptif terhadap lingkungan dengan menyediakan RTH berbasis mitigasi bencana, hanya saja belum optimal dan masih perlu perbaikan. Elemen culture dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah Kota Palu sudah memiliki kesadaran terkait dengan pentingnya ketersediaan mitigasi bencana di lingkungan Kota Palu, dan capabilities; thinking ahead sudah tergambarkan dengan cukup baik melalui peraturan jangka panjang pemerintah kota melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW, thinking again terlihat jelas melalui revitalisasi rth di Kota Palu yang semakin berorientasi pada ketahanan kota, thinking across dilihat melalui adopsi model mitigasi bencana dari negara Jepang terhadap penataan RTH seperti ketersediaan open space sebagai area evakuasi bencana, serta change yang terlihat melalui penataan rth Vatulemo yang setelah revitalisasi terlihat berbeda jauh dengan vatulemo dahulu, dan rth Gor yang saat ini sedang dalam proses revitalisasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Palu agar semakin peduli terhadap kawasan lingkungan perkotaan dengan memperkuat sistem mitigasi bencana pada setiap sisi perkotaan.
Tata Kelola Wisata Hutan Mangrove Di Desa Ogomolos Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos. Penelitian menggunakan teori Destination Management Organization (DMO) oleh Angelo Presenza (2005), yang mencakup Coordination Tourism Stakeholder (Koordinasi antar pemangku kepentingan), Destination Crisis Management (Manajemen krisis destinasi), dan Destination Marketing (Pemasarasn destinasi). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos belum optimal. Hal ini ditandai oleh koordinasi pemangku kepentingan yang belum berkelanjutan, belum adanya perencanaan mitigasi risiko yang memadai, keterbatasan sarana prasarana dan kapasitas SDM, serta pemasaran yang masih konvensional sehingga destinasi wisata belum dikenal secara luas. Kesimpulannya, tata kelola wisata hutan mangrove di Desa Ogomolos belum optimal akibat lemahnya manajemen krisis, pemasaran destinasi yang kurang efektif, dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum terintegrasi sepenuhnya.
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Uewajo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Uewajo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat nelayan yang ditandai dengan belum meratanya distribusi bantuan perikanan tangkap serta belum berjalannya beberapa aspek pemberdayaan secara maksimal. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Konsep yang digunakan adalah teori pemberdayaan masyarakat menurut Suaib (2023) yang meliputi aspek kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan keberlanjutan. Penelitian dilaksanakan di Desa Uewajo dengan informan yang terdiri dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali Utara, pemerintah desa, dan masyarakat nelayan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Uewajo dilaksanakan melalui dua sumber, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali Utara dan Pemerintah Desa Uewajo melalui Dana Desa. Aspek partisipasi masyarakat nelayan relatif berjalan meskipun belum optimal, sedangkan aspek kesetaraan belum terpenuhi karena masih terjadi ketidakmerataan distribusi bantuan di antara anggota kelompok nelayan. Aspek keswadayaan atau kemandirian mulai tumbuh pada sebagian nelayan penerima program, namun belum merata, sementara aspek keberlanjutan masih menghadapi kendala dalam hal konsistensi pendampingan dan ketersediaan sumber daya yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat nelayan agar lebih merata dan berkelanjutan.
