Evaluasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Di Pt. Sirtu Karya Utama Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu

Abstrak

Penulis memilih untuk meneliti kebijakan TJSL PT. Sirtu Karya Utama karena adanya ketidaksesuaian antara program yang dilaksanakan dengan regulasi yang berlaku, Dan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di PT. Sirtu Karya Utama Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan pada penelitian ini berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan analisis data, pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dari William N. Dunn (2003: 429-438) terdiri dari 6 indikator yaitu, Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan Tanggung Jawab Sosial lingkungan Perusahaan Di PT. Sirtu karya Utama Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu, belum terlaksana dengan baik. dapat dilihat dari Efektivitas,yaitu ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, pada indikator Efisiensi, pelaksanaannya di lapangan, yang mengakibatkan tujuan perda yang ingin dicapai yaitu untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan menjadi kurang efektif dan efisien, pada indikator Kecukupan, dikarenakan tidak adanya evaluasi dan revisi terhadap kebijakan tersebut akan menghambat terjadinya perbaikan berkelanjutan dalam praktik perusahaan di lapangan, pada indikator Perataan, diakibatkan oleh ketidakpedulian pemerintah dalam mendorong partisipasi perusahaan dan melindungi kepentingan masyarakat sekitar tambang, Pada indikator responsivitas PT. Sirtu Karya Utama, bersama dengan pemerintah kota, dinilai kurang responsif terhadap keluhan masyarakat terkait dampak negatif dari aktivitas pertambangan, pada indikator Ketepatan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan praktik di lapangan.