Jurnal Reinventing (JR) is registered with number ISSN 2337-4268 (Print) is a scientific journal that focuses on issues of government, politics, public policy and good governance published by the Laboratory of Government Science Study Programme, Faculty of Social and Political Sciences, Tadulako University, Palu, Indonesia. This journal is published twice a year, June and November. This journal publishes research papers and thoughts related to the following topics: Political governance, Government innovation, Governance, Good corporate governance and village.
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tadulako
<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: #333333; font-family: 'Source Sans Pro', Calibri, Candara, Arial, sans-serif; font-size: 16.5px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Reinventing and Tadulako University as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations. <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: #333333; font-family: 'Source Sans Pro', Calibri, Candara, Arial, sans-serif; font-size: 16.5px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Jurnal Reinventing, and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Jurnal Reinventing are the sole and responsibility of their respective authors and advertisers. <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: #333333; font-family: 'Source Sans Pro', Calibri, Candara, Arial, sans-serif; font-size: 16.5px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Users of this website will be licensed to use materials from this website following the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Please use the materials accordingly. <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: #333333; font-family: 'Source Sans Pro', Calibri, Candara, Arial, sans-serif; font-size: 16.5px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; color: #333333; font-family: 'Source Sans Pro', Calibri, Candara, Arial, sans-serif; font-size: 16.5px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Jurnal Reinventing is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: Merriweather, serif; font-weight: 300; line-height: 1.1; color: #333333; margin-top: 21px; margin-bottom: 10.5px; font-size: 22px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">You are free to: <ul id="license-freedoms-no-icons" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10.5px; color: #333333; font-family: 'Source Sans Pro', Calibri, Candara, Arial, sans-serif; font-size: 16.5px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> Share, copy and redistribute the material in any medium or format Adapt, remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Relasi Aktor dalam Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Di Desa Sabang Kabupaten Donggala
Aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Sabang Kabupaten Donggala bagai labirin gelap yang menyimpan jalinan kuasa dan kepentingan tersembunyi. Fenomena ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memunculkan pertanyaan krusial mengenai bagaimana berbagai aktor terlibat dan mempertahankan praktik terlarang tersebut. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relasi aktor dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Sabang, Kabupaten Donggala.penelitian ini menganalisis dinamika yang terjadi melalui lensa teori relasi aktor Michael Faucault, sebuah kerangka yang mengungkap jalinan kompleks dominasi, hegemoni, dan kooptasi. Penelitian ini menerapkan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawacara, serta dokumentasi. Informan meliputi, penambang, pemilik lahan, pemerintah setempat, pihak keamanan, dan masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkapkan sebuah relasi dominasi yang nyata, berpusat pada pemilik lahan, mereka memiliki keunggulan signifikan berkat kuasa penuh atas kepemilikan lahan mereka. Hegemoni kemudian ditegakan melalui pembentukan wacana yang disepakati, dengan kebutuhan ekonomi seringkali menjadi alasan utama yang diterima. Wacana ini akirnya membentuk aturan tak tertulis. Proses kooptasi melengkapi skema pertambangan dengan masuknya elemen baru seperti kelompok penambang dan perusahaan swasta kedalam lingkaran aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut. Penelitian ini berkontribusi pada upaya pemberantasan tambang emas ilegal melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang jaringan aktor dan dinamika yang terjadi, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat, masyarakat, dan organisasi pengawas dalam menjaga kelestarian lingkungan dan penegakan hukum
Studi Street Level Bureaucracy dalam Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (Tps) Vi Desa Pelawa Kabupaten Parigi Moutong
ABSTRAK : Introduction: Pengawas TPS menjadi aktor kunci yang berada di garis depan pelaksanaan kebijakan pemilu. Mereka menjadi simbol dari Badan Pengawas Pemilu di Tingkat paling bawah dan berinteraksi langsung dengan masyarakat pemilih di tempat pemungutan suara. Sebagai pihak yang berada di garis terdepan dalam pelaksanaan pemilihan langsung di lapangan, mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban yang diemban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep street level bureaucracy oleh Pengawas TPS 6 Desa Pelawa dalam proses pemungutan suara ulang. Teori yang digunakan adalah Street Level Bureaucracy dari Michael Lipsky (2010). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan meliputi Ketua Panwacam Parigi Tengah, Pengawas TPS dan Ketua KPPS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi menjadi dasar bagi pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan. Political Presurre yang dirasakan oleh pengawas tps yang rentan terhadap intervensi atau tekanan yang datang dari berbagai pihak,baik dari partai politik maupun masyarakat lokal. Personal belief keyakinan pribadi dari Pengawas TPS turut mempengaruhi cara mereka menjalankan tugas dalam mengambil keputusan diskresioner terkait validitas pemilih atau penanganan pelanggaran. Terakhir demand for intervention yang muncul dari kebutuhan masyarakat untuk memastikan proses pemilu berjalan adil dan transparan. Implikasi penelitian ini penting bagi Pengawas TPS dan lembaga pengawas pemilu di tingkat daerah, karena temuan yang dihasilkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan. Dengan demikian, pelanggaran prosedur dapat diminimalisasi dan transparansi serta akuntabilitas proses pemilu semakin terjaga. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan dan akademisi sebagai bahan evaluasi dan pengembangan konsep street level bureaucracy dalam pengawasan pemilu di tingkat akar rumput, sehingga turut mendukung penguatan sistem demokrasi di Indonesia.