Dinamika Politk Pemberhentian Kepala Desa Petak di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Tahun 2024
Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik dalam proses pemberhentian Kepala Desa Petak di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Tahun 2024. Proses pemberhentian ini menimbulkan polemik karena dinilai tidak sepenuhnya sesuai prosedur dan prinsip demokrasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik purposive sampling terhadap tujuh informan, terdiri dari mantan kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD, dinas PMD, polsek kecamatan nuhon, koordinator aksi, serta masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan teori demokrasi Keith Graham (1986) yang menekankan prinsip persamaan (equality), kebebasan (freedom), dan kedaulatan rakyat (popular sovereignty). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip persamaan tidak berjalan optimal, karena proses pemberhentian dilakukan cepat, kurang transparan, dan minim pelibatan unsur pemerintahan desa dalam tahapan klarifikasi. Prinsip kebebasan juga belum tercapai, karena ruang klarifikasi dan kebebasan menyampaikan pendapat terbatas sehingga menimbulkan persepsi adanya tekanan politik. Sementara itu, prinsip kedaulatan rakyat belum terpenuhi, karena masyarakat tidak dilibatkan melalui forum musyawarah dan aspirasi warga serta rekomendasi DPRD tidak dijadikan dasar utama pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, proses pemberhentian Kepala Desa Petak belum mencerminkan prinsip demokrasi secara substantif dan memperlihatkan kuatnya pengaruh dinamika politik lokal.
Partisipasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mendukung Program Kerja Pemerintahan Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi PKK dalam mendukung program kerja Pemerintah Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, mengingat kontribusi strategis PKK dalam pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat. PKK memiliki peran sentral dalam mendukung kegiatan desa dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi kegiatan, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan teori partisipasi Cohen dan Uphoff (1977) yang mencakup pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKK Desa Lempe berpartisipasi aktif pada seluruh tahapan tersebut, mulai dari pengambilan keputusan melalui pengumpulan aspirasi dasawisma dan penyusunan usulan POKJA, pelaksanaan kegiatan seperti penyuluhan kesehatan, pelatihan keterampilan, gotong royong, sosialisasi rumah sehat, hingga pendampingan program pemerintah desa, pengambilan manfaat berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, dan kemandirian ekonomi keluarga, serta evaluasi rutin bersama pemerintah desa untuk menilai keberhasilan program dan merumuskan langkah perbaikan. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan PKK tidak hanya meningkatkan efektivitas program desa, tetapi juga memperkuat kapasitas dan hubungan sosial masyarakat, sehingga PKK Desa Lempe terbukti menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam perencanaan hingga evaluasi program pengembangan desa, memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas program dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi acuan bagi desa lain dalam mendorong partisipasi organisasi masyarakat untuk pengembangan lokal yang berkelanjutan.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN ANTI KORUPSI DI DESA KOTARAYA SELATAN KECAMATAN MEPANGA KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan tata kelola pemerintahan anti korupsi di Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, melalui pelayanan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan adalah Governance for Sustainable Human Development (1997), UNDP. Penelitian dilaksanakan di Desa Kotaraya Selatan pada tahun 2025 dengan informan aparatur desa, BPD, dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa telah berjalan dengan baik berdasarkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, informasi publik disampaikan secara terbuka, dan pelayanan diberikan tanpa pungutan biaya. Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik berkontribusi dalam mendukung terwujudnya Desa Kotaraya Selatan sebagai desa anti korupsi.
KOLABORASI PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK SADAR WISATA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI VATU MAPIDA DI DESA ENU KECAMATAN SINDUE KABUPATEN DONGGALA
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Kelompok Sadar Wisata dalam pengembangan wisata Pantai Vatu Mapida di Desa Enu, yang dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengelolaan potensi wisata pantai akibat keterbatasan fasilitas dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dilaksanakan di Desa Enu dalam kurun waktu penelitian tertentu, dengan melibatkan sejumlah informan yang terdiri dari aparatur pemerintah desa, anggota Kelompok Sadar Wisata, dan masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori kolaborasi Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang menekankan tiga dimensi utama, yaitu dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah berjalan cukup baik terutama pada aspek komunikasi dan pembagian peran, namun masih menghadapi kendala pada dimensi dampak dan adaptasi berupa keterbatasan fasilitas pendukung, minimnya anggaran, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koordinasi antar pihak dan peningkatan partisipasi masyarakat merupakan kontribusi penting penelitian ini dalam mendukung pengembangan wisata Pantai Vatu Mapida yang lebih optimal dan berkelanjutan.
STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTADALAM PENINGAKATAN FASILITASOLAHRAGA SEPAKBOLA DI KOTA PALU
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kota Palu dalam meningkatkan fasilitas olahraga sepak bola dengan menggunakan teori manajemen strategis Hunger dan Wheelen (2003) yang meliputi empat indikator: pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi/arsip. Informan dalam penelitian ini terdiri dari lima orang yaitu kepala bidang bidang pemerintahan jota palu, kepala bidang olahraga prestasi, sekretaris koni,pengelola lapangan sepak bola serta masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah model stategi menurut Hangger and Whelen yang mencangkup empat variabel yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi serta evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pengamatan lingkungan, pemerintah bersama Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI, pengelola lapangan, serta masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan fasilitas melalui survei, monitoring, dan pelaporan masyarakat. Pada tahap perumusan strategi, berbagai pihak terlibat dalam analisis SWOT dan forum perencanaan untuk menentukan program prioritas seperti rehabilitasi lapangan, peningkatan sarana pendukung, dan pembinaan atlet, meskipun keterbatasan anggaran dan SDM menjadi kendala utama. Implementasi program menunjukkan adanya koordinasi lintas instansi, penyediaan sumber daya teknis, serta pelaksanaan perbaikan fasilitas, namun pemerataan perbaikan, pemeliharaan rutin, dan kecepatan tindak lanjut masih menjadi masalah yang menonjol. Evaluasi yang dilakukan secara berkala menunjukkan adanya peningkatan kualitas fasilitas, tetapi masih terdapat kekurangan pada efisiensi anggaran, pemerataan hasil, dan keberlanjutan pemeliharaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun strategi peningkatan fasilitas sepak bola di Kota Palu telah berjalan cukup baik, indikator implementasi dan evaluasi masih membutuhkan perbaikan melalui penguatan koordinasi, peningkatan sumber daya, standarisasi fasilitas, serta evaluasi berbasis data untuk mendukung keberlanjutan pembangunan olahraga di Kota Palu.
Wacana Kesejahteraan Dalam Program Pemberdayaan Pekerja Seks Komersial (PSKS) di Lokalisasi Tondo Kiri
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produksi wacana kesejahteraan dalam program pemberdayaan terhadap PSK oleh Pemerintah Kota Palu terkait dengan PSK di Lokalisasi Tondo Kiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) dan berfokus pada teori artikulasi dan hegemoni yang dikemukakan oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe 1985. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi analitik, dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana pemerintah diorganisir oleh nodal point "Rehabilitasi" yang mengartikulasikan pemberdayaan melalui rantai ekuivalensi pemberdayaan, rehabilitasi, normalisasi moral, pelatihan keterampilan, kepatuhan pada norma. Wacana ini menjadi hegemonik melalui kombinasi regulasi formal, media massa, naturalisasi bahasa teknokratis-birokratis, dan proses metonimik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa produksi wacana kesejahteraan dalam program pemberdayaan psk adalah proses politik yang beroperasi melalui artikulasi hegemonik, bukan refleksi objektif dari kebutuhan riil PSK. Kontestasi antara wacana pemerintah dan wacana PSK bersifat antagonistik dimana pemerintah memprioritaskan moralitas dan ketertiban, sementara PSK memprioritaskan survival material dan keamanan ekonomi.
