Pengaruh Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah Beras Terhadap Pendapatan Petani Di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu

Abstrak

Beberapa petani di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, lebih memilih menjual hasil panen berasnya kepada tengkulak ketimbang pihak Bulog, hanya karena menginginkan harga jual yang sepadan bahkan lebih tinggi sesuai dengan biaya pengeluaran para petani. Selain itu, kendala lainnya pada keterbatasan akses ke Bulog, lambatnya proses serapan hasil panen, dan ketidaksesuaian waktu penyerapan dengan musim panen raya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana kebijakan HPP beras berpengaruh terhadap pendapatan petani serta seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Sampel penelitian ditentukan dengan rumus Cochran dan menghasilkan 53 responden petani padi di Kecamatan Widasari. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket dengan skala Likert, kemudian dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, regresi linier sederhana, uji t, dan uji koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,389 dan tingkat signifikansi 0,001 (< 0,05). Nilai koefisien determinasi (R²) menunjukkan bahwa variabel kebijakan HPP berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani, meskipun faktor lain seperti biaya produksi, luas lahan, dan akses pasar juga berperan penting. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan HPP beras berperan dalam menjaga stabilitas harga gabah/beras dan memberikan jaminan pendapatan yang lebih layak bagi petani. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi kendala, seperti persyaratan kualitas Bulog yang ketat serta keterbatasan akses petani untuk menjual hasil panennya ke Bulog.