Perilaku Pemilih Pemilu Legislatif 2024 di Kecamatan Sojol Utara
Pemilih di Sojol Utara masih dipengaruhi oleh faktor sosilogis seperti hubungan keluarga, afiliasi etnik, agama, pekerjaan, hingga tempat tinggal yang mana tidak sesuai dengan prinsip dan asas demokrasi yang baik serta amanat undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya memahami pola preferensi politik masyarakat Kecamatan Sojol Utara, olehnya penelitian ini hadir untuk melihat bagaimana perilaku dalam mempengaruhi pemilih di Kecamatan Sojol Utara pada pemilihan umum legislatif tahun 2024. Untuk menjawab hal ini, peneliti menggunakan Teori Perilaku Pemilih Dennis Kavanagh (1983) yang terdiri dari tiga pendekatan utama yang mempengaruhi perilaku pemilih, yaitu sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini melibatkan pemilih di Kecamatan Sojol Utara, termasuk berbagai kalangan usia, tingkat pendidikan, dan latar belakang sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemilih di Kecamatan Sojol Utara dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosiologis, psikologis, dan rasional. Pendekatan sosiologis, seperti hubungan kekerabatan dan solidaritas sosial, menjadi faktor dominan, sementara pendekatan rasional lebih terlihat pada kelompok pemilih yang kritis dan berpendidikan tinggi. Pendekatan psikologis juga masih berpengaruh, terutama pada pemilih yang mengikuti ideologi partai atau memiliki ikatan emosional dengan calon legislatif. Penelitian ini mengungkap perilaku pemilih di Kecamatan Sojol Utara yang dipengaruhi oleh faktor sosiologis, psikologis, dan rasional. Temuan ini dapat menjadi referensi untuk merancang strategi komunikasi politik yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal, serta mendukung pengembangan kualitas demokrasi dan partisipasi politik di daerah tersebut.
Sinergi Kemitraan Pemerintah Desa Dan Komunitas Lokal Dalam Menggerakan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya: Studi Kerajinan Batik Bomba Di Desa Towale
Kerajinan tenun kain Batik Bomba di Desa Towale, Kabupaten Donggala, merupakan warisan budaya dengan potensi ekonomi lokal yang besar, namun masih dihadapkan pada tantangan persaingan ketat dan keterbatasan permintaan, yang menghambat peningkatan pendapatan keluarga. Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam efektivitas kemitraan antara Pemerintah Desa Towale dan Kelompok Yamamore dalam menggerakkan ekonomi lokal melalui pengelolaan kerajinan tenun kain Batik Bomba. Teori yang digunakan adalah prinsip kemitraan Ros Tennyson (1998). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan kunci yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah enam orang, terdiri dari Kepala Desa Towale, Sekretaris Desa Towale, Ketua Kelompok Yamamore, Sekretaris Kelompok Yamamore, Anggota Kelompok Yamamore, dan Pembeli Kain Tenun. Hasil penelitian ini menemukan/menunjukkan bahwa kemitraan antara Pemerintah Desa Towale dan Kelompok Yamamore berhasil menggerakkan ekonomi lokal, ditandai dengan peningkatan upah penenun dari Rp 150.000 (2020-2023) menjadi Rp 650.000 per sarung (2024-2025). Dukungan dari Bank Indonesia berupa galeri tenun dan pameran, serta dana CSR dari Bank Sulteng untuk bahan baku, sangat berperan dalam perluasan akses pasar dan peningkatan pendapatan. Meskipun demikian, terdapat tantangan terkait transparansi pengelolaan dana di mata beberapa anggota kelompok, dan pengrajin menyatakan bahwa pendapatan menenun belum sepenuhnya menopang kehidupan mereka sebagai mata pencarian utama. Implikasi penelitian ini bagi pihak yang memperoleh manfaat adalah bahwa kemitraan yang kuat antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat dapat secara signifikan mendorong ekonomi lokal dan melestarikan budaya, memberikan harapan peningkatan kesejahteraan bagi pengrajin tenun. Namun, untuk keberlanjutan yang lebih baik, perlu ada peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana dan strategi yang lebih komprehensif untuk memastikan pendapatan dari menenun dapat sepenuhnya menopang kehidupan, memperkuat kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.
