Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dalam Mewujudkan Hak-Hak Masyarakat Lokal

Abstract

ABSTRAK
Desa Wisata Nglanggeran telah berkembang pesat menjadi salah satu destinasi wisata ternama di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkembangan ini tidak lepas dari kebijakan pengembangan desa wisata yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dan berbagai pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dalam mewujudkan hak-hak masyarakat lokal dengan menggunakan teori desentralisasi. Adapun teori desentralisasi yang digunakan adalah teori desentralisasi asimetris yang menekankan pada pembagian kewenangan yang tidak sama antara pemerintah pusat dan daerah, dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya dan pengembangan wilayahnya, termasuk dalam hal pengembangan desa wisata. Hal ini sesuai dengan konteks Desa Wisata Nglanggeran, di mana masyarakat lokal memiliki peran yang besar dalam pengelolaan dan pengembangan desanya sebagai destinasi wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan Desa Wisata Nglanggeran telah memberikan dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat lokal, diantaranya hak atas kesejahteraan dan hak atas partisipasi. Keberhasilannya menunjukkan bahwa dengan mengedepankan kepentingan masyarakat lokal, pengembangan desa wisata dapat menjadi lokomotif kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.