VOTE BUYING: FENOMENA MUDIK PEMILU GENERASI Z PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 DAPIL 4 KABUPATEN DONGGALA
Penelitian ini mengkaji praktik vote buying dalam fenomena “mudik pemilu” pada Pemilu Legislatif 2024 di Dapil 4 Kabupaten Donggala yang meliputi Kecamatan Dampelas, Sojol, dan Sojol Utara, dengan tujuan menganalisis praktik politik uang di kalangan Generasi Z serta memahami pemanfaatan jaringan keluarga, teman sebaya, dan media digital sebagai strategi mobilisasi oleh calon legislatif dan tim sukses. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, dilaksanakan selama tahapan Pemilu Legislatif 2024, dengan 4 orang informan kunci yang terdiri dari 1 orang patron/calon legislatif, 1 orang tim sukses, dan 1 orang pemilih dari kalangan Generasi Z. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap seluruh informan. Analisis data menggunakan teori patronase dan klientelisme Aspinall (2015) yang menjelaskan hubungan antara patron/Caleg, tim sukses sebagai perantara, dan klien/Generasi Z melalui pertukaran sumber daya material (uang transport dan bantuan mudik) serta non- material (kedekatan sosial dan relasi sosial). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi pemilih dilakukan melalui pemberian bantuan material dan non-material dengan melibatkan perantara keluarga dan teman sebaya, sementara Generasi Z cenderung menerima bantuan tersebut secara pragmatis tanpa merasa terikat untuk memilih pemberi bantuan, sehingga praktik vote buying tetap berlangsung dan berimplikasi terhadap kualitas demokrasi elektoral.
Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA PALASA LAMBORI KECAMATAN PALASA KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Palasa Lambori Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan teori dari Ryaas Rasyid (2010). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi dalam penelitian ini di Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam Peran Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPMD, Ketua Kelompok Tani dan Anggota Kelompok Tani. Hasil Penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah Desa Palasa Lambori berjalan baik pada dua indikator yaitu Fasilitator (bantuan kepada kelompok tani telah tersedia), dan Regulator (penetapan Peraturan Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa). Namun ada dua indikator menghadapi kendala yaitu indikator Dinamisator dinilai belum optimal pemerintah desa perlu menyusun program pendampingan pasca bantuan yang terstruktur, bukan hanya sekedar pengawasan. Indikator Katalisator juga belum optimal dikarenakan program fasilitasi hanya sekedar input produksi dan belum adanya Memorandum of Understanding (MoU) dengan pengusaha/Perusahaan untuk menampung hasil komuditas petani.
PEMANFAATAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY PT MINERAL BUMI NUSANTARA UNTUK PEMBANGUNAN DESA BINAAN DI LAHUAFU KECAMATAN BUNGKU TIMUR KABUPATEN MOROWALI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Mineral Bumi Nusantara dalam pembangunan Desa Lahuafu, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dengan menggunakan teori Triple Bottom Line (1998) sebagai kerangka analisis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran CSR perusahaan dalam mendukung pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dilaksanakan di Desa Lahuafu dalam kurun waktu tertentu. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang, terdiri dari Kepala Desa, pihak PT Mineral Bumi Nusantara, petani, nelayan, dan Karang Taruna. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana CSR telah direalisasikan pada beberapa bidang, seperti sektor pertanian melalui penyediaan sarana pertanian, sektor perikanan melalui bantuan peralatan nelayan, peran Karang Taruna, serta pembangunan fasilitas olahraga dan pagar desa. Pemanfaatan dana CSR tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Lahuafu, namun masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, khususnya terkait dampak lingkungan seperti debu dan kondisi laut yang keruh yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Temuan ini berkontribusi dalam memberikan gambaran mengenai implementasi CSR berbasis pembangunan berkelanjutan di tingkat desa serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dan pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan CSR yang lebih berorientasi pada keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN BAHODOPI KABUPATEN MOROWALI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan teori Ansell dan Gash (2008). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi dalam penelitian ini di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam Proses kolaborasi yaitu pemerintah kecamatan, dinas lingkungan hidup, pihak perusahaan PT IMIP, dan masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi di Bahodopi berjalan efektif di tingkat strategis pada tiga aspek yaitu dialog tatap muka (forum inklusif telah tersedia dan dimanfaatkan untuk negosiasi), membangun kepercayaaan (kepercayaan telah terbentuk melalui transparansi dan komitmen sumber daya), dan komitmen terhadap proses (semua pihak berkontribusi sumber daya sesuai kapasitasnya, seperti pengadaan lahan oleh pemerintah dan hibah teknologi oleh PT IMIP). namun ada dua aspek menghadapi kendala serius di tingkat operasional yaitu Pemahaman Bersama dinilai belum optimal karena kesepakatan umum hanya terjadi pada para pihak yang terlibat aktif, namun gagal dipahami oleh masyarakat luas, dibuktikan dengan perilaku membuang sampah sembarangan. Hasil Antara juga belum optimal secara berkelanjutan, sebab keberhasilan pada bank sampah dan insinerator dibayangi oleh kegagalan fatal pada fungsi operasional dasar, yaitu sistem pengangkutan sampah yang macet dan menumpuk. Kegagalan operasional ini berisiko mengikis seluruh modal kepercayaan dan komitmen yang telah dibangun. Oleh karena itu, kunci keberlanjutan kolaborasi terletak pada penanganan perencanaan strategis dan eksekusi operasional di lapangan.