Gerakan Sosial Masyarakat: Aksi Kolektif Masyarakat Desa Lembobelala Dalam Menolak Klaim Lahan Oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV
Manifestasi gerakan sosial melalui aksi kolektif masyarakat Desa Lembobelala dalam menolak klaim lahan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) Unit Usaha Beteleme. Konflik agraria ini berakar pada benturan historis hak atas lahan adat masyarakat dengan klaim Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIV yang memicu deprivasi relatif dan ketidakpuasan mendalam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dinamika aksi kolektif tersebut berdasarkan enam ciri-ciri aksi kolektif Neil J. Smelser (2011), yakni, kondisi struktural, tekanan struktural, keyakinan umum, faktor pemicu, mobilisasi, dan kontrol sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari lima informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara legitimasi formal perusahaan dan realitas penguasaan lahan oleh masyarakat, diperparah oleh janji-janji yang tidak terealisasi dan diskriminasi, melahirkan keyakinan kolektif akan adanya perampasan hak. Pengiriman surat somasi menjadi pemicu utama yang mendorong mobilisasi masyarakat melalui aksi massa, simbolik, advokasi formal, dan proaktif di lapangan. Meskipun terdapat upaya kontrol sosial dari perusahaan dan pemerintah, efektivitasnya terbatas karena persepsi keberpihakan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman dinamika konflik agrarian dan urgensi evaluasi kebijakan HGU yang lebih partisipatif.
Institutional Analysis And Development Pada Pengelolaan Sampah Melalui TPST3R Pelita di Kelurahan Grogol Selatan
ABSTRAK Dalam pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta, terdapat urgensi dimana lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantargebang yang menjadi pusat penampungan penduduk tersebut terancam penuh sebab sudah mencapai 80% dari kapasitasnya. Pemprov DKI Jakarta menginisiasi penerapan program pengolahan yang ditujukan untuk mengurangi timbulan sampah dari sumber sebelum ditampung di Bantargebang melalui pembangunan fasilitas TPST3R di tingkat Kelurahan/Kecamatan. Kelurahan Grogol Selatan sebagai pengelola TPST3R Pelita tidak mengikuti prosedur intensitas pengumpulan sampah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 28 Ayat (2) sehingga limbah yang berhasil diolah dan dikurangi tidak signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola kelembagaan pengelolaan sampah melalui TPST3R di Kelurahan Grogol Selatan dengan menggunakan metode kualitatif serta pendekatan studi kasus. Kerangka Kerja Analisis Pengembangan dan Kelembagaan atau Institutional Analysis and Development Framework (IAD) digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang dalam hal ini adalah pengurangan kuantitas timbulan melalui proses pengolahan di TPST3R Pelita tidak efektif. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Sejenis Rumah Tangga Pasal 5 Ayat (1), Bagian (a) menetapkan presentase target pengurangan sampah sebanyak 30% setiap bulannya. Namun, Kelurahan Grogol Selatan melalui pengolahan sampah di TPST3R Pelita hanya dapat mengurangi sampah sebanyak 1,39% setiap bulan. Evaluasi seperti inisiasi peraturan yang berisi standar kuantitas pengumpulan dan pengurangan sesuai dengan target yang telah diatur dalam regulasi yang berlaku perlu dibuat dan diterapkan. Kata kunci: Analisis IAD, Evaluasi Kelembagaan, Pengelolaan Sampah, TPST3R
Copyright (c) 2025 Muhammad Fikri Haykal, Ahmad Zaki Fadlur Rohman
Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dalam Mewujudkan Hak-Hak Masyarakat Lokal
ABSTRAK Desa Wisata Nglanggeran telah berkembang pesat menjadi salah satu destinasi wisata ternama di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkembangan ini tidak lepas dari kebijakan pengembangan desa wisata yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dan berbagai pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dalam mewujudkan hak-hak masyarakat lokal dengan menggunakan teori desentralisasi. Adapun teori desentralisasi yang digunakan adalah teori desentralisasi asimetris yang menekankan pada pembagian kewenangan yang tidak sama antara pemerintah pusat dan daerah, dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya dan pengembangan wilayahnya, termasuk dalam hal pengembangan desa wisata. Hal ini sesuai dengan konteks Desa Wisata Nglanggeran, di mana masyarakat lokal memiliki peran yang besar dalam pengelolaan dan pengembangan desanya sebagai destinasi wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan Desa Wisata Nglanggeran telah memberikan dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat lokal, diantaranya hak atas kesejahteraan dan hak atas partisipasi. Keberhasilannya menunjukkan bahwa dengan mengedepankan kepentingan masyarakat lokal, pengembangan desa wisata dapat menjadi lokomotif kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.
Copyright (c) 2024 Arifka Brilliana, Mustabsyirotul Ummah Mustofa
Peran Lembaga Pengelolaan Konservasi Desa Singgani terkait Konservasi Burung Maleo di Kabupaten Sigi
Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Lembaga Pengelola Konservasi Desa (LPKD) Singgani dalam memberdayakan masyarakat desa Pakuli Utara untuk konservasi burung Maleo. Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan dasar penelitian menggunakan kualitatif. Menggunakan jenis data primer (purposive sampling dalam penentuan informan) dan sekunder. Jumlah informan pada penelitian sebanyak 6 orang, meliputi 1 orang pemerintah desa Pakuli Utara, 1 orang Ketua LPKD Singgai, 1 orang anggota LPKD Singgani, 3 orang masyarakat desa Pakuli Utara sebagai perwakilan. Pengumpulan data ini dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teori yang digunakan adalah Soetomo (2011) yaitu bentuk pemberdayaan masyarakat yang meliputi : reorientasi, gerakan sosial, dan institusi lokal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa Pakuli Utara dalam memberikan pemahaman dan kesadaran untuk konservasi burung Maleo oleh LPKD Singgani berhasil dilakukan dari segi reorientasi, gerakan sosial, dan institusi lokal. Namun, pemberdayaan masyarakat secara ekonomi belum berjalan dengan optimal karena kendala finansial yang dihadapi oleh LPKD Singgani untuk mendukung program ekowisata.
