Studi Street Level Bureaucracy dalam Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (Tps) Vi Desa Pelawa Kabupaten Parigi Moutong

Abstract

ABSTRAK :

Introduction: Pengawas TPS menjadi aktor kunci yang berada di garis depan pelaksanaan kebijakan pemilu. Mereka menjadi simbol dari Badan Pengawas Pemilu di Tingkat paling bawah dan berinteraksi langsung dengan masyarakat pemilih di tempat pemungutan suara. Sebagai pihak yang berada di garis terdepan dalam pelaksanaan pemilihan langsung di lapangan, mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban yang diemban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep street level bureaucracy oleh Pengawas TPS 6 Desa Pelawa dalam proses pemungutan suara ulang. Teori yang digunakan adalah Street Level Bureaucracy dari Michael Lipsky (2010).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan meliputi Ketua Panwacam Parigi Tengah, Pengawas TPS dan Ketua KPPS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi menjadi dasar bagi pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan. Political Presurre yang dirasakan oleh pengawas tps yang rentan terhadap intervensi atau tekanan yang datang dari berbagai pihak,baik dari partai politik maupun masyarakat lokal. Personal belief keyakinan pribadi dari Pengawas TPS turut mempengaruhi cara mereka menjalankan tugas dalam mengambil keputusan diskresioner terkait validitas pemilih atau penanganan pelanggaran. Terakhir demand for intervention yang muncul dari kebutuhan masyarakat untuk memastikan proses pemilu berjalan adil dan transparan.

Implikasi penelitian ini penting bagi Pengawas TPS dan lembaga pengawas pemilu di tingkat daerah, karena temuan yang dihasilkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan. Dengan demikian, pelanggaran prosedur dapat diminimalisasi dan transparansi serta akuntabilitas proses pemilu semakin terjaga. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan dan akademisi sebagai bahan evaluasi dan pengembangan konsep street level bureaucracy dalam pengawasan pemilu di tingkat akar rumput, sehingga turut mendukung penguatan sistem demokrasi di Indonesia.