Jurnal Reinventing

Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dalam Mewujudkan Hak-Hak Masyarakat Lokal

Arifka Brilliana, Mustabsyirotul Ummah Mustofa — Wed, 11 Dec 2024 00:00:00 +0700

ABSTRAK
Desa Wisata Nglanggeran telah berkembang pesat menjadi salah satu destinasi wisata ternama di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkembangan ini tidak lepas dari kebijakan pengembangan desa wisata yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dan berbagai pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dalam mewujudkan hak-hak masyarakat lokal dengan menggunakan teori desentralisasi. Adapun teori desentralisasi yang digunakan adalah teori desentralisasi asimetris yang menekankan pada pembagian kewenangan yang tidak sama antara pemerintah pusat dan daerah, dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya dan pengembangan wilayahnya, termasuk dalam hal pengembangan desa wisata. Hal ini sesuai dengan konteks Desa Wisata Nglanggeran, di mana masyarakat lokal memiliki peran yang besar dalam pengelolaan dan pengembangan desanya sebagai destinasi wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan Desa Wisata Nglanggeran telah memberikan dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat lokal, diantaranya hak atas kesejahteraan dan hak atas partisipasi. Keberhasilannya menunjukkan bahwa dengan mengedepankan kepentingan masyarakat lokal, pengembangan desa wisata dapat menjadi lokomotif kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.

Post-Extractivism Jalan Keluar Indonesia dari Kutukan Extractivism Resources

Yunita Permatasari — Wed, 11 Dec 2024 21:04:15 +0700

ABSTRAK

Indonesia negara yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa hingga menarik praktik kolonialisme dan imperialisme di nusantara sejak berbentuk kerajaan-kerajaan hingga saat ini. Berdasarkan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Pasal 33 berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun pada implementasi dan praktiknya berbeda hingga memberikan dampak negatif ekologis dan sosial yang mengancam pembangunan Indonesia secara berkelanjutan. Tulisan ini menjadi signifikan untuk membahas pemanfaatan sumber daya alam yang memakmurkan rakyat. Dengan berupaya menjawab bagaimana Indonesia keluar dari kutukan extractivism resources? Menggunakan pendekatan ekonomi dalam melihat isu extractivism resources maka tulisan ini menawarkan kebijakan baru yang merupakan hasil economic analysis of policy.

Sumber Daya Alam Indonesia Milik Rakyat

Saufi Salamun — Wed, 11 Dec 2024 21:05:51 +0700

Kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah anugerah yang luar biasa potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan sebuah pola tingkah laku pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam secara maksimal hanya dari sisi keuntungan ekonomis tanpa memperdulikan keberlangsungan ekosistem, adat istiadat dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam aktivitas tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewancarai sumber-sumber yang berada di lokasi sekitar pertambangan, penalaahan data-data sekunder yang terkait dengan subyek ekstraktivisme dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis. Secara garis besar, penelitian ini menemukan masih banyak bahkan hampir semuanya kegiatan pertambangan yang dilakukan di Indonesia masih dan hanya fokus pada keuntungan ekonomi semata. Hal ini terutama dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi alamiah dirusak dengan mengambil semua kekayaan alam yang ada di atas maupun yang berada di dalam tanah. Batasan dalam penulisan makalah ini hanya membahas kegiatan ekstraktivisme yang berlangsung di Indonesia tanpa mengambil perbandingan yang serupa di negara-negara lain seperti negara-negara di Amerika Latin dengan investasi dari China. Perbandingan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, penelitian ini menyoroti bahwa pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam Indonesia seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan segala macam pelanggaran terhadap kegiatan ekstraktivisme seharusnya dilakukan proses pidana yang sesuai dengan aturan hukum di Indonesia.

Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Pengelolaan SOP Kabupaten Barru

Alfira Ihwan, A. Ariyadi, Andi Muhammad Ishak Ismail — Wed, 11 Dec 2024 21:07:56 +0700

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pengelolaan SOP di Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode analitis yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilakuyang dapat diamati. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan oleh instansi-instantsi dibawah pengelolaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru menunjukkan berbagai karakteristik positif. Meskipun beberapa instansi mengalami tantangan seperti kurangnya pemahaman dan pembaharuan terhadap SOP yang berlaku, kepatuhan SOP terhadap hukum, serta terkait keterukuran, mayoritas instansi berhasil mengimplementasikan SOP dengan baik.

Rekomendasi Penelitian ini adalah diharapkan masyarakat diberikan penyuluhan dan edukasi lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam layanan publik, sehingga mereka dapat memahami hak-hak mereka dan bagaimana SOP dapat mempengaruhi kualitas layanan yang mereka terima. Mal Pelayanan Publik perlu meningkatkan transparansi dalam memberikan informasi tentang SOP, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perumusan SOP, sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik dan perlindungan yang sesuai dengan standar yang diharapkan.

Peran Lembaga Pengelolaan Konservasi Desa Singgani terkait Konservasi Burung Maleo di Kabupaten Sigi

Fitri Nur Amalia, Nurhannis — Wed, 11 Dec 2024 21:09:40 +0700

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Lembaga Pengelola Konservasi Desa (LPKD) Singgani dalam memberdayakan masyarakat desa Pakuli Utara untuk konservasi burung Maleo. Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan dasar penelitian menggunakan kualitatif. Menggunakan jenis data primer (purposive sampling dalam penentuan informan) dan sekunder. Jumlah informan pada penelitian sebanyak 6 orang, meliputi 1 orang pemerintah desa Pakuli Utara, 1 orang Ketua LPKD Singgai, 1 orang anggota LPKD Singgani, 3 orang masyarakat desa Pakuli Utara sebagai perwakilan. Pengumpulan data ini dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teori yang digunakan adalah Soetomo (2011) yaitu bentuk pemberdayaan masyarakat yang meliputi : reorientasi, gerakan sosial, dan institusi lokal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa Pakuli Utara dalam memberikan pemahaman dan kesadaran untuk konservasi burung Maleo oleh LPKD Singgani berhasil dilakukan dari segi reorientasi, gerakan sosial, dan institusi lokal. Namun, pemberdayaan masyarakat secara ekonomi belum berjalan dengan optimal karena kendala finansial yang dihadapi oleh LPKD Singgani untuk mendukung program ekowisata.

Implementasi Sustainable Development Goals : Pengentasan Kemiskinan dalam Program Keluarga Harapan di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo

Mohammad Yogie Mar'ruf, Daswati, Asrifai — Wed, 11 Dec 2024 21:11:58 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana Implementasi Sustainable Development Goals (Studi Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan) di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Pada penelitian ini menggunakan teori dari Van Metter dan Van Horn dengan enam aspek yaitu : Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan, Disposisi atau Sikap Para Pelaksana dan Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Implementasi Sustainable Development Goals (Studi Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan) di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo belum berjalan dengan baik dan masih terdapat kekeliruan dari proses pelaksanaan program sesuai SOP dan tujuan yang diharapkan dari kebijakan yang ada. Selain itu masih banyaknya ditemukan permasalahan yaitu sumber daya khususnya anggaran (finansial) dan SDM yang masih terbatas dalam segi kuantitas, komunikasi dan koordinasi yang masih kurang baik antar unsur pelaksana kebijakan, dan disposisi seperti sikap pemerintah desa yang kurang komitmennya dalam menjalankan program sesuai prosedur.