Copyright (c) 2024 Fitri Nur Amalia, Nurhannis
Implementasi Sustainable Development Goals : Pengentasan Kemiskinan dalam Program Keluarga Harapan di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana Implementasi Sustainable Development Goals (Studi Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan) di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Pada penelitian ini menggunakan teori dari Van Metter dan Van Horn dengan enam aspek yaitu : Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan, Disposisi atau Sikap Para Pelaksana dan Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Implementasi Sustainable Development Goals (Studi Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan) di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo belum berjalan dengan baik dan masih terdapat kekeliruan dari proses pelaksanaan program sesuai SOP dan tujuan yang diharapkan dari kebijakan yang ada. Selain itu masih banyaknya ditemukan permasalahan yaitu sumber daya khususnya anggaran (finansial) dan SDM yang masih terbatas dalam segi kuantitas, komunikasi dan koordinasi yang masih kurang baik antar unsur pelaksana kebijakan, dan disposisi seperti sikap pemerintah desa yang kurang komitmennya dalam menjalankan program sesuai prosedur.
Copyright (c) 2024 Mohammad Yogie Mar'ruf, Daswati, Asrifai
Post-Extractivism Jalan Keluar Indonesia dari Kutukan Extractivism Resources
ABSTRAK Indonesia negara yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa hingga menarik praktik kolonialisme dan imperialisme di nusantara sejak berbentuk kerajaan-kerajaan hingga saat ini. Berdasarkan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Pasal 33 berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun pada implementasi dan praktiknya berbeda hingga memberikan dampak negatif ekologis dan sosial yang mengancam pembangunan Indonesia secara berkelanjutan. Tulisan ini menjadi signifikan untuk membahas pemanfaatan sumber daya alam yang memakmurkan rakyat. Dengan berupaya menjawab bagaimana Indonesia keluar dari kutukan extractivism resources? Menggunakan pendekatan ekonomi dalam melihat isu extractivism resources maka tulisan ini menawarkan kebijakan baru yang merupakan hasil economic analysis of policy.
Kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah anugerah yang luar biasa potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan sebuah pola tingkah laku pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam secara maksimal hanya dari sisi keuntungan ekonomis tanpa memperdulikan keberlangsungan ekosistem, adat istiadat dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam aktivitas tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewancarai sumber-sumber yang berada di lokasi sekitar pertambangan, penalaahan data-data sekunder yang terkait dengan subyek ekstraktivisme dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis. Secara garis besar, penelitian ini menemukan masih banyak bahkan hampir semuanya kegiatan pertambangan yang dilakukan di Indonesia masih dan hanya fokus pada keuntungan ekonomi semata. Hal ini terutama dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi alamiah dirusak dengan mengambil semua kekayaan alam yang ada di atas maupun yang berada di dalam tanah. Batasan dalam penulisan makalah ini hanya membahas kegiatan ekstraktivisme yang berlangsung di Indonesia tanpa mengambil perbandingan yang serupa di negara-negara lain seperti negara-negara di Amerika Latin dengan investasi dari China. Perbandingan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, penelitian ini menyoroti bahwa pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam Indonesia seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan segala macam pelanggaran terhadap kegiatan ekstraktivisme seharusnya dilakukan proses pidana yang sesuai dengan aturan hukum di Indonesia.
Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Pengelolaan SOP Kabupaten Barru
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pengelolaan SOP di Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode analitis yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilakuyang dapat diamati. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan oleh instansi-instantsi dibawah pengelolaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru menunjukkan berbagai karakteristik positif. Meskipun beberapa instansi mengalami tantangan seperti kurangnya pemahaman dan pembaharuan terhadap SOP yang berlaku, kepatuhan SOP terhadap hukum, serta terkait keterukuran, mayoritas instansi berhasil mengimplementasikan SOP dengan baik. Rekomendasi Penelitian ini adalah diharapkan masyarakat diberikan penyuluhan dan edukasi lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam layanan publik, sehingga mereka dapat memahami hak-hak mereka dan bagaimana SOP dapat mempengaruhi kualitas layanan yang mereka terima. Mal Pelayanan Publik perlu meningkatkan transparansi dalam memberikan informasi tentang SOP, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perumusan SOP, sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik dan perlindungan yang sesuai dengan standar yang diharapkan.
