JPS: Journal of Publicness Studies adalah publikasi ilmiah yang terbit setiap 4 kali dalam setahun yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus, November. Jurnal ini menerima artikel yang relevan dengan isu-isu kepublikan seperti Kebijakan dan Manajemen Publik, Collaborative Governance, Desentralisasi dan Manajemen Bencana. JPS juga menjamin standar publikasi yang tinggi sehingga para akademisi, peneliti, praktisi di semua bidang mendapatkan ruang untuk berdiskusi teori-teori dan konseptual ilmu sosial secara terbuka. Semua naskah yang masuk akan melalui penilaian awal oleh Editor dan jika dianggap layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut, akan melalui proses peer-review.
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako
Analisis Strategi Pemasaran Tetu Fresh Di Balai Kota Selatan Kota Palu
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran yang diterapkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tetu Fresh di Balai Kota Selatan, Palu, Sulawesi Tengah. Makanan tradisional yang memiliki rasa manis ini sangat di gemari dan mudah di temukan di Kota Palu terlebih lagi saat bulan Ramadhan. Jenis metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung dan mendalam serta dokumentasi terhadap dua informan, yaitu pemilik dan karyawan Tetu Fresh yang beroperasi di Jalan Balai Kota Selatan, Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran Tetu dilakukan dengan promosi dari mulut ke mulut, hadir di even-even kuliner, promosi lewat WhatsApp, hingga konten singkat di Instagram dan Tiktok terbukti sangat membantu untuk pengembangan usaha agar lebih di kenal oleh banyak masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan bagi pemilik usaha ini seperti bahan baku yang harus benar-benar berkualitas dan tetap menjaga kebersihan dapur, karena saat memasak pelanggan melihat langsung proses pembuatannya.
Hak Cipta (c) 2025 JPS: Journal of Publicness Studies
Efektivitas Ombusdman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah Dalam Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik
Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah dalam penanganan laporan maladministrasi pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menfokuskan pada indikator efektivitas menurut Ricard. M. Steers yaitu, produktivitas, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja dan pencapaian sumber daya yang dihimpun dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian pada indikator produktifitas cukup baik di lihat dari Kemampuan asisten dalam menganalisis dan menindak lanjuti laporan dinilai memadai, baik dari segi kecepatan maupun ketepatan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu informan yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti, yakni bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL), bidang Pemeriksaan Laporan (RIKSA), bidang Pencegahan dan pihak pihak pelapor (masyarakat). Pada indikator kemampuan adaptasi juga baik dinilai mampu menyesuaikan diri dengan baik terhadap perubahan yang terjadi, baik dari sisi regulasi maupun dinamika sosial, pada indikator kepuasan kerja para pegawai di Ombudsman terbukti dengan rasa bangga tingginya semangat kerja dan rasa bangga atas kontribusi mereka dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Namun demikian, pencapaian target kinerja belum sepenuhnya maksimal, yang disebabkan oleh beban kerja yang tinggi serta keterbatasan dalam jumlah personel. Hasil pada indikator pencarian sumber daya menunjukkan belum efektif karena Jumlah pegawai yang terbatas menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam proses pemeriksaan laporan, keterbatasan jangkauan pengawasan, dan tingginya beban kerja per individu. Masalah ini menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas Ombudsman dalam menjalankan fungsinya secara optimal.
Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Larangan Berjualan Di Trotoar Taman Raja Tombolotutu Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Peraturan Daerah tersebut berjalan efektif dalam menciptakan ketertiban umum, khususnya di kawasan taman Raja Tombolotutu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas dari Richard M. Steers 1985 yang terdiri dari tiga indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2022 tentang larangan berjualan di Trotoar kurang berjalan efektif. Pada indikator pencapaian tujuan, masih banyak pedagang yang berjualan di atas trotoar karena lokasinya strategis dan ramai pembeli. Pada indikator integrasi, koordinasi antarinstansi belum berjalan optimal, terbatas pada pelaporan tanpa penindakan rutin. Sedangkan pada indikator adaptasi, belum tersedia solusi konkret dari pemerintah bagi pedagang terdampak, dan pengelolaan taman oleh instansi terkait belum maksimal.
