Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Di Provinsi Gorontalo
DOI:
https://doi.org/10.22487/g3w61293Kata Kunci:
Collaborative Governance, Pembangunan Daerah, Inklusivitas, KeberlanjutanAbstrak
Pembangunan daerah merupakan proses yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan kesejahteraan, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Provinsi Gorontalo masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, terutama ketimpangan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, kemiskinan, serta kebutuhan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Collaborative Governance dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumentasi. Data diperoleh melalui penelaahan artikel ilmiah, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta publikasi statistik resmi. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka Collaborative Governance yang menekankan kondisi awal kolaborasi, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan inklusif dan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan perguruan tinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan. Tantangan utamanya meliputi ketimpangan kapasitas antarpemangku kepentingan, koordinasi kelembagaan, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan kesinambungan program. Oleh karena itu, penguatan forum kolaborasi, keterbukaan informasi, pembagian peran yang jelas, serta evaluasi partisipatif diperlukan untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih merata, responsif, dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