Copyright (c) 2024 Alfira Ihwan, A. Ariyadi, Andi Muhammad Ishak Ismail
Strategi Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Morowali
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi pendistribusian logistik Pemilu pada Tahun 2024 di Kabupaten Morowali. Dalam penulisannya penulis menggunakan teori David Ritonga mengenai tahapan strategi. Dasar penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan secara jelas tentang strategi pendistribusian logistik pemilu pada tahun 2024 di Kabupaten Morowali. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian tentang bagaimana strategi pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 di Kabupaten Morowali menunjukkan bahwa strategi yang digunakan KPU Kabupaten Morowali dalam melakukan pendistribusian logistik yaitu melakukan rapat koordinasi antara sesama anggota KPU untuk melakukan pemetaan wilayah distribusi, dan juga analisis kebutuhan logistik agar pelaksanaan pendistribusian logistik terlaksana secara efektif dan efisien. Faktor cuaca yang menjadi hambatan pihak KPU Kabupaten Morowali dalam melakukan pendistribusian logistik pemilu ke wilayah-wilayah kepulauan sehingga menyebabkan pelaksanaan pendistribusian logistik terlambat. Kata Kunci : Distribusi, Logistik, dan Pemilu
Pengawasan Pakaian Bekas Impor "Cakar" Di Kota Palu
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam mencegah peredaran penjualan pakaian bekas impor di Kota Palu. Pelarangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 terkait barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Kebijakan pelarangan impor pakaian bekas bertujuan melindungi industri tekstil domestik serta kesehatan masyarakat​ dari penyebaran bakteri yang hinggap dipakain tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaiamana pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah terkait pencegahan perderan penjualan pakaian bekas impor yang semakin meningkat di Kota Palu. Analisis penelitian dilakukan mulai dari pengumpulan data, kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan Teori S.F Marbun dalam (Pratama Pambudhi, 2021) bahwa pengawasan terdiri dari pengawasan preventif dan pengawasan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan perdagangan pakaian bekas di Kota Palu oleh Dinas Perindsutrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah belum optimal baik dari segi pengawasan yang dilakukan secara preventif maupun represif. Pengawasan dalam bentuk preventif belum berjalan dengan baik dilihat dari regulasi yang spesifik oleh pemerintah daerah mengenai penjualan pakaian bekas impor yang sudah beredar dan sosialisasi yang kurang optimal. Sedangakan pengawasan represif tidak berjalan sebab Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan dan penyitaan pakaian bekas impor tersebut.
Mewujudkan Open Government Melalui Instgram Wali Kota Palu
Perkembangan tekhnologi informasi dan komunikasi menuntut pemerintah untuk membuka akses informasi yang komprehensif kepada Masyarakat dan memberdayakan Masyarakat melalui media dan teknologi yang inovatif. Pemanfaatan Instagram oleh Wali Kota Palu merupakan salah satu Upaya untuk mendongkrak perwujudan open government di Kota Palu. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji bentuk dan Upaya yang dilakukan oleh Hadianto Rasyid sebagai Wali Kota Palu melalui media sosial Instagram dalam mewujudkan Open Government di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan informan berdasarkan Teknik Purposive yang kemudian mengklasifikasikan informan berdasarkan karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Infoman dalam penelitian ini adalah Wali Kota Palu, Pegawai Humas Dikominfo Kota Palu, dan Masyarakat yang menjadi follower dari akun instgram Wali Kota Palu. konsep open government Indonesia (OGI) yang mengendepankan tiga aspek yaitu, transparansi, partisipasi dan inovasi digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa instagram dimanfaatkan secara inovatif oleh Wali Kota Palu sebagai media penyebaran informasi yang transparan yang terfokus pada informasi kebijakan, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan-kegiatan umum pemerintahan melaui konten yang menarik namun tidak digunakan secara optimal sebagai sarana untuk mendorong partisipasi masyarakat
Copyright (c) 2024 Meylin Sarabiti Maran, Sisrilnardi
Kebijakan Afirmasi: Hambatan Pengoperasian Variabel Teknis Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan di DPR
Kebijakan afirmasi dan rendahnya keterwakilan perempuan di DPR mengindikasikan bahwa terdapat hambatan pada disain sistem pemilu dan sistem kepartaian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan pengoperasian variabel teknis pemilu tidak langsung dan teknis pemilu langsung terhadap keterwakilan perempuan di DPR. Untuk tujuan tersebut, maka pendekatan yang digunakannya adalah pendekatan Rational Choice Neoinstiusionalism (RCN). Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mengetahu bagaimana sebuah sistem, struktur dan lembaga-lembaga tersebut direkayasa dan berinteraksi sedemikian rupa mencapai tujuan tertentu. Tujuan institusionalisasi politik ini adalah membuat institusi politik menjadi lebih akuntabel, transparan, terkontrol, responsive, partisipatif dan berpijak pada rule of law. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah literature review, yang mengulas rangkuman pemikiran dari beberapa sumber pustaka untuk mengembangkan pengertian, teori tentang kebijakan afirmasi, selanjutnya melakukan tinjauan terhadap konsep-konsep pengoperasian variabel teknis pemilu dalam regulasi pemilu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan afirmasi, dalam sistem pemilu demokratis di Indonesia, tidak dapat menjamin keterwakilan perempuan di DPR, karena kebijakan afirmasi, hanya terpusat pada formula pemilihan, sementara variabel teknis lainnya dianggap merugikan. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah perempuan di DPR pada pemilu tahun 2004 hingga pemilu tahun 2024, keterwakilan perempuan belum mencapai angka critical mass
Implementasi PERMENDES PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun
Secara umum pedoman indeks desa membangun disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa. Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses implementasi Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun di Kecamatan Bulawa serta faktor-faktor yang menentukan kebijakan pemerintah dalam menaikkan status desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode analitis yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun di Kecamatan Bulawa belum sepenuhnya maksimal dan efektif. Sedangkan, faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan pemerintah dalam menaikkan status desa baik dimensi sosial, dimensi ekologi dan dimensi ekonomi belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango perlu memaksimalkan pencapaian program dalam menaikkan status desa sebagai wujud dari keberhasilan implementasi kebijakan, guna meningkatkan indeks desa, serta lebih memaksimalkan peningkatan dimensi sosial, dimensi ekologi, dan dimensi ekonomi, agar dapat mendukung peningkatan status desa di Kecamatan Bulawa.