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA DI DESA SIOYONG KECAMATAN DAMPELAS
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pemerintah desa dalam menanggulangi kenakalan remaja di Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan dilakukan secara purposive, dengan jumlah informan sebanyak 9 orang yang terdiri atas Sekretaris Desa, Ketua BPD, aparat kepolisian, Babinsa, masyarakat, pengurus karang taruna, dan remaja. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori strategi Geoff Mulgan (2009) yang mencakup lima indikator, yaitu Purpose, Environment, Direction, Action, dan learning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan berbagai strategi, antara lain penetapan Peraturan Desa tentang keamanan dan ketertiban, pelaksanaan patroli rutin bersama aparat keamanan, penyelenggaraan kegiatan penyuluhan, pembentukan dan pengaktifan organisasi karang taruna, serta penyediaan fasilitas olahraga bagi remaja. Strategi tersebut berkontribusi dalam menekan perilaku menyimpang dan meningkatkan partisipasi remaja dalam kegiatan positif. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas, kurangnya variasi kegiatan, minimnya keterlibatan remaja dalam perencanaan program, serta evaluasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah desa, masyarakat, dan aparat terkait agar strategi penanggulangan kenakalan remaja dapat berjalan lebih efektif.
Strategi Politik dalam Kemenangan Hadianto Rasyid - Reny Lamadjido di Pemilihan Wali Kota Palu Tahun 2020
Pemilihan Wali Kota Palu tahun 2020 menjadi momentum penting yang memperlihatkan perubahan signifikan dalam strategi komunikasi politik akibat pembatasan sosial selama pandemi COVID-19. Kondisi tersebut mendorong pergeseran dari kampanye konvensional menuju kampanye digital atau cyber politic. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi komunikasi politik berbasis cyber politic yang dilakukan oleh Barisan Relawan Hadianto Rasyid (BARED) dan Pemuda Hadianto Rasyid (Pemuda HR) dalam memenangkan pasangan Hadianto Rasyid–Reny Lamadjido pada Pilkada Kota Palu 2020. Teori yang digunakan adalah teori komunikasi politik dari Dan Nimmo yang terdiri atas lima unsur, yaitu komunikator, pesan, media, khalayak, dan efek. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam kegiatan kampanye digital, seperti ketua dan anggota tim relawan BARED serta Pemuda HR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kampanye digital yang dijalankan secara terorganisir melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram mampu meningkatkan jangkauan pesan politik, membentuk citra positif kandidat, serta memobilisasi dukungan dari pemilih muda. Relawan digital berperan penting sebagai komunikator non-elite dalam mengelola pesan kampanye yang persuasif, partisipatif, dan berorientasi pada kedekatan emosional. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya kebijakan kampanye digital yang transparan dan beretika, serta menunjukkan pentingnya literasi politik digital bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam memperkuat praktik demokrasi di era digital.
Respons Kebijakan pemerintah Daerah terhadap Potensi Konflik Pembangunan Smelter Nikel di Parigi Moutong
Penelitian ini bertujuan menganalisis respons kebijakan dan peran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam merespons potensi konflik akibat pembangunan smelter nikel PT. ATI. Pembangunan ini, sebagai implementasi kebijakan hilirisasi (UU No. 3/2020), berpotensi memicu konflik sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat ketimpangan relasi kekuasaan antar aktor. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menguji peran pemerintah berdasarkan teori Ryaas Rasyid (regulator, dinamisator, fasilitator), didukung teori konflik Dahrendorf dan Coser. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan dianalisis melalui reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah (regulator, dinamisator, dan fasilitator) belum terlaksana secara efektif dan menyeluruh. Sebagai regulator, pemerintah dinilai lemah karena ketiadaan Perda spesifik perlindungan lokal, hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pusat. Sebagai dinamisator, pemerintah cenderung pasif, minim sosialisasi, dan membatasi ruang dialog. Terakhir, sebagai fasilitator, pemerintah belum berhasil menjembatani kepentingan para pihak karena belum terbentuknya forum komunikasi tripartit. Konflik laten yang bersumber dari ketidakadilan kompensasi lahan, kekhawatiran pencemaran, dan ketimpangan manfaat ekonomi tidak tersalurkan, menimbulkan ketegangan sosial. Disimpulkan, respons kebijakan pemerintah lebih bersifat reaktif dan belum mampu mengelola potensi konflik secara komprehensif. Implikasi penelitian menyarankan perlunya penguatan regulasi lokal, peningkatan transparansi, dan pembentukan forum komunikasi multipihak yang efektif untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Parigi Moutong. This study aims to analyze the policy response and the role of the Parigi Moutong Regency Government in addressing the potential conflicts arising from the development of the PT. ATI nickel smelter. This development, as an implementation of the downstreaming policy (Law No. 3/2020), has the potential to trigger social, economic, and environmental conflicts due to the imbalance of power relations among actors. Employing a descriptive qualitative method, this research examines the government's role based on the Ryaas Rasyid theory (regulator, dynamicator, facilitator), supported by Dahrendorf and Coser conflict theories. data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed through reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the primary roles of the local government (as regulator, dynamicator, and facilitator) have not been implemented effectively and comprehensively. As a regulator, the government is deemed weak due to the absence of specific local regulations (Perda) for social protection, acting solely as a technical executor of central policy. As a dynamicator, the government tends to be passive, limiting dialogue and community socialization. Finally, as a facilitator, the government has failed to bridge the interests of the parties, mainly because a tripartite communication forum has not been established. Consequently, latent conflicts originating from unequal land compensation, environmental pollution concerns, and disparities in economic benefits are not resolved, leading to social tension. It is concluded that the government's policy response is more reactive and unable to manage potential conflicts comprehensively. The implications of this study suggest the need for strengthening local regulations, enhancing transparency, and establishing effective multi-stakeholder communication forums to support inclusive and sustainable development in Parigi Moutong.
Dynamic Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mandula, Kecamatan Lembo Raya, Kabupaten Morowali Utara
Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mandula menghadapi tantangan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial, politik, dan administratif yang dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tiga elemen Dynamic Governance menurut Neo & Chen (2007), yaitu Culture (budaya), Capabilities (kapabilitas), dan Change (perubahan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, studi dokumentasi serta wawancara mendalam dengan 6 orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen Culture tercermin melalui gotong royong masyarakat Desa Mandula yang mendukung tata kelola pemerintahan, namun masih terkendala adaptasi teknologi dan nepotisme. Pada elemen Capabilities, perencanaan program (Think Ahead) belum diimbangi pelaksanaan yang matang, evaluasi kebijakan (Think Again) terhambat rendahnya kapasitas aparatur, dan kolaborasi lintas pihak (Think Across) masih lemah. Elemen Change sudah terlihat melalui pemanfaatan teknologi, namun belum efektif karena partisipasi masyarakat yang rendah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang adaptif dan inovatif serta menjadi bahan referensi untuk studi selanjutnya.
Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 Di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan latar belakang rendahnya keterlibatan warga dalam proses politik. Penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Desa Kalukubula selama periode penelitian yang melibatkan delapan informan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat berbeda pada empat indikator partisipasi menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson, yaitu aktivis, partisipan, pengamat, dan apolitis. Sebagian kecil masyarakat tergolong aktivis yang terlibat aktif dalam kegiatan politik, sedangkan partisipan hanya berperan saat pemungutan suara tanpa keterlibatan lanjutan; mayoritas masyarakat berada pada kategori pengamat yang mengikuti perkembangan politik namun enggan menggunakan hak pilih; dan kelompok apolitis cukup besar ditandai dengan sikap acuh terhadap proses politik. Penurunan partisipasi ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi politik, kendala administratif kependudukan, faktor pekerjaan, mobilitas penduduk, serta persoalan zonasi pendidikan. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman mengenai penyebab rendahnya partisipasi politik serta implikasinya terhadap penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada di masa mendatang.
Tata Kelola Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale di Desa Ululere, Morowali
Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola organisasi dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale Indonesia di Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dengan menekankan efektivitas penerapan prinsip Good governance dan Collaborative Governance dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Berangkat dari kebutuhan CSR yang tidak hanya bersifat filantropis, tetapi berorientasi pada pemberdayaan melalui tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang melibatkan informan dari perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola CSR PT Vale Indonesia berjalan sistematis melalui kemitraan antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat, diawali dengan need assessment, musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan, dan pengesahan melalui berita acara sebagai bentuk akuntabilitas. Pemerintah desa berperan sebagai pengawas, sementara masyarakat terlibat sebagai pelaksana dan penerima manfaat. Temuan ini menegaskan bahwa CSR PT Vale Indonesia telah terintegrasi dalam pembangunan lokal berkelanjutan dan berpotensi menjadi model tata kelola CSR di wilayah pertambangan lainnya.
Proses Ganti Rugi Lahan Masyarakat Dalam Perspektif Teori Agensi Di Desa Korowou
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses ganti rugi lahan masyarakat Desa Korowou oleh PT Sumber Mineral Abadi dengan meninjau masalah asimetri informasi, moral hazard, dan Adverse selection menggunakan perspektif teori agensi Lane (2003). Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan latar belakang proses ganti rugi lahan yang berlangsung pada periode penelitian tertentu. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan lima informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses ganti rugi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ganti rugi masih menghadapi ketidakseimbangan informasi antara perusahaan, agen lokal, dan masyarakat, sehingga memunculkan asimetri informasi dan Adverse selection yang berdampak pada ketidakadilan nilai kompensasi. Moral hazard juga ditemukan akibat kurangnya transparansi dalam penyaluran dana, terutama pada lahan HPL. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mekanisme ganti rugi lahan serta merekomendasikan peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan untuk menciptakan proses yang lebih adil dan minim konflik. This study aims to explain the land compensation process for the community of Korowou Village conducted by PT Sumber Mineral Abadi by applying Lane’s (2003) agency theory, which includes information asymmetry, moral hazard, and Adverse selection. This research employs a descriptive qualitative design with a background in the ongoing land compensation process during the research period. Data were collected through observation, interviews, and documentation, involving five informants selected based on their direct involvement in the compensation process. The findings indicate that the compensation process still faces significant information imbalances between the company, local agents, and the community, leading to information asymmetry and Adverse selection that result in unfair compensation values. Moral hazard also emerged due to limited transparency in fund distribution, particularly regarding collectively allocated HPL land. This study contributes to a deeper understanding of land compensation mechanisms and recommends enhancing transparency, accountability, community participation, and oversight to ensure a fairer, more effective, and conflict-free compensation process.