Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Palu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri secara mendalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Palu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya penanganan masalah kekerasan terhadap anak. Fenomena peningkatan kasus kekerasan anak di Kota Palu menjadi latar belakang krusial dalam studi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan studi ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai pisau analisis utama yang mencakup indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.Unit analisis dalam penelitian ini terdiri dari aktor pelaksana kebijakan, yang meliputi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu, UPTD PPA, PATBM, Forum Anak, serta lembaga swadaya masyarakat (LiBu Perempuan). Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta dan materi audio visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di Kota Palu didorong oleh komitmen pelaksana yang sangat responsif serta struktur birokrasi yang memiliki SOP pelayanan yang jelas. Namun, implementasi tersebut mengalami hambatan kritis pada aspek sumber daya, terutama minimnya alokasi anggaran fiskal dan keterbatasan kuantitas tenaga ahli spesifik (psikolog klinis). Selain itu, ditemukan adanya kesenjangan kognitif dengan aparat penegak hukum terkait interpretasi penyelesaian kasus. Rekomendasi yang diberikan mencakup perlunya sinkronisasi prioritas anggaran dalam APBD, penetapan kebijakan SDM teknis untuk mencegah rotasi pegawai yang berlebihan, serta penguatan koordinasi lintas sektoral dengan instansi vertikal untuk menyatukan persepsi hukum demi perlindungan korban yang lebih maksimal.