Efektivitas, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah
Implementasi Kebijakan Undang-Undang Perkawinan Di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala
This research aims to explore how the implementation of the Marriage Law policy, particularly regarding the minimum age for marriage as stipulated in Law Number 16 of 2019, in Balaesang Sub-District. The study employs George Edward III’s policy implementation model, which includes four aspects: Communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.This study uses A qualitative method with a descriptive approach. Informants were selected using Purposive, totaling seven individuals. The types of data used are primary and Secondary data. Data collection techniques included interviews, documentation, And observation.The research findings indicate that the implementation of the minimum Marriage age policy at the KUA of Balaesang has been carried out in accordance With procedures, but it still faces several challenges. Communication related to The dissemination of policy to the community remains uneven, resulting in low Public legal awareness and understanding. The availability of resources is still Limited and inadequate. The disposition of the implementers is relatively good. However, the effectiveness of the bureaucratic structure is still influenced by the Lack of coordination with external parties. Therefore, there is a need to enhance Equal dissemination, strengthen resource capacity, and improve inter-agency Coordination to realize optimal policy implementation in preventing underage Marriage in Balaesang Sub-District
Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Disposisi
Efektivitas Pelayanan Program Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu
Efektivitas pelayanan program kartu identitas anak di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota palu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan program kartu identitas anak di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota palu. Dasar penelitian ini menggunakan dasar penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori efektivitas oleh Richard M.Steers (1985) yang mana terdapat 3 indikator yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dalam indikator pencapaian tujuan sudah mencapai target pertahun sebesar 60%, layanan yang diberikan sudah cukup baik, prosedur mudah dipahami. Namun dalam penerbitannya masih ada keterlambatan yang disebabkan dari sarana dan prasarana masih kurang memadai dan dari masyarakat yang menyertakan dokumen persyaratan tidak sesuai sehingga membuat pelayanan menjadi lambat dan penerbitan tertunda. Kemudian terdapat dalam indikator integrasi bahwa mereka sudah membangun antar komunikasi sesama pegawai dengan cukup baik. Namun, dalam sosialisasi untuk memperkenalkan program ini kepada masyarakat masih belum secara luas. Dan dalam indikator adaptasi bahwa dinilai cukup baik dengan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta ruanganpelayanan yang tertata rapi. Namun, jaringan yang kadang masih mengalami gangguan saat pelayanan, dan ketersediaan tinta printer, kertas yang tidak selalu tersedia untuk mencetak kembali formulir sehingga menghambat kelancaran pelayanan dan penerbitan kartu indentitas anak di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota palu.
Efektivitas, Pelayanan, Kartu Identitas Anak
Efektivitas Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Dinas Sosial Kota Palu
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Dinas Sosial Kota Palu. Fokus penelitian ini diarahkan pada tiga indikator efektivitas berdasarkan teori Richard M. Steers, yaitu: Pencapaian tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas sosial kota palu telah melakukan sejumlah upaya seperti penjangkauan, pemberian layanan rehabilitas sosial, serta kerjasama lintas sektor. Namun efektivitas penanganan ODGJ masih menghadapi beberapa hambatan. dari sisi Pencapaian tujuan, di antaranya kurangnya fasilitas seperti rumah singgah untuk ODGJ. Dalam hal Integrasi, di antaranya koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Namun dari aspek Adaptasi, di antaranya program monitoring dan pendampingan lanjutan bagi ODGJ pasca di rawat di rumah sakit jiwa yang masih kurang. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penanganan orang dengan gangguan jiwa di Dinas Sosial Kota Palu belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan fasilitas dari Dinas Sosial, koordinasi lintas sektor, dan pendampingan lanjutan pasca rawat, khususnya pada aspek Pencapaian tujuan, Integrasi, dan Adaptasi agar penanganan dapat lebih optimal dan menciptakan lingkungan yang inklusif.
Manajemen Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Donggala
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Donggala. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk mengetahui strategi BNNK Donggala dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, penelitian ini menggunakan teori Kooten sebagai pisau analisa yang mencakup empat tipe yaitu Strategi Organisasi, Strategi Program, Strategi pendukung Sumber Daya dan Strategi Kelembagaan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan BNNK Donggala merupakan implementasi dari kebijakan nasional Badan Narkotika Nasional (BNN), yang disesuaikan dengan kondisi lokal melalui pemetaan wilayah rawan narkoba, laporan masyarakat, survei, dan koordinasi lintas sektor. Sasaran program dibedakan menjadi dua kategori, yakni kelompok yang belum pernah menggunakan narkoba dan kelompok yang sudah mencoba. Strategi pencegahan untuk kelompok pertama dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi, sedangkan kelompok kedua difokuskan pada pendekatan rehabilitasi rawat jalan. Adapun program utama yang dilaksanakan meliputi Program Desa Bersinar, Program Remaja Teman Sebaya (RTS), dan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Ketiga program ini menekankan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat, peran remaja sebagai agen perubahan, serta penguatan peran keluarga dalam pencegahan sejak dini. Selain itu, BNNK juga melakukan sosialisasi melalui media sosial dan kegiatan langsung di lapangan. Untuk rehabilitasi, layanan rawat jalan difasilitasi melalui klinik dengan prosedur wawancara, skrining, tes urin, dan assessment. Klien dengan tingkat ketergantungan berat dirujuk ke pusat rehabilitasi di Makassar. Strategi pendukung berupa pengelolaan sumber daya manusia, pemanfaatan sarana operasional, dan penguatan kelembagaan melalui kerja sama lintas sektor serta pemanfaatan teknologi informasi juga turut menunjang pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya, BNNK Donggala mengadopsi pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif secara terpadu. Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dan personel, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program.
The Social and Economic Impact of Shrimp Pond Development by PT. Esaputlii Prakarsa Utama on the Community in Lingadan Village, Dakopamean District, Toli-Toli Regency
This study aims to determine the impact of shrimp farming companies on society and the environment to achieve prosperity for the community and not damage the environment. Law Article 74 Number 40 of 2007 concerning limited liability companies regulates the obligation of social and environmental responsibility in Lingadan Village. This study uses Jeremy Nicholls' theory with three indicators, namely social impact, economic impact, environmental impact. The method used in this study is a qualitative approach with a descriptive type, which collects data through interviews with related parties, including company employees and local residents of Lingadan Village. The results of the study indicate that the existence of shrimp ponds provides economic benefits for some people through employment opportunities and increased income. Social conflict also arises due to inequality of benefits and access to resources. This study recommends the need for more sustainable pond management and more intensive socialization to the community in order to minimize negative impacts and increase benefits for all residents of Lingadan Village.
Social Impact, Economic Impact, Of Pond Management, Community Welfare
Persepsi Pegawai Terhadap Praktik Penindasan Di Tempat Kerja: Kasus Dugaan Phk Sepihak Di Alfamart Gorontalo Dan Pengaruhnya Terhdap Etos Kerja
Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi pegawai terhadap praktik penindasan di tempat kerja pada kasus dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak di Alfamart Gorontalo serta menganalisis bagaimana praktik tersebut memengaruhi etos kerja karyawan. Fenomena PHK sepihak yang terjadi menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara perusahaan dan pekerja, sehingga memunculkan dugaan tindakan sewenang-wenang yang berpotensi menekan posisi karyawan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling terhadap pegawai yang dianggap memiliki relevansi dengan peristiwa yang diteliti. Analisis data mengacu pada Model Interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik PHK sepihak dipersepsikan oleh pegawai sebagai bentuk penindasan struktural karena dilakukan tanpa proses komunikasi yang transparan, tanpa memberikan kesempatan pembelaan, serta menimbulkan tekanan psikologis dan ketidakpastian bagi pekerja. Dampak dari praktik tersebut terlihat pada penurunan motivasi dan etos kerja karyawan yang merasa hak-haknya tidak dihargai. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan ketenagakerjaan untuk mencegah munculnya penindasan di lingkungan kerja.
Penindasan, PHK Sepihak, Relasi Kuasa, Etos Kerja, Alfamart
Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Buluye Napoa’e Moutong Di Desa Salumpengut Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui terwujudnya pelayanan rumah sakit yang berkualitas di Rumah Sakit Buluye Napoa’e Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, dan penentuan infroman penelitian menggunakan teknik sampel purposive. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observsi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Buluye Napoa’e Moutong Kabupaten Parigi Moutong dilihat dari segi bukti fisik (tangibles) masih terdapat beberapa kekurangan pada fasilitas ruang tunggu dan pencahayaan yang perlu perbaikan. Kemudian dari aspek keandalan (reliability) menunjukkan bahwa rumah sakit memiliki sistem kerja yang dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien. Kemudian dilihat dari aspek daya tanggap (responsiveness) kurang berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh pegawai rumah sakit masih kurang mampu menyelesaikan tugas- tugas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik dari aspek jaminan (assurance) menunjukkan bahwa tenaga medis mampu membangun rasa aman dan kepercayaan pasien melalui komunikasi yang jelas, sopan santun, dan kompetensi propfesional yang baik. Terakhir, dilihat dari aspek perhatian (empathy) sudah berjalan dengan baik, karena tenaga kesehatan menunjukkan perhatian personal kepada pasien, seperti menyapa, menanyakan kondisi, dan memberikan dukungan emosional.
Bukti Fisik, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Perhatian
Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan di Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan
Kurangnya pemahaman anggota BPD pada tugas dan fungsinya, dapat memengaruhi kinerja organisasi itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam memberi jalan fungsi pemerintahan di Desa Patukuki. Pendekatan yang dipakai didalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Patukuki, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan. Data didapatkan dari bermacam narasumber, Yaitu kepala desa, Ketua BPD, Sekretaris BPD, Tokoh dusun, dan Perwakilan masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan secara bertahap, mulai dari pengumpulan, reduksi, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya pemahaman anggota BPD terhadap tugasnya, lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Kualitas pelayanan cukup baik, tetapi tindak lanjut aspirasi masih minim. Produktivitas dan responsivitas BPD perlu ditingkatkan pada pelatihan dan kerja sama yang lebih erat dengan masyarakat. Dalam hal responsibilitas, BPD sudah memberi jalan tugas sesuai aturan, namun kerja sama lintas lembaga masih kurang. Akuntabilitas juga rendah karena tidak adanya laporan kinerja yang terbuka. Kurangnya transparansi menyebabkan warga tidak mengetahui hasil kerja BPD. Oleh karena itu, BPD perlu lebih terbuka dan aktif dalam memberi hasil kinerjanya agar kepercayaan dan partisipasi masyarakat meningkat. Kesimpulannya, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Patukuki belum berjalan secara baik. Hal itu, karena lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, kurangnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa perlu lebih terbuka dan aktif dalam memberi hasil kinerjanya agar kepercayaan dan partisipasi masyarakat meningkat.
Kualitas Pelayanan Agen Gas 3 Kg Bersubsidi PT. Vistagas Di Kelurahan Tondo Kota Palu
Kelurahan Tondo menghadapi berbagai tantangan dalam distribusi gas bersubsidi yang dikelola oleh agen PT. Vistagas, di mana beberapa kendala teknis maupun administratif berdampak pada kualitas pelayanan yang diterima oleh pangkalan sebagai mitra distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan yang diberikan oleh agen gas bersubsidi PT. Vistagas di Kelurahan Tondo, Kota Palu. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan pangkalan sebagai pihak penerima distribusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun distribusi gas berjalan cukup rutin dan sesuai jadwal, masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketidakpastian waktu pengiriman, kurangnya transparansi harga, dan minimnya komunikasi dari pihak agen kepada pangkalan. Pelayanan dinilai belum optimal karena adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan pangkalan dengan layanan yang diberikan, baik dari segi kecepatan, kejelasan informasi, maupun sikap pelayanan. Hal ini turut memengaruhi persepsi dan tingkat kepuasan pangkalan terhadap kinerja agen. Penelitian ini merekomendasikan agar PT. Vistagas meningkatkan sistem distribusi, memperjelas informasi mengenai kuota dan jadwal pengiriman, serta memperkuat komunikasi dengan pangkalan agar tercipta pelayanan yang lebih efisien, adil, dan sesuai harapan masyarakat.
Gas Bersubsidi, Kualitas Pelayanan, Transparansi
Kinerja Pegawai Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Melalui Aplikasi LPSE UPPBJ Universitas Tadulako
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kinerja Pegawai dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Melalui Aplikasi LPSE UPPBJ Universitas Tadulako dan Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui aplikasi LPSE UPPBJ Universitas Tadulako. Dasar penelitian ini adalah survei dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ).. Penelitian ini menggunakan informan teknik penarikan purposive sampling dengan menetapkan informan sebanyak 5 orang.terdiri dari Ketua,Sekretaris dan 3 Staf Universitas Tadulako. Teknik pengumpulan data dengan 3 cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pendekatan deskriptif kualitatif, yang berdasar pada indikator kinerja pegawai terdiri dari aspek produktivitas, kualitas pelayan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada produktivitas, kualitas pelayan, Responsivitas Responsibilitas, Akuntabilitas pada dasarnya sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal karena masih menghadapi kendala dan hambatan. Faktor penghambat kurangnya partisipasi aktif daerah yang masih susah untuk akses internet, pengumuman yang tidak tepat waktu merasa dicurangi,ketidakteraturan atau kurangnya kontrol dalam proses LPSE memungkinkan terjadinya manipulasi, penyedia dari daerah lain masih merasa Ketidaksetaraan akses ke LPSE, terutama bagi daerah yang tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, informasi masih kurang lengkap dan jelas, sehingga harus di arahkan secara antarmuka dalam proses pengadaan lewat aplikasi, file yang tidak kompatibel dengan perangkat penyedia.
Produktivitas, Kualitas Pelayan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas
Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu
Penelitian ini bertujuan mengetahui kinerja ASN dalam pelayanan publik di Kelurahan Tanamodindi Kota Palu dengan metode deskriptif kualitatif menggunakan teori Agus Dwiyanto (2012) yang mencakup lima indikator kinerja. Dasar penelitian ini adalah field Research (penelitian lapangan), jenis data yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Teknik purposive sampling, informan dalam penelitian berjumlah 6 orang. Pengumpulan data dan bahan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ASN secara umum belum optimal sepenuhnya. Pada indikator produktivitas, ASN dinilai baik karena mampu memberikan pelayanan cepat, tertib, transparan, dan efektif meski ada kendala di lapangan. Pada indikator kualitas layanan, ASN juga baik karena memberikan pelayanan ramah, cepat, komunikatif, serta teliti sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Pada indikator responsivitas, ASN menunjukkan kinerja baik karena tanggap dalam situasi mendesak, tetap teliti, dan mudah dihubungi sehingga memudahkan masyarakat. Selanjutnya, pada indikator akuntabilitas, ASN dinilai baik karena pelayanan berlangsung transparan, jelas, dan mudah dipahami. Namun pada indikator responsibilitas, masih terdapat kelemahan berupa kurang disiplin waktu dan ketidakkonsistenan kehadiran, sehingga masyarakat kadang harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan.
Kinerja, Pelayanan Publik, Produktivitas
Menelusuri Akar Historis Dan Faktor Pendorong Lahirnya Studi Perbandingan Administrasi Negara: Dari Paradigma Klasik Ke Era Global Governance
Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri akar historis dan faktor-faktor yang mendorong lahirnya studi Perbandingan Administrasi Negara (Comparative Public Administration/CPA) serta relevansinya dalam konteks global governance kontemporer. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui metode studi literatur, penelitian ini menganalisis transformasi paradigma administrasi publik sejak era klasik hingga masa modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa CPA muncul sebagai respons terhadap keterbatasan teori administrasi klasik yang bersifat universalistik dan berorientasi Barat. Faktor-faktor seperti dekolonisasi, modernisasi, dan globalisasi menjadi katalis utama yang menuntut pendekatan administrasi publik yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap keragaman sosial-politik negara berkembang. Tokoh-tokoh seperti Fred W. Riggs, Ferrel Heady, dan Dwight Waldo berperan penting dalam memperluas ruang analisis CPA dari perspektif struktural menuju analisis ekologi dan jejaring global. Kajian ini menegaskan bahwa CPA bukan hanya alat deskriptif untuk membandingkan sistem birokrasi antarnegara, tetapi juga kerangka reflektif untuk memahami bagaimana nilai-nilai klasik birokrasi, rasionalitas, efisiensi, dan akuntabilitas, dapat direinterpretasi dalam ekosistem tata kelola global yang kompleks. Dengan demikian, CPA memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan teori administrasi publik klasik dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan adaptif di era globalisasi dan digitalisasi saat ini.
Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mencegah Pekerja Migran Non Prosedural Di Kabupaten Indramayu
The case of migrant workers has become one of the important highlights in recent years. These cases include exploitation, human trafficking, fraud, forced labor, and unpaid wages by employers or agents. These cases are triggered by the limited job opportunities domestically, leading some people to work as migrant workers who recklessly use illegal or non-procedural routes. This research aims to determine the strategies of the Department of Labor in preventing non-procedural migrant workers in Indramayu Regency, as well as to analyze the inhibiting factors in its implementation. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach type. Data collection techniques were through observation, in-depth interviews, and documentation. The research results show that the strategies of the Indramayu Regency Department of Labor are carried out through preventive activities by conducting socialization and legal education on the importance of procedural departure, skills training and economic empowerment, as well as cross-sectoral cooperation. The inhibiting factors faced include limited Human Resources (HR), low community awareness, and the intensification of socialization at the village level. Overall, the implemented strategies have been running quite well, but they still require strengthening in terms of coordination and economic empowerment. These aspects include weak coordination between related institutions, resulting in non-comprehensive protection, and ineffective economic empowerment, such as difficulties in accessing capital and training, making migrant workers still vulnerable and returning to old problems. Strengthening efforts on non-procedural migrant worker cases is important so that preventive efforts for non-procedural migrants can be implemented more optimally.
Non Prosedural, Pekerja Migran, Strategi
Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Parigi Moutong
Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan ini masih mengalami kendala seperti keterbatasannya sumber daya yang ada dalam hal ini sumber anggaran dan tenaga kerja, kemudian masih kurangnya pemahaman masyarakat didaerah tertinggal tentang pentingnya perlindungan anak dari tindak kekerasan sehingga menjadikan implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak tidak berjalan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yaitu ada 6 indikatornya standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, sikap para pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari implementasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kabupaten Parigi Moutong belum maksimal dikarenakan keterbatasannya sumber daya, dan faktor lingkungan sosial dan ekonomi juga yang menjadi tantangan terbesarnya dalam implementasi kebijakan ini.
Implementasi, Kebijakan, Perlindungan Anak
Manajemen Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar Inpres Bumi Sagu Kelurahan Besusu Kota Palu
Perencanaan yang kurang sistematis, keterbatasan anggaran, rendahnya SDM, dan kurangnya inisiatif pengelola, sebagai hambatan dalam mengelola saran dan prasarana. Sehingga, mengakibatkan sarana dan prasarana yang kurang terawat, rusak, dan tidak dapat digunakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen sarana dan prasarana di SD Inpres Bumi Sagu. Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah analisis data melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan pada sarana dan prasarana di SD Inpres Bumi Sagu belum sesuai kebutuhan, sering terjadi pengadaan barang tanpa melalui proses perencanaan kebutuhan yang matang, SD Inpres Bumi Sagu belum memiliki sistem pelaporan yang berbasis digital, sarana dan prasarana yang ada saat ini masih kurang optimal, pencatatan dan dokumentasi atas barang yang telah dihapus belum tertata dengan baik. Kesimpulan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana sekolah ini secara umum telah memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, adanya kekurangan dalam pemeliharaan rutin, seperti kerusakan bangunan akibat cuaca ekstrem di Palu, serta keterbatasan anggaran yang menghambat pengadaan sarana teknologi modern seperti komputer atau proyektor. Oleh karena itu, perlu peningkatan pemeliharaan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Saran, memperbaiki sistem pemeliharaan sarana dan prasarana, mengalokasikan anggaran khusus untuk perbaikan dini, serta kolaborasi dengan dinas pendidikan setempat untuk mendapatkan bantuan teknis atau dana tambahan.
Manajemen, Sarana dan Prasarana, Pemeliharaan
Dinamika Hubungan Antara Birokrasi Dan Kekuasaan Politik
This study analyzes the relationship between power structures and bureaucratic hierarchy within Indonesia’s political governance. It focuses on how political power affects bureaucratic professionalism, neutrality, and effectiveness. Using a literature review method, the study examines 15 national publications from 2020-2025 discussing bureaucratic politicization, civil service neutrality, and institutional reform. The analysis applies content analysis with thematic grouping. Findings reveal that bureaucracy remains vulnerable to political intervention and patronage, reducing its independence and performance. However, the application of a merit system and stronger neutrality regulations are strategic measures toward a professional and accountable bureaucracy. The study highlights the importance of balancing political power and bureaucratic autonomy to achieve adaptive and public-oriented governance.
Bureaucracy, Civil Service Neutrality, Political Power
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Kelompok Mina Mandiri Glayem Di Desa Juntikedokan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu
Pemberdayaan masyarakat nelayan menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok pesisir yang masih rentan secara sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemberdayaan masyarakat nelayan melalui Kelompok Mina Mandiri Glayem di Desa Juntikedokan, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, serta menganalisis faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan nelayan telah dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan kelompok, pemberian bantuan sarana produksi berupa kapal, mesin, dan alat tangkap, pelatihan serta pendampingan oleh penyuluh perikanan, dan fasilitasi pemasaran melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Glayem. Program ini mampu meningkatkan kapasitas nelayan, memperluas akses pasar, dan menumbuhkan kesadaran kolektif untuk bekerja sama dalam memperjuangkan kepentingan kelompok. Namun demikian, implementasi program belum berjalan optimal karena adanya berbagai faktor kendala, seperti keterbatasan modal dan sarana, ketergantungan pada musim dan kondisi cuaca, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi dan evaluasi berkelanjutan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta resistensi sebagian nelayan terhadap kelembagaan kelompok.
Masyarakat Pesisir, Kelompok Nelayan, Pemberdayaan
Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Rob Di Desa Wilayah Pesisir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu
Banjir rob yang kerap melanda Kecamatan Kandanghaur, memerlukan peran dari BPBD Kabupaten Indramayu dalam upaya penanggulangannya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPBD Kabupaten Indramayu sebagai regulator, dinamisatsor, dan fasilitator dalam penanggulangan banjir rob di Desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon serta mengetahui faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa BPBD telah menjalankan perannya sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam penanggulangan banjir rob. Dimana pada peran sebagai regulator, sudah adanya landasan hukum dan organisasi pelaksana yang jelas dalam penanggulangan banjir rob. Peran sebagai dinamisator telah dilaksanakan melalui sosialisasi dan pelatihan program Destana kepada masyarakat. Sedangkan peran sebagai fasilitator dilaksanakan melalui pendampingan dan penyedian bantuan atau fasilitas berupa evakuasi, pembuatan posko dan dapur umum, serta penyusunan dokumen Jitupasna dan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum optimal, karena adanya faktor penghambat berupa keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, kendala koordinasi lintas lembaga serta resistensi sosial budaya masyarakat.
Penanggulangan Bencana, Banjir Rob, Wilayah Pesisir
Pengaruh Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah Beras Terhadap Pendapatan Petani Di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu
Beberapa petani di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, lebih memilih menjual hasil panen berasnya kepada tengkulak ketimbang pihak Bulog, hanya karena menginginkan harga jual yang sepadan bahkan lebih tinggi sesuai dengan biaya pengeluaran para petani. Selain itu, kendala lainnya pada keterbatasan akses ke Bulog, lambatnya proses serapan hasil panen, dan ketidaksesuaian waktu penyerapan dengan musim panen raya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana kebijakan HPP beras berpengaruh terhadap pendapatan petani serta seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Sampel penelitian ditentukan dengan rumus Cochran dan menghasilkan 53 responden petani padi di Kecamatan Widasari. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket dengan skala Likert, kemudian dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, regresi linier sederhana, uji t, dan uji koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,389 dan tingkat signifikansi 0,001 (< 0,05). Nilai koefisien determinasi (R²) menunjukkan bahwa variabel kebijakan HPP berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani, meskipun faktor lain seperti biaya produksi, luas lahan, dan akses pasar juga berperan penting. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan HPP beras berperan dalam menjaga stabilitas harga gabah/beras dan memberikan jaminan pendapatan yang lebih layak bagi petani. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi kendala, seperti persyaratan kualitas Bulog yang ketat serta keterbatasan akses petani untuk menjual hasil panennya ke Bulog.
Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah, Pendapatan, Petani, Beras
Manajemen Pengembangan Objek Wisata Pantai Bonebula di Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala
Tujuan penelitian untuk mengkaji Manajemen dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Bonebula di Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala. Dasar penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Jumlah informan 7 orang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan aspek perencanaan (Planning) dalam aspek perencanaan pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata telah mengagendakan program-program unggulan dalam pengembangan Objek wisata dilingkungan Kabupaten Donggala termasuk di Desa Towale, namun hal ini belum dapat dijalankan secara maksimal dikarenakan terkendala anggaran. Aspek pengorganisasian (Organizing) wisata Pantai Bonebula dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Pengelolaan dilakukan secara bersama antara pemerintah desa, masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), serta didukung oleh Dinas Pariwisata. Aspek penggerakan (Actuacting) pada wisata Pantai Bonebula telah melalui tahap perencanaan dan pengorganisasian. Namun, kegiatan seperti pengarahan, bimbingan, dan komunikasi terhadap sumber daya manusia masih belum optimal dan perlu ditingkatkan, termasuk perhatian terhadap sarana wisata. Aspek pengawasan (Controlling) Pengawasan di Objek Wisata Pantai Bonebula sudah berjalan dengan baik dan Dinas Pariwisata rutin melakukan evaluasi dan pendampingan setiap akhir pekan atau hari libur. Selain itu, pengelola wisata juga aktif melakukan penjagaan kawasan, baik siang maupun malam hari, terutama saat ada aktivitas seperti camping. Manajemen pengembangan sudah berjalan cukup baik dikarenakan realita di lapangan tentang keseriusan pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan secara terstruktur. Namun, dalam melaksanakan pengembangan wisata masih ada beberapa faktor yang menjad hambatan karena adanya keterbatasan anggaran dan masih kurangnya keterlibatan dari sumber daya manusia dalam hal mengembangkan, menjaga wisata pantai bonebula.
Manajemen, Kepariwisataan, Pengembangan, Objek Wisata Desa
Penatausahaan Barang Milik Negara di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, dengan menggunakan konsep penatausahaan BMN Suwanda dan Rusfiana yang mencakup aspek pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, khususnya dalam pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari Kasubag Tata Usaha, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengelola dan Operator BMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan BMN belum berjalan optimal akibat kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menyebabkan ketidaksesuaian data, kurangnya ketelitian dalam pencatatan, lemahnya koordinasi, serta kurangnya pemahaman teknis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, inventarisasi yang lebih rutin, dan penguatan sistem pengawasan serta integrasi informasi. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan teknis berkelanjutan dan penyempurnaan prosedur operasional guna mendukung penatausahaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel.
Penatausahaa, Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan
Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Inpres Lelejae Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Inpres Lelejae dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif tipe Deskriftif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah informan berjumlah tujuh orang dengan teknik analisa data Miles Huberman dan Saklara. Penelitian ini menggunakan teori Goerd Edward III dengan empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari teori George C. Edward III dengan Aspek (1) Komunikasi yang dibangun Kepala Sekolah sudah baik dan jelas terkait informasi dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Inpres Lelejae, (2) Sumber Daya yang ada di SD Inpres Lelejae sudah tersedia dan dapat mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku, walaupun fasilitas di sekolah belum diperbaiki semua melalui dana BOS, (3) Disposisi berjalan dengan baik dilihat dari kerjasama antara Kepala Sekolah, guru dan tim pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah sudah baik, (4) Struktur birokrasi berjalan dengan baik terbukti dengan komitmen dalam menciptakan kerjasama yang sesuai dengan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah.
Implementasi Kebijakan, Dana BOS, Sekolah
Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Siwalempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh Malik Imron (2005), yang terdiri atas empat dimensi utama: akuntabilitas sebagai sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi hasil, akuntabilitas memerlukan pelaporan, dan akuntabilitas meningkatkan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa di Desa Siwalempu telah diterapkan secara bertahap dan progresif. Pemerintah desa telah membangun hubungan dua arah dengan masyarakat melalui forum musyawarah dan pelaporan publik, meskipun distribusi informasi masih belum merata. Akuntabilitas berorientasi hasil tercermin dari fokus pemerintah desa pada manfaat nyata dari kegiatan pembangunan, bukan sekadar penyusunan laporan administratif. Dari sisi pelaporan, meskipun telah dilakukan secara rutin dan formal melalui sistem Siskeudes dan laporan tahunan, masih terdapat kendala dalam aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap laporan tersebut. Penerapan prinsip akuntabilitas juga terbukti meningkatkan kinerja pemerintah desa, yang tercermin dari pelayanan publik yang lebih tertib, transparan, dan responsif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa meningkatkan sosialisasi informasi, mengoptimalkan media komunikasi desa, serta memperkuat kapasitas aparatur dan lembaga pengawas agar tata kelola APBDesa lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.
Pengaruh Kualitas Pelayanan Akademik Terhadap Kepuasan Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako
Program MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi mereka selama beberapa semester. Namun, pelaksanaan program tersebut masih terhambat oleh adanya mahasiswa yang kesulitan mengakses website, menjalin komunikasi antar dosen pembina dan pihak pengelola, kebingunan tata cara mendaftar dan belum memahami manfaat dari program MBKM, lambatnya respon dalam mengkonversi nilai matakuliah, dan kurangnya perhatian dalam proses pelayanan program MBKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan akademik terhadap kepuasan mahasiswa peserta program MBKM di FISIP UNTAD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teori kualitas pelayanan dari Zeithalm (1990) yang terdiri dari tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi dengan jenis data primer dan sekunder. Teknik penarikan sampel menggunakan probability sampling, dan penentuan sampel menggunakan proposional random sampling, dan berjumlah 85 responden (mahasiswa FISIP UNTAD). Analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan akademik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa peserta MBKM FISIP UNTAD. Hal ini dibuktikan dari uji secara simultan nilai F hitung ≥ F table yaitu 72.338 ≥ 3.11 dan hasil uji regresi linear sederhana diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05). Sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti kualitas pelayanan akademik berpengaruh secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Nilai koefisien determinasi (kd) sebesar 46,6% menunjukkan bahwa kualitas pelayanan akademik berkontribusi secara signifikan terhadap kepuasan mahasiswa peserta program medeka belajar kampus merdeka, dengan 53,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak di diteliti dalam penelitian ini.
Kualitas Pelayanan, Kepuasan Mahasiswa, MBKM
Identifikasi Masalah Dalam Penyusunan Apbdes Tahun 2024 Di Desa Tandaigi Kecematan Siniu Kabupaten Parigi Moutong
Proses perumusan APBDes oleh Pemerintah Desa dan juga BPD Desa Tandaigi sebagai representasi masyarakat belum menjalankan fungsi kontrol dan representasi secara maksimal. Selain itu, masih terbatasnya pemahaman Perangkat Desa tentang peraturan teknis penganggaran dan masih rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan adalah untuk menganalisis identifikasi masalah dan aktor dalam penyusunan APBDes Tahun 2024 di Desa Tandaigi, Kecamatan Siniu, dan serta mengidentifikasi aktor yang terlibat dan masalah-masalah yang muncul dalam proses penyusunan anggaran. Penelitian ini menggunakan teori Thissen dan Warren E. Walker, yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap substansi masalah, aktor yang terlibat, serta karakteristik kelembagaan dalam proses penyusunan anggaran. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan APBDes di Desa Tandaigi terdapat berbagai masalah publik yang tidak diakomodir dalam penyusunan APBDes. keterlibatan aktor didominasi oleh Pemerintah Desa, sementara aktor lainnya tidak dapat mempengaruhi keputusan yang telah diambil. Keterlibatan masing-masing lembaga belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena beberapa faktor, seperti dominasi keputusan oleh pihak tertentu serta kurangnya kapasitas teknis dan susmber daya. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya identifikasi masalah dan aktor secara menyeluruh untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang relevansi terhadap kebutuhan masyarakat.
APBDes, Anggaran, Partisipasi Masyarakat
Manajemen Badan Usaha Milik Desa Di Desa Mayakeli Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso
Problematika kelembagaan BUMDes masih menjadi polemik, salah satunya pada manajemen BUMDes Pado’e Jaya di Desa Mayakeli Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso. Kurang jelasnya berbagai rencana program/kegiatan, kurangnya partisipasi masyarakat, kurang optimalnya tata kelola anggaran BUMDes, ketidakjelasan pembagian tugas pengurus BUMDes, dan lemahnya pengawasan, membuat pengelolaan BUMDes masih berjalan kurang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Badan Usaha Milik Desa di Desa Mayakeli Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso, penelitian ini menggunakan metode kualitatif tipe Deskriptif, dimana penarikan informannya dilakukan dengan purposive. Jenis data yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang melalui penelitian lapangan (Observasi,Wawancara dan Dokumentasi). Sedangkan, informan yang digunakan sebanyak 7 orang. Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh James A.F Stoner dengan 4 aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian. Hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa Manajemen Badan Usaha Milik Desa di Desa Mayakeli belum maksimal meskipun pada aspek perencanaan telah dilakukan dengan musyawarah dan aspek pemimpinan yang telah menerapkan gaya kepemimpinan yang kolaboratif dan partisipatif. Pada aspek pengorganisasian, sudah cukup baik dan efektif. Tetapi harus ditingkatkan lagi agar dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara pengurus BUMDes dan pemerintah desa. Kemudian pengendalian berdasarkan hasil penelitian dan fakta lapangan terdapat tantangan terkait rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh BUMDes serta diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat, serta tanggung jawab mereka untuk melunasi hutang yang ada di BUMDes.
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli
Pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dan mobilitas masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, ketua BPD, tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh perempuan, dan warga setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan jalan telah melalui tahap penyusunan rencana secara partisipatif melalui Musyawarah Dusun, namun pada tahap penetapan rencana masih terdapat kendala dalam partisipasi masyarakat akibat terbatasnya keterlibatan dalam forum-forum resmi. Pengendalian pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana dan pengawas desa, meskipun masih dihadapkan pada masalah pembebasan lahan yang belum terselesaikan secara optimal. Sementara itu, tahap evaluasi belum berjalan secara terstruktur dan belum melibatkan instrumen pengukuran dampak atau kepuasan masyarakat. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan perencanaan telah berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan partisipatif, namun perlu penguatan dalam aspek implementasi dan evaluasi agar pembangunan jalan di Desa Soni dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Perencanaan Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan