PRAKTIK GOOD GOVERNANCE PEMERINTAHAN BAHORURU DALAM PENYALURAN BERAS MISKIN DI KABUPATEN MOROWALI
Kata Kunci:
Aturan hukum, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, profesionalisme.Abstrak
Introduction: Fenomena ketidaktepatan sasaran bantuan beras miskin di Desa Bahoruru mencerminkan masalah efektivitas program sosial dan tata kelola pemerintahan. Jatuhnya hak keluarga miskin ke pihak yang tidak berhak mengindikasikan lemahnya pendataan, verifikasi, dan distribusi, yang berpotensi melanggar keadilan dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik Good Governance dengan menggunakan teori tata kelola pemerintahan yang baik(Sedarmayanti) meliputi akuran hukum, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan profesionalisme dalam penyaluran beras miskin.
Methods: Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan deskriptif. Tekni pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, wawancara. Informan mencakup kepala desa, Tim distribusi, dan masyarakat penerima bantuan.
Results: Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip aturan hukum dan transparansi menjadi kendala dalam penyaluran beras miskin. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2022 tentang tata cata penyelenggaraan cadangan pangan, belum berjalan dengan efektif di karena ketidak tepatan sasaran penerima dimana masih ada beberapa masyarakat yang menerima tidak sesuai dengan kriteria dan adanya sistem kekeluargaan yang terjadi dalam proses penyaluran tersebut.
Conclusion: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi serta masukkan untuk masyarakat dan Pemerintah Bahoruru dalam penyaluran bantuan beras miskin.
