JPS: Journal of Publicness Studies adalah publikasi ilmiah yang terbit setiap 4 kali dalam setahun yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus, November. Jurnal ini menerima artikel yang relevan dengan isu-isu kepublikan seperti Kebijakan dan Manajemen Publik, Collaborative Governance, Desentralisasi dan Manajemen Bencana. JPS juga menjamin standar publikasi yang tinggi sehingga para akademisi, peneliti, praktisi di semua bidang mendapatkan ruang untuk berdiskusi teori-teori dan konseptual ilmu sosial secara terbuka. Semua naskah yang masuk akan melalui penilaian awal oleh Editor dan jika dianggap layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut, akan melalui proses peer-review.
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako
Dinamika Hubungan Antara Birokrasi Dan Kekuasaan Politik
This study analyzes the relationship between power structures and bureaucratic hierarchy within Indonesia’s political governance. It focuses on how political power affects bureaucratic professionalism, neutrality, and effectiveness. Using a literature review method, the study examines 15 national publications from 2020-2025 discussing bureaucratic politicization, civil service neutrality, and institutional reform. The analysis applies content analysis with thematic grouping. Findings reveal that bureaucracy remains vulnerable to political intervention and patronage, reducing its independence and performance. However, the application of a merit system and stronger neutrality regulations are strategic measures toward a professional and accountable bureaucracy. The study highlights the importance of balancing political power and bureaucratic autonomy to achieve adaptive and public-oriented governance.
Bureaucracy, Civil Service Neutrality, Political Power
Hak Cipta (c) 2025 JPS: Journal of Publicness Studies
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Kelompok Mina Mandiri Glayem Di Desa Juntikedokan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu
Pemberdayaan masyarakat nelayan menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok pesisir yang masih rentan secara sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemberdayaan masyarakat nelayan melalui Kelompok Mina Mandiri Glayem di Desa Juntikedokan, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, serta menganalisis faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan nelayan telah dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan kelompok, pemberian bantuan sarana produksi berupa kapal, mesin, dan alat tangkap, pelatihan serta pendampingan oleh penyuluh perikanan, dan fasilitasi pemasaran melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Glayem. Program ini mampu meningkatkan kapasitas nelayan, memperluas akses pasar, dan menumbuhkan kesadaran kolektif untuk bekerja sama dalam memperjuangkan kepentingan kelompok. Namun demikian, implementasi program belum berjalan optimal karena adanya berbagai faktor kendala, seperti keterbatasan modal dan sarana, ketergantungan pada musim dan kondisi cuaca, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi dan evaluasi berkelanjutan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta resistensi sebagian nelayan terhadap kelembagaan kelompok.
Masyarakat Pesisir, Kelompok Nelayan, Pemberdayaan
Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Rob Di Desa Wilayah Pesisir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu
Banjir rob yang kerap melanda Kecamatan Kandanghaur, memerlukan peran dari BPBD Kabupaten Indramayu dalam upaya penanggulangannya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPBD Kabupaten Indramayu sebagai regulator, dinamisatsor, dan fasilitator dalam penanggulangan banjir rob di Desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon serta mengetahui faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa BPBD telah menjalankan perannya sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam penanggulangan banjir rob. Dimana pada peran sebagai regulator, sudah adanya landasan hukum dan organisasi pelaksana yang jelas dalam penanggulangan banjir rob. Peran sebagai dinamisator telah dilaksanakan melalui sosialisasi dan pelatihan program Destana kepada masyarakat. Sedangkan peran sebagai fasilitator dilaksanakan melalui pendampingan dan penyedian bantuan atau fasilitas berupa evakuasi, pembuatan posko dan dapur umum, serta penyusunan dokumen Jitupasna dan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum optimal, karena adanya faktor penghambat berupa keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, kendala koordinasi lintas lembaga serta resistensi sosial budaya masyarakat.
