Dinamika Politk Pemberhentian Kepala Desa Petak di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Tahun 2024
Kata Kunci:
Dinamika Politik, Pemberhentian Kepala Desa, Demokrasi Lokal, Pemerintahan DesaAbstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik dalam proses pemberhentian Kepala Desa Petak di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Tahun 2024. Proses pemberhentian ini menimbulkan polemik karena dinilai tidak sepenuhnya sesuai prosedur dan prinsip demokrasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik purposive sampling terhadap tujuh informan, terdiri dari mantan kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD, dinas PMD, polsek kecamatan nuhon, koordinator aksi, serta masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan teori demokrasi Keith Graham (1986) yang menekankan prinsip persamaan (equality), kebebasan (freedom), dan kedaulatan rakyat (popular sovereignty). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip persamaan tidak berjalan optimal, karena proses pemberhentian dilakukan cepat, kurang transparan, dan minim pelibatan unsur pemerintahan desa dalam tahapan klarifikasi. Prinsip kebebasan juga belum tercapai, karena ruang klarifikasi dan kebebasan menyampaikan pendapat terbatas sehingga menimbulkan persepsi adanya tekanan politik. Sementara itu, prinsip kedaulatan rakyat belum terpenuhi, karena masyarakat tidak dilibatkan melalui forum musyawarah dan aspirasi warga serta rekomendasi DPRD tidak dijadikan dasar utama pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, proses pemberhentian Kepala Desa Petak belum mencerminkan prinsip demokrasi secara substantif dan memperlihatkan kuatnya pengaruh dinamika politik lokal.
Referensi
Alamsyah, M.N. (2011) “MEMAHAMI PERKEMBANGAN DESA DI INDONESIA,” Jurnal ACADEMICA Fisip Untad, 3(2), pp. 647–660.
Antlöv, H. (2003) “VILLAGE GOVERNMENT AND RURAL DEVELOPMENT IN INDONESIA: THE NEW DEMOCRATIC FRAMEWORK,” Bulletin of Indonesian Economic Studies, 39(2), pp. 193–214. Available at: https://doi.org/10.1080/00074910302013.
Beetham, D. (1997) “Linking democracy and human rights,” Peace Review, 9(3), pp. 351–356. Available at: https://doi.org/10.1080/10402659708426076.
Bupati Banggai (2017) PERATURAN DAERAH KABUPATEN B kNGGAI KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Available at: https://peraturan.bpk.go.id/Download/259577/(317)%20PERDA_NOMOR_4_TAHUN_2017.pdf.
Darwis (2015) Dialektika Dinamika Politik Di Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Dewi, N.L.Y. (2019) “DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK,” Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 3(2), p. 200. Available at: https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188.
Dwiyanto, A. (2021) Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Graham (1986) The battle of democracy : conflict, consensus, and the individual. New Jersey: Totowa, N.J. : Barnes & Noble.
Halim, A. (2018) POLITIK LOKAL : Aktor, Problem, dan Konflik dalam Arus Demokratisasi. Malang.
Karniawati, N. (2017) “HAKEKAT ILMU PEMERINTAHAN (Kajian Secara Filsafat),” CosmoGov, 1(2), p. 205. Available at: https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11833.
Karso, A.J. (2022) BUKU AJARGOOD GOVERNANCE. Jakarta: Samudra Biru.
Lestari, E.R. (2015) “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DESA DI DESA PILANJAU KECAMATAN SAMBALIUNG KABUPATEN BERAU,” eJournal Administrasi Negara, 3(2), pp. 466–479.
Malindo, Y.D., Nawawi, M. and Kamindang, I. (2024) “TRANSISI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA MARGA KENCANA KECAMATAN TOILI JAYA KABUPATEN BANGGAI,” Reinventing: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), pp. 139–152.
Mendagri (2017) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Available at: https://peraturan.bpk.go.id/Download/102379/PERMENDAGRI%20Nomor%2066%20Tahun%202017.pdf.
Milles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. (2014) Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Cet 3. London: Sage.
Muammar, N. and Basri, A.D. (2022) “Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Tentang Desa,” Alauddin Law Development Journal, 4(1), pp. 182–206. Available at: https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.16992.
Prayitno, R.B. and Prayugo, A. (2023) Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik. Cet 1. Yogyakarta: Deepublish Publisher. Available at: https://eprints.stipan.ac.id/id/eprint/1473/1/Teori%20Demokrasi.pdf.
Presiden Republik Indonesia (2000) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Available at: https://peraturan.bpk.go.id/Download/43068/PP%20No.101%20TH%202000.pdf.
Semaun, F. (2019) “PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA,” JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 4(1), pp. 17–35. Available at: https://doi.org/10.31932/jpk.v4i1.373.
Sidiq, M.A. and Loka, D.M. (2025) “Respons Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Potensi Konflik Pembangunan Smelter Nikel Di Parigi Moutong,” JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan, 1(5), pp. 383–397.