Copyright (c) 2024 Muh. Fachri Arsjad, Muhammad Syukran, Sarfan Tabo, Ahiar Biongan, Muten S. Nuna
Transisi Kepemimpinan Kepala Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika transisi kepemimpinan kepala desa Marga Kencana, Kecamatan Toili Jaya, kabupaten Banggai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi kepemimpinan kepala desa yang baru telah berhasil dalam beberapa aspek, namun masih ada kekurangan pada beberapa aspek lainnya. Kepala desa yang baru telah berhasil membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, mengundang partisipasi aktif, dan mengelola konflik dengan cara yang konstruktif, yang membantu membangun kepercayaan dan memperbaiki penyelesaian konflik di desa. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman terhadap budaya organisasi pemerintah desa sebelumnya. Selain itu, kepala desa aktif melakukan evaluasi melalui dialog terbuka dengan warga dan lembaga masyarakat serta mengadakan pertemuan rutin dengan staf pemerintahan desa serta pertemuan partisipatif dengan warga untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Kusnan, kepala desa yang baru, memiliki latar belakang yang kuat dalam memajukan desa dengan dukungan pengalaman dan visi misi yang jelas, yang membantu dalam menyesuaikan peran dan tanggung jawab kepemimpinan desa secara efektif. Namun, transisi kepemimpinan belum menghasilkan perubahan signifikan dalam hal inovasi dan manajemen perubahan kebijakan.
Tantangan Representasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa, di Desa Wanagading, Kabupaten Parigi Moutong
The village head election is a democratic party, where villagers can participate by voting to elect candidates for village heads who are responsible and can develop the village. In this research, the author had the opportunity to conduct research in Wanagading Village, Bolano Lambunu District, Parigi Moutong Regency, with the subject of Rural Political Dynamics, related to the Challenges of Women's Political Representation in Village Head Elections. The type of research used is qualitative research. The results of this study concluded, two major challenges of women's representation in the selection of village Head are First; The dual role of women that influences the interest and enthusiasm of women. The figure of a woman who can balance between family and career is very rare to find. Women are often afraid to do politics because of the demands of their role as housewives. So that women's enthusiasm in politics in Wanagading Village is very low. Second; Strong doctrine related to the patriarchal paradigm. The patriarchal mindset tends to place male dominance. Women are still seen as weak, less intelligent, and ultimately lose the fight in the political field
Copyright (c) 2023 Endang Indriani, Jursiman M. Kadji
Pelaksanaan Penganggaran Desa Pada Pemerintahan Desa Langaleso Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi
This study aims to describe the implementation of village budgeting in the implementation of autonomy in Langaleso Village, Dolo Sub-district, Sigi Regency. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. The implementation of village budgeting in Langaleso village government is carried out in three stages. First, the formation of the village government work plan team through meetings with the community, conducting hamlet meetings to accommodate aspirations, organizing village development plan meetings, and determining the village government work plan. Second, the preparation of the village revenue and expenditure budget plan by the village secretary, and the discussion of the village revenue and expenditure budget plan by the village head and the Village Consultative Body. Third, the village government brings the village revenue and expenditure budget plan document to be assisted by the sub-district government and the Village Community Empowerment Office to be legalized as the village revenue and expenditure budget. This study found that the implementation of budgeting in Langaleso Village has been participatory, but not optimal in terms of transparency and accountability.
Copyright (c) 2023 Moh. Raken Adjani Prasanna Budjang , Irwan Waris , Syamsul Alam, Angga Pradana
Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Palu Di Kecamatan Tawaeli Pada Masa Pandemic Covid 19
The purpose of this study was to describe the factors that influence the political participation of the people of Palu City in the regional head general election during the panmic covid 19 period in Tawaeli District. This research uses Miriam Budiarjo's theory of political participation. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques through interviews and documentation. Data analysis in this study uses analysis techniques with interactive patterns developed by Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation and data conclusion or verification. The results of this study indicate that the level of political participation of the Tawaeli community in the 2020 regional head elections is very high, even though it was held during the Covid 19 pandemic. Factors that influence the high political participation of the community are the performance of election organizers, and localism/ similarity of residence of voters with candidates.
Copyright (c) 2023 Nadya Nada, Hasbullah, Sasterio
Manifestasi Konsep Demokrasi Digital Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Jakarta: Studi Kasus Pemanfaatan Platform “Jakarta Kini (JAKI)” Sebagai Wadah Aspirasi Masyarakat
One of the problems faced by the DKI Jakarta Provincial Government is public information disclosure because it is still considered unable to create optimal information disclosure. As an effort to strengthen accountability and governance, the DKI Jakarta Provincial Government launched a digital platform "Jakarta Kini" (JAKI). The researcher aims to find out and analyze the application of digital democracy values and the impact of implementation in the use of the JAKI platform. Qualitative was chosen as the method in the research by taking data using literature study to complete the data during the research. The results obtained in the research are the application of the JAKI application with its various features has been fulfilled and in accordance with the characteristics of digital democracy in providing public information, creating political deliberation for the community to empower the community in the political decision process. The public response to complaints on this application can be quite enthusiastic to get involved and report various public problems through the complaint feature in the JAKI application. The existence of the JAKI application launched by the DKI Jakarta Provincial Government can be a motivation for other regions to develop similar services to meet the demands of the community in digital convenience.
Copyright (c) 2023 Revo Linggar Vandito Vandito, Artanti Paramesti, Muhamad Ali Vardan Aminudin, Lia Wulandari
Implementasi Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Sigi
The increasing and widespread poverty in rural areas has given rise to many new concepts to overcome this problem, one of which is agrarian reform or reform of the agrarian structure. The core of the problem is that there are too many people who want to live, but are limited by the amount of cultivated land that is too small for farming households who depend on the land. One of the programs of the Joko Widodo government to overcome this problem is the Land Object of Agrarian Reform (TORA) Program. This study aims to look at the implementation of this program in Sigi Regency, Central Sulawesi Province. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. While the theory used to see the implementation of the TORA program is Lewis and Flynn's bottom-up implementation model. The results of the research indicate that the agrarian reform policy through the TORA program, from planning to implementation, has never involved the discourse of the peasantry and placed farmers as its central object. The presence of this program is nothing but to negate farmers from the sources of their own wealth assets, and in the end this program is not a geopolitically needed program in Sigi Regency.
Copyright (c) 2023 Firmansyah, M. Nur Alamsyah, Sisrilnardi
Antara Godaan dan Tekanan Kekuasaan: Potret Keterlibatan Birokrasi Pada Pilkada Di Sulawesi Tenggara
Pilkada often makes the bureaucratic apparatus face a dilemma, between being neutral or getting involved in politics. Ideally and according to the law, the bureaucracy is required to be professional and neutral from politics. However, in reality, it is difficult for bureaucratic apparatus to be neutral, especially when faced with the temptation and pressure of power. This article highlights the involvement of the bureaucracy in Pilkada in Southeast Sulawesi, by outlining the modes of bureaucratic involvement, and identifying the factors of bureaucratic involvement. This study found that the bureaucrats involved in the Pilkada are state civil apparatus and village government apparatus. Factors that encourage bureaucratic involvement are: the status of incumbent regional head candidates who remain active during the implementation of regional elections, the lure of promotions for bureaucratic apparatus, weak sanctions for the State civil apparatus commission and regional head candidates, and weak supervision and enforcement of election supervisory institutions (Bawaslu and its staff).
Copyright (c) 2023 La Ode Harjudin, Eka Suaib, Abdul Kadir, La Husen Zuada
EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BAWANG GORENG DI KEL. TAIPA KOTA PALU
This article aims to find out how the effectiveness of community empowerment in the development of fried onion small and medium enterprises (SMEs) in North Palu sub-district, Palu City. Descriptive method and basic qualitative research are used in this article. Data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. Determination of informants using purposive techniques consisting of the head of the department of cooperative empowerment and development, Taipa village head, and fried onion entrepreneurs. Based on Gibson's theory (1984), the results showed that the effectiveness of community empowerment in the development of fried shallots in the North Palu sub-district of Palu City assessed from the aspects of production and development has not been maximised. This is due to factors of limited access to the use of modern technology, lack of government support, and climate change which also affects fried shallot production. This affects the development aspect so that fried shallot Small and Medium Enterprises have not been maximised. This also happens in the aspects of efficiency, adaptation, and satisfaction.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM POSYANDU LANSIA DI DESA DAMAI MAKMUR KECAMATAN NUHON KABUPATEN BANGGAI
The purpose of this study was to determine the implementation of the Posyandu Lansia program in Damai Makmur Village, Nuhon District, Banggai Regency. This study uses the theory of Rondinelii and Cheema, using indicators, namely environmental conditions, interorganizational relationships, organizational resources, characteristics and capabilities of implementing agents. This research type is descriptive qualitative. The method of selecting informants was purposive, the number of informants in this study was 8 people. From the results of the research that has been conducted, it shows that the environmental conditions in Damai Makmur village are inadequate where there are many shortcomings of Puskesmas health workers and incomplete examination equipment, this is an illustration that the environmental conditions carried out by implementors are very limited in terms of examination equipment, in the implementation in the field it should also be necessary to have good communication between officers and the elderly. Inter-organizational relations in the Posyandu Lansia program have not gone well, resulting in miscommunication, between the implementor and the village government. In the aspect of inadequate organizational resources, both staff and facilities and infrastructure, the ability of implementing agents is still not good, especially in terms of providing information to the community about the importance of Posyandu Lansia for family welfare.
Copyright (c) 2023 Ni Wayan Yanti Ananta, Hartawan, Sasterio, Rusmawaty Rusdin
EFEKTIVITAS DEBAT POLITIK TERHADAP PREFERENSI PEMILIH DALAM PILKADA KOTA PALU TAHUN 2020
This study examines the effectiveness of political debates on the tendency of voters to make political choices on the candidate pairs for mayor and vice mayor of Palu. The research used descriptive-qualitative method. The research was conducted in West Mamboro Village, North Palu Sub-district, Palu City. The location of this village was chosen through the consideration that West Mamboro Village is one of the areas in North Palu Sub-district, where the indigenous population (Kaili tribe) and immigrant population (migrant tribe) are quite balanced in number, so that the pattern of the community is quite diverse when viewed from the aspects of ethnicity, religion, education, occupation, compared to other villages. The results showed that political debates were not effective in influencing people's political preferences. People's political preferences (attitudes) in making choices on the pairs of candidates for mayor and deputy mayor of Palu in 2020, are more likely and very strongly shaped by the allure (personal) factors of candidate figures. Despite this, voters in the West Mamboro urban village area believe that the candidates will be able to realise their vision-mission and policy programmes if elected. Voters still believe that the four candidate pairs are very committed to the political promises made through various campaign media.
Copyright (c) 2023 Irwansyah Kamindang, Moh. Tabran Hi. Ambotuo, Nurhayati Hamid
SEGMENTASI KLAN (MARGA) DALAM PILKADES DESA POHAN JAE TAHUN 2015
This research aims to see the social division in the community based on clans (clans) in the 2015 Pohan Jae village head election. The problem in this study is that the people of Pohan Jae village still vote based on clans. Differences in clans make people divided based on clan ties (clans) in choosing candidates for village heads. Pohan Jae Village is one of the villages in North Tapanuli. The majority of the villagers are Toba Batak tribes consisting of the Simajuntak, Panjaitan, Napitupulu, Nadapdap, Purba, Pardede and Galingging clans. The Toba Batak tribe is known to have strong primordial ties, so in village head elections clans (clans) play an important role in attracting voters. In the 2015 village head election, there were two candidates for village head who contested, namely B.Panjaitan and T.Simanjuntak. The village head candidates come from two different clans but are still within the same scope, namely Batak Toba. This clan difference is allegedly a factor causing social division in society based on clans. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection was done by interview and literature study. Data analysis is done by triangulation. The results of the study were that the Pohan Jae village community was divided based on clan segmentation in the 2015 village head election. This social division occurred because the two candidates for village head who competed came from the same ethnicity, namely Toba Batak.
PERAN PENTING INTERNATIONAL AID DALAM PEMBANGUNAN SERTA PEMANFAATANNYA UNTUK DESA DI INDONESIA
The law No. 6/2014 stipulates that every village has the opportunity to develop in accordance with its capabilities and characteristics as stipulated in the law. In realizing these achievements, villages have the availability of funds either from the government, independent income, or assistance from certain parties. One of the aids can come from international aid from donor agencies that have the purpose of supporting the achievement of development to improve community welfare. The obstacle found is that utilizing this international assistance usually cannot be fulfilled due to various problems such as: 1) regulatory factors; 2) cultural factors; and 3) human resource factors. It is hoped that the government can provide support for each village to be independent, including being able to open up opportunities for cooperation, including receiving international assistance.
PEMERINTAHAN DESA PASCA UU DESA: MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI INOVASI DESA
This article aims to explain how innovation in the context of village governance is one of the means of driving towards village independence. Several studies that have been conducted focus on the perspective of government innovation that emphasises the important role of actors, namely the village head and his apparatus, as a condition behind the birth and success of a public innovation at the village level. However, there are still few studies that attempt to see how innovations made by village governments are part of efforts to realise village independence towards political sovereignty. This article looks at the real contribution of the Masaran Komplit innovation in Masaran Village, which won the category of government service innovation in the Soetran Awards of Trenggalek Regency, as part of the long road to realising village independence. Although the independence and welfare of the village community is not a phase that can be obtained in an instant, but the innovative steps of the village government that managed to capture the real problems in the community to find a way out is a leap of thought that is needed for the future of village independence.