Penanggulangan Bencana, Banjir Rob, Wilayah Pesisir
Pengaruh Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah Beras Terhadap Pendapatan Petani Di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu
Beberapa petani di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, lebih memilih menjual hasil panen berasnya kepada tengkulak ketimbang pihak Bulog, hanya karena menginginkan harga jual yang sepadan bahkan lebih tinggi sesuai dengan biaya pengeluaran para petani. Selain itu, kendala lainnya pada keterbatasan akses ke Bulog, lambatnya proses serapan hasil panen, dan ketidaksesuaian waktu penyerapan dengan musim panen raya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana kebijakan HPP beras berpengaruh terhadap pendapatan petani serta seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Sampel penelitian ditentukan dengan rumus Cochran dan menghasilkan 53 responden petani padi di Kecamatan Widasari. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket dengan skala Likert, kemudian dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, regresi linier sederhana, uji t, dan uji koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,389 dan tingkat signifikansi 0,001 (< 0,05). Nilai koefisien determinasi (R²) menunjukkan bahwa variabel kebijakan HPP berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani, meskipun faktor lain seperti biaya produksi, luas lahan, dan akses pasar juga berperan penting. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan HPP beras berperan dalam menjaga stabilitas harga gabah/beras dan memberikan jaminan pendapatan yang lebih layak bagi petani. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi kendala, seperti persyaratan kualitas Bulog yang ketat serta keterbatasan akses petani untuk menjual hasil panennya ke Bulog.
Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah, Pendapatan, Petani, Beras
Manajemen Pengembangan Objek Wisata Pantai Bonebula di Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala
Tujuan penelitian untuk mengkaji Manajemen dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Bonebula di Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala. Dasar penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Jumlah informan 7 orang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan aspek perencanaan (Planning) dalam aspek perencanaan pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata telah mengagendakan program-program unggulan dalam pengembangan Objek wisata dilingkungan Kabupaten Donggala termasuk di Desa Towale, namun hal ini belum dapat dijalankan secara maksimal dikarenakan terkendala anggaran. Aspek pengorganisasian (Organizing) wisata Pantai Bonebula dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Pengelolaan dilakukan secara bersama antara pemerintah desa, masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), serta didukung oleh Dinas Pariwisata. Aspek penggerakan (Actuacting) pada wisata Pantai Bonebula telah melalui tahap perencanaan dan pengorganisasian. Namun, kegiatan seperti pengarahan, bimbingan, dan komunikasi terhadap sumber daya manusia masih belum optimal dan perlu ditingkatkan, termasuk perhatian terhadap sarana wisata. Aspek pengawasan (Controlling) Pengawasan di Objek Wisata Pantai Bonebula sudah berjalan dengan baik dan Dinas Pariwisata rutin melakukan evaluasi dan pendampingan setiap akhir pekan atau hari libur. Selain itu, pengelola wisata juga aktif melakukan penjagaan kawasan, baik siang maupun malam hari, terutama saat ada aktivitas seperti camping. Manajemen pengembangan sudah berjalan cukup baik dikarenakan realita di lapangan tentang keseriusan pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan secara terstruktur. Namun, dalam melaksanakan pengembangan wisata masih ada beberapa faktor yang menjad hambatan karena adanya keterbatasan anggaran dan masih kurangnya keterlibatan dari sumber daya manusia dalam hal mengembangkan, menjaga wisata pantai bonebula.
Manajemen, Kepariwisataan, Pengembangan, Objek Wisata Desa
Penatausahaan Barang Milik Negara di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, dengan menggunakan konsep penatausahaan BMN Suwanda dan Rusfiana yang mencakup aspek pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, khususnya dalam pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari Kasubag Tata Usaha, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengelola dan Operator BMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan BMN belum berjalan optimal akibat kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menyebabkan ketidaksesuaian data, kurangnya ketelitian dalam pencatatan, lemahnya koordinasi, serta kurangnya pemahaman teknis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, inventarisasi yang lebih rutin, dan penguatan sistem pengawasan serta integrasi informasi. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan teknis berkelanjutan dan penyempurnaan prosedur operasional guna mendukung penatausahaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel.
Penatausahaa, Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan
Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Inpres Lelejae Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Inpres Lelejae dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif tipe Deskriftif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah informan berjumlah tujuh orang dengan teknik analisa data Miles Huberman dan Saklara. Penelitian ini menggunakan teori Goerd Edward III dengan empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari teori George C. Edward III dengan Aspek (1) Komunikasi yang dibangun Kepala Sekolah sudah baik dan jelas terkait informasi dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Inpres Lelejae, (2) Sumber Daya yang ada di SD Inpres Lelejae sudah tersedia dan dapat mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku, walaupun fasilitas di sekolah belum diperbaiki semua melalui dana BOS, (3) Disposisi berjalan dengan baik dilihat dari kerjasama antara Kepala Sekolah, guru dan tim pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah sudah baik, (4) Struktur birokrasi berjalan dengan baik terbukti dengan komitmen dalam menciptakan kerjasama yang sesuai dengan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah.
Implementasi Kebijakan, Dana BOS, Sekolah
Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Siwalempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh Malik Imron (2005), yang terdiri atas empat dimensi utama: akuntabilitas sebagai sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi hasil, akuntabilitas memerlukan pelaporan, dan akuntabilitas meningkatkan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa di Desa Siwalempu telah diterapkan secara bertahap dan progresif. Pemerintah desa telah membangun hubungan dua arah dengan masyarakat melalui forum musyawarah dan pelaporan publik, meskipun distribusi informasi masih belum merata. Akuntabilitas berorientasi hasil tercermin dari fokus pemerintah desa pada manfaat nyata dari kegiatan pembangunan, bukan sekadar penyusunan laporan administratif. Dari sisi pelaporan, meskipun telah dilakukan secara rutin dan formal melalui sistem Siskeudes dan laporan tahunan, masih terdapat kendala dalam aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap laporan tersebut. Penerapan prinsip akuntabilitas juga terbukti meningkatkan kinerja pemerintah desa, yang tercermin dari pelayanan publik yang lebih tertib, transparan, dan responsif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa meningkatkan sosialisasi informasi, mengoptimalkan media komunikasi desa, serta memperkuat kapasitas aparatur dan lembaga pengawas agar tata kelola APBDesa lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.
Pengaruh Kualitas Pelayanan Akademik Terhadap Kepuasan Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako
Program MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi mereka selama beberapa semester. Namun, pelaksanaan program tersebut masih terhambat oleh adanya mahasiswa yang kesulitan mengakses website, menjalin komunikasi antar dosen pembina dan pihak pengelola, kebingunan tata cara mendaftar dan belum memahami manfaat dari program MBKM, lambatnya respon dalam mengkonversi nilai matakuliah, dan kurangnya perhatian dalam proses pelayanan program MBKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan akademik terhadap kepuasan mahasiswa peserta program MBKM di FISIP UNTAD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teori kualitas pelayanan dari Zeithalm (1990) yang terdiri dari tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi dengan jenis data primer dan sekunder. Teknik penarikan sampel menggunakan probability sampling, dan penentuan sampel menggunakan proposional random sampling, dan berjumlah 85 responden (mahasiswa FISIP UNTAD). Analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan akademik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa peserta MBKM FISIP UNTAD. Hal ini dibuktikan dari uji secara simultan nilai F hitung ≥ F table yaitu 72.338 ≥ 3.11 dan hasil uji regresi linear sederhana diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05). Sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti kualitas pelayanan akademik berpengaruh secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Nilai koefisien determinasi (kd) sebesar 46,6% menunjukkan bahwa kualitas pelayanan akademik berkontribusi secara signifikan terhadap kepuasan mahasiswa peserta program medeka belajar kampus merdeka, dengan 53,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak di diteliti dalam penelitian ini.
Kualitas Pelayanan, Kepuasan Mahasiswa, MBKM
Identifikasi Masalah Dalam Penyusunan Apbdes Tahun 2024 Di Desa Tandaigi Kecematan Siniu Kabupaten Parigi Moutong
Proses perumusan APBDes oleh Pemerintah Desa dan juga BPD Desa Tandaigi sebagai representasi masyarakat belum menjalankan fungsi kontrol dan representasi secara maksimal. Selain itu, masih terbatasnya pemahaman Perangkat Desa tentang peraturan teknis penganggaran dan masih rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan adalah untuk menganalisis identifikasi masalah dan aktor dalam penyusunan APBDes Tahun 2024 di Desa Tandaigi, Kecamatan Siniu, dan serta mengidentifikasi aktor yang terlibat dan masalah-masalah yang muncul dalam proses penyusunan anggaran. Penelitian ini menggunakan teori Thissen dan Warren E. Walker, yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap substansi masalah, aktor yang terlibat, serta karakteristik kelembagaan dalam proses penyusunan anggaran. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan APBDes di Desa Tandaigi terdapat berbagai masalah publik yang tidak diakomodir dalam penyusunan APBDes. keterlibatan aktor didominasi oleh Pemerintah Desa, sementara aktor lainnya tidak dapat mempengaruhi keputusan yang telah diambil. Keterlibatan masing-masing lembaga belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena beberapa faktor, seperti dominasi keputusan oleh pihak tertentu serta kurangnya kapasitas teknis dan susmber daya. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya identifikasi masalah dan aktor secara menyeluruh untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang relevansi terhadap kebutuhan masyarakat.
APBDes, Anggaran, Partisipasi Masyarakat
Manajemen Badan Usaha Milik Desa Di Desa Mayakeli Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso
Problematika kelembagaan BUMDes masih menjadi polemik, salah satunya pada manajemen BUMDes Pado’e Jaya di Desa Mayakeli Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso. Kurang jelasnya berbagai rencana program/kegiatan, kurangnya partisipasi masyarakat, kurang optimalnya tata kelola anggaran BUMDes, ketidakjelasan pembagian tugas pengurus BUMDes, dan lemahnya pengawasan, membuat pengelolaan BUMDes masih berjalan kurang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Badan Usaha Milik Desa di Desa Mayakeli Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso, penelitian ini menggunakan metode kualitatif tipe Deskriptif, dimana penarikan informannya dilakukan dengan purposive. Jenis data yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang melalui penelitian lapangan (Observasi,Wawancara dan Dokumentasi). Sedangkan, informan yang digunakan sebanyak 7 orang. Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh James A.F Stoner dengan 4 aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian. Hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa Manajemen Badan Usaha Milik Desa di Desa Mayakeli belum maksimal meskipun pada aspek perencanaan telah dilakukan dengan musyawarah dan aspek pemimpinan yang telah menerapkan gaya kepemimpinan yang kolaboratif dan partisipatif. Pada aspek pengorganisasian, sudah cukup baik dan efektif. Tetapi harus ditingkatkan lagi agar dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara pengurus BUMDes dan pemerintah desa. Kemudian pengendalian berdasarkan hasil penelitian dan fakta lapangan terdapat tantangan terkait rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh BUMDes serta diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat, serta tanggung jawab mereka untuk melunasi hutang yang ada di BUMDes.
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli
Pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dan mobilitas masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, ketua BPD, tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh perempuan, dan warga setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan jalan telah melalui tahap penyusunan rencana secara partisipatif melalui Musyawarah Dusun, namun pada tahap penetapan rencana masih terdapat kendala dalam partisipasi masyarakat akibat terbatasnya keterlibatan dalam forum-forum resmi. Pengendalian pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana dan pengawas desa, meskipun masih dihadapkan pada masalah pembebasan lahan yang belum terselesaikan secara optimal. Sementara itu, tahap evaluasi belum berjalan secara terstruktur dan belum melibatkan instrumen pengukuran dampak atau kepuasan masyarakat. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan perencanaan telah berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan partisipatif, namun perlu penguatan dalam aspek implementasi dan evaluasi agar pembangunan jalan di Desa Soni dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Perencanaan Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan
Efektivitas Program Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sojol Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala
Program kurikulum merdeka belajar, di SMP Negeri 5 Sojol sudah berjalan dengan baik. Tetapi, terkendala pada kualitas SDM, kompetensi, displin, dan juga pengawasan yang kurang ketat sehingga menyebabkan program tersebut belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Kurikulum Merdeka Belajar di SMP Negeri 5 Sojol, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Informan terdiri dari kepala sekolah, guru, dan siswa kelas VII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di SMP Negeri 5 Sojol berjalan cukup efektif. Dari lima indikator yang digunakan, empat aspek telah berjalan dengan baik, yaitu kualitas aparatur, kompetensi administrator, disiplin, dan pengawasan. Guru mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif, berpusat pada siswa, serta mendorong kemandirian dan kreativitas peserta didik. Disiplin sekolah tercermin dari kehadiran guru dan siswa yang konsisten serta pelaksanaan pembelajaran yang tepat waktu. Pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh kepala sekolah dan pengawas dari dinas pendidikan turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Sementara itu, aspek sarana dan prasarana masih belum berjalan secara optimal. Keterbatasan fasilitas teknologi seperti laptop, proyektor, jaringan internet yang tidak stabil, serta alat praktikum yang belum memadai menjadi kendala dalam mendukung pembelajaran yang sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka.
Evaluasi Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palu
Penelitian ini didasari oleh permasalahan terkait pindah memilih yang terjadi di Kota Palu saat Pemilihan Umum tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Kota Palu. DPTb merupakan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 sebagai upaya untuk mengakomodasi pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih di tempat asalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif dan menggunakan teori evaluasi model CIPP (Context, Input, Process, Product) dari Stufflebeam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan DPTb sudah tepat untuk masyarakat yang pindah memilih dan juga memiliki dasar hukum yang kuat serta tujuan yang jelas, pelaksanaannya di Kota Palu masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas TPS terhadap mekanisme pindah memilih, serta lemahnya sosialisasi kebijakan. Evaluasi pada aspek context menunjukkan bahwa kebijakan DPTb relevan dan memiliki dukungan manfaat, sedangkan pada aspek input, process dan product ditemukan ketidaksesuaian implementasi yang menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, pelatihan teknis, dan peningkatan jumlah posko pendaftaran pindah memilih untuk menjamin efektivitas kebijakan DPTb dalam pemilu mendatang.
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Pemilu 2024, Evaluasi Kebijakan, Model CIPP
Manajemen Dana Desa (Studi: Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan)
Manajemen Dana Desa di Desa Abason oleh pelaksana kegiatan belum sepenuhnya dikelola dengan baik, hal ini dapat dilihat pada proses perencanaan Dana Desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dinilai masih kurang terlibat. Hal itu, dilihat baik pada proses perencanaan maupun pelaksanannya. Pada proses pengorganisasian dalam struktur dan pengelolaan dana desa belum optimal karena sumber daya manusia mereka ditetapkan tidak sesuai kemampuannya. Pada proses penggerakan dalam menggerakan aparat desa agar meyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada program-program yang dilaksanakan belum berjalan maksimal seperti pada program pembangunan yang belum maksimal. Dan pada proses pengawasan masih lemah ini dapat ditandai pada transparansi pemerintah Desa yang masih tertutup sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui program-program yang dijalankan.
Collaborative Governance Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Humas Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrom (AIDS) di Kota Palu
Collaborative Governance antara Dinas Kesehatan Kota Palu, Komisi Penanggulangan AIDS, dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Tengah, dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu, masih menghadapi tantangan seperti dokumen formal yang masih terbatas, koodinasi yang belum cukup menjangkau lintas aktor, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki Komisi Penanggulangan IADS (KPA) Kota Palu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Collaborative Governance dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan Teori Collaborative Governance oleh Emerson, Nabatchi & Blogh (2012) mencakup tiga aspek yaitu : Principled Engegament/Keterlibatan Berprinsip, Shared Motivatiaon/Motivasi Bersama, dan Capaty for Join Action/Kapasitas untuk melakukan aksi bersama. Dasar Penelitian ini yaitu kualitatif, dengan tipe penelitian yaitu deskriptif. Informan terdiri atas, unsur-unsur aktor yang berkolaborasi yaitu dari pihak Dinkes Kota Palu, KPAIDS, dan LBH APK. Jenis data berupa data Primer dan Sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) antara lain pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Collaborative Governance dalam Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu. terlaksana kurang optimal. Aspek Principled Engagement/Keterlibatan menunjukkan adanya kolaborasi antara aktor kunci dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu antara Dinas Kesehatan Kota, Komisi Penanggulangan AIDS Kota, dan LBH APIK SULTENG. Aspek Shared Motivation/Motivasi yaitu pelaksanaanya sudah terbangunnya rasa saling percaya, komunikasi yang terbangun, dan saling berbagi informasi. Aspek Capacity for Join Action/Kapasitas yaitu adanya ketidakaktifan kelompok kerja dan Memoroundon of Understanding (MOU) yang belum terlaksana secara menyeluruh pada aktor-aktor.
Collaborative Governance, Pencegahan dan Penanggulangan, HIV/AIDS
Manajemen Ketahanan Pangan di Kabupaten Parigi Moutong
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen ketahanan pangan di Kabupaten Parigi Moutong, khususnya dalam upaya menstabilkan ketersediaan beras serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan teori fungsi manajemen George R. Terry yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sebagai kerangka analisis utama, serta mendasarkan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai dasar hukum. Ketahanan pangan dalam konteks ini adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Dinas Ketahanan Pangan, petani, dan masyarakat, observasi lapangan terhadap pelaksanaan program, serta dokumentasi data terkait ketersediaan dan distribusi beras. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai manajemen ketahanan pangan di Kabupaten Parigi Moutong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen ketahanan pangan di Kabupaten Parigi Moutong telah dilakukan melalui berbagai program, seperti peningkatan produksi lewat intensifikasi pertanian, perbaikan infrastruktur irigasi, penyediaan benih unggul, serta penguatan sistem distribusi. Namun, ketersediaan beras masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kendala yang dihadapi mencakup faktor internal seperti perubahan iklim ekstrem, serangan hama dan penyakit tanaman, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Faktor eksternal yang turut memengaruhi adalah sistem distribusi yang belum optimal, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta fluktuasi harga pasar. Penelitian ini menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas petani, serta pengembangan sistem informasi dan monitoring yang efektif sebagai upaya strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah ini
Manajemen, Ketahanan Pangan, Ketersediaan Beras
Inovasi Pelayanan Publik Dalam Penerapan e-Government di Polresta Palu: Studi Kasus Aplikasi Sinar (SIM Nasional Presisi)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi pelayanan publik dalam penerapan e-government di Polresta Palu pada Aplikasi SINAR (SIM Nasional Presisi), dengan menggunakan teori "Diffusion of Innovations" yang dikemukakan oleh Everett Rogers (2003) yang terdiri dari 5 aspek, yaitu Keuntungan Relatif, Kesesuaian, Kerumitan, Uji Coba, dan Pengamatan. Dasar penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mengambil informan sebanyak 6 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi SINAR merupakan inovasi yang cukup baik dalam pelayanan publik dan penerapan e-government di Polresta Palu. Namun, aplikasi ini belum sepenuhnya efektif karena hanya fitur perpanjangan SIM yang dapat digunakan, sementara fitur lainnya masih belum berfungsi. Aplikasi ini masih membutuhkan beberapa perbaikan untuk mengatasi hambatan yang ada, serta meningkatkan publikasi untuk meningkatkan adopsi SINAR di kalangan masyarakat. Dalam aspek Kerumitan (Complexity), beberapa data yang membuat masyarakat kebingungan, serta masalah pada jaringan. Aspek Pengamatan (Observability) juga perlu diperbaiki, karena penulis mengamati kurangnya publikasi yang efektif, sehingga masih banyak masyarakat belum mengetahui dan menggunakan aplikasi ini. Beberapa saran dari pengguna SINAR juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas layanan.
Inovasi, Pelayanan Publik, Aplikasi SINAR
Manajemen Electronic Government Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen e-government dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan empat prinsip manajemen menurut George R. Terry, dengan 4 (empat) aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam perencanaan strategis dalam pemisahan sistem pelayanan manual dan berbasis elektronik, pelaksanaan e-government masih menghadapi kendala, seperti belum adanya struktur formal organisasi, pembagian tugas yang belum jelas, masalah teknis, kurangnya panduan bagi pengguna, serta minimnya pelatihan bagi sumber daya manusia. Pengawasan sudah dilakukan melalui pemantauan, survei kepuasan, dan pengaduan online, namun masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perbaikan pada aspek pengorganisasian dan pelaksanaan sangat diperlukan agar manfaat layanan e-government dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Manajemen, Electonic Government, Administrasi Kependudukan
Disiplin Kerja Dalam Kinerja Guru Di Smp Negeri 14 Palu
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana disiplin kerja dan kinerja guru di SMP Negeri 14 Palu. Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian ini tergolong tipe penelitian bersifat kualitatif deskriptif karena penelitian ini memberikan gambaran tentang hasil penelitian dengan mendeskripsikan data aktual yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai Disiplin Kerja dan Kinerja Guru. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa bahwa disiplin kerja guru merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja mereka dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Disiplin kerja dipahami sebagai bentuk tanggung jawab, kesadaran, dan komitmen terhadap peraturan, waktu, serta tugas-tugas profesional, yang tercermin dalam ketepatan waktu kehadiran, kepatuhan terhadap aturan sekolah, penyelesaian perangkat ajar, serta keterlibatan dalam kegiatan sekolah. Disiplin kerja yang tinggi juga berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran, hubungan dengan siswa, serta kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan sekolah. Meskipun terdapat hambatan seperti beban administrasi yang tinggi dan keterbatasan sistem pendukung, guru tetap berupaya menjaga kedisiplinan melalui kesadaran pribadi dan dukungan budaya organisasi yang kuat. Oleh karena itu, disiplin kerja guru tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga sangat bergantung pada kepemimpinan, manajemen sekolah, dan efisiensi sistem kerja yang mendukung terciptanya kinerja guru yang optimal.
Implementasi Kebijkan Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli
Data pernikahan di bawah umur Desa Soni dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2020 jumlah pernikahan di bawah umur, mencapai 3,4% dan tahun 2021 yaitu mencapai 4%, serta tahun 2022 sangat meningkat yaitu mencapai 20,6%, dengan rata-rata usia yaitu 18 tahun kebawah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pencegahan pernikahan di bawah umur di Desa Soni Kabupaten Tolitoli. Menurut, Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan terdiri atas 6 aspek yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi pelaksana, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Metode penelitian yang di gunakan yaitu deskriptif kualitatif, dengan jumlah informan yaitu sebanyak 5 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan pernikahan di bawah umur di Desa Soni Kabupaten Tolitoli belum berjalan dengan maksimal. Aspek standar dan tujuan kebijakan, perlu ada penegasan di tataran pelaksana kebijakan terkait peraturan yang harus di jadikan acuan, dan dari sumber daya belum cukup memadai di lihat dari aspek penganggaran yang yang tidak tersedia, dan komunikasi antar organisasi dan efektivitas belum cukup maksimal dikarenakan belum adanya sosialisasi secara formal serta melalui media alat peraga, dan dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik belum berjalan dengan baik dikarenakan Dari lingkungan sosial belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak masalah-masalah sosial seperti hamil diluar nikah, perjodohan,dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam pencegahan pernikahan dibawah umur sehingga dengan menikahkan anak-anaknya menurut mereka itu adalah solusi terbaik dari pada melanjutkan pendidikan. Dan kurangya dorongan politik terhadap proses perencanaan penganggaran dalam kebijakan tersebut.
Implementasi kebijakan, pencegahan, pernikahan di bawah umur
Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah secara simultan dan seberapa besar pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Tingkat absensi pegawai pada tahun 2023 menunjukkan adanya variasi jumlah pegawai yang tidak hadir, izin, dan sakit. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif. Dasar penelitian dengan menggunakan metode survey dan jenis data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun penentuan sampel menggunakan teknik sensus atau sampling jenuh yang diperoleh sebanyak 66 orang. Untuk keperluan analisis data penelitian ini menggunakan IBM SPSS Statistik 29. Hasil dari penelitian ini menunjukkan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun variabel disiplin kerja (taat terhadap aturan waktu, taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan, taat terhadap aturan melakukan pekerjaan, taat terhadap aturan perusahaan) berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai F hitung sebesar 248.538, dengan tingkat signifikansi 0.001. Koefisien determinasi sebesar 0,795, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh disiplin kerja sebanyak 79,5% adapun sisanya sebesar 20,5% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.
Disiplin kerja, kinerja pegawai, Komisi Pemilihan Umum Daerah
Evaluasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Tadulako
Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menguasai berbagai bidang keilmuan sebagai persiapan dalam menghadapi dunia kerja. Penelitian ini merupakan tipe evaluation research yang bertujuan mengevaluasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkup Universitas Tadulako dengan menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process dan Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam, terdiri dari empat komponen dengan rancangan penelitian. Total informan dalam penelitian ini adalah 12 orang yang terdiri dari 10 orang mahasiswa aktif yang telah mengikuti program MBKM khususnya MSIB dalam dua periode terakhir, Ketua MBKM Universitas dan PIC MSIB Universitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi program MBKM di Universitas Tadulako belum sepenuhnya maksimal, penyebaran fasilitas dasar berupa panduan pelaksanaan MBKM yang tidak inklusif, pengetahuan dan pemahaman terkait program yang masih kurang, serta kurikum pada program studi dianggap belum adaptif mengakibatkan target capaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU) belum sepenuhnya tercapai. Walau pada komponen context telah menunjukan adanya keselarasan antara tujuan program dan strategi yang disusun sebagai bentuk kesiapan baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan, hal tersebut ternyata belum cukup maksimal dalam pelaksanaan program MBKM.
Evaluasi, Program MBKM, Capaian Indikator
Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Hiv/Aids Di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagimana Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan Kota Palu,Kelurahan Talise Puskesmas Talise, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Palu, serta beberapa masyarakat yang terdampak. Selain itu, observasi lapangan dan studi dokumentasi juga dilakukan untuk memperkuat temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kelurahan Talise telah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga pemerintah dan penyedia layanan kesehatan. Namun, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga medis yang terlatih khusus dalam penanganan HIV/AIDS, serta masih tingginya stigma masyarakat terhadap ODHA. Komunikasi antarinstansi cukup efektif, tetapi penyebaran informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar pemahaman mengenai HIV/AIDS lebih luas dan stigma dapat dikurangi.
Implementasi Kebijakan, Pencegahan, Penanggulangan, HIV/AIDS
Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Birokrasi Pemerintah Daerah
Etika pelayanan publik menjadi aspek fundamental dalam membentuk citra birokrasi pemerintah daerah yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan etika pelayanan publik dapat memengaruhi kualitas pelayanan di lingkungan birokrasi pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa instansi pemerintahan daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pelayanan publik yang meliputi kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan kepedulian terhadap masyarakat, memiliki korelasi positif terhadap meningkatnya kepuasan masyarakat serta efisiensi pelayanan. Ditemukan pula bahwa kelemahan penerapan etika disebabkan oleh lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman nilai-nilai etika oleh aparatur, dan minimnya pelatihan etika profesional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya internalisasi nilai-nilai etika secara sistemik serta penguatan budaya organisasi berbasis integritas sebagai strategi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Etika, Pelayanan Publik, Birokrasi, Kualitas Pelayanan, Pemerintah Daerah
Politik Dinasti Jokowi Dan Grand Corruption
Fenomena politik dinasti dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo menimbulkan kekhawatiran serius terhadap munculnya patologi birokrasi dan praktik korupsi besar (grand corruption). Penelitian ini menganalisis keterlibatan anggota keluarga Presiden Jokowi dalam arena politik—seperti Gibran Rakabuming, Kaesang Pangarep, dan Bobby Nasution—yang memunculkan indikasi penggunaan kekuasaan untuk kepentingan keluarga. Salah satu sorotan utama adalah perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran menjadi calon wakil presiden. Studi ini menggunakan pendekatan teori post-kolonial untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai tradisional seperti mitos raja Jawa masih memengaruhi persepsi publik dan struktur kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik dinasti tidak hanya melanggar etika demokrasi, tetapi juga berpotensi memperkuat korupsi terstruktur, merusak meritokrasi, dan mengancam keberlangsungan negara hukum.
Politik Dinasti, Grand Corruption, Patologi Birokrasi, Post-Kolonial, Demokrasi, Mitos Raja Jawa
Demokrasi Partisipatif Dalam Pembuatan Kebijakan Publik: Tantangan Dan Peluang Di Indonesia
Proses pembuatan kebijakan di Indonesia semakin menekankan demokrasi partisipatif sebagai sarana untuk meningkatkan legitimasi, keterbukaan, dan akuntabilitas pilihan pemerintah. Rendahnya kapasitas masyarakat, kesenjangan pengetahuan, dan birokrasi yang berfokus pada pusat hanyalah beberapa dari sekian banyak tantangan demokrasi partisipatif yang masih ada. Lebih banyak warga negara dapat diikutsertakan dalam proses pembuatan kebijakan jika kita mengatasi tantangan utama demokrasi partisipatif dan menemukan cara untuk mengatasinya. Peningkatan teknologi digital, desentralisasi administrasi, dan pemahaman publik tentang hak-hak partisipatif merupakan peluang strategis untuk memperkuat demokrasi partisipatif di Indonesia. Hasil-hasil ini merupakan hasil dari pendekatan penelitian kualitatif yang mengandalkan survei literatur yang relevan dan pemeriksaan kebijakan-kebijakan yang relevan. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, penelitian ini menyarankan untuk membuat perubahan kebijakan yang lebih inklusif, membangun kapasitas masyarakat, dan memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya untuk keterlibatan publik yang lebih baik.
Demokrasi, Partisipatif, Kebijakan Publik
Efektivitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong
Penulis memilih untuk meneliti efektivitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kasimbar, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kasimbar. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana pemilihan informan dilakukan secara purposive. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah enam orang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Richard M. Steers (2020) yang mencakup empat aspek: kualitas, produktivitas, semangat kerja, dan kemampuan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kasimbar sudah baik, meskipun masih perlu perbaikan lebih lanjut. Aspek kualitas sudah cukup baik, namun perlu peningkatan pada sarana dan prasarana. Aspek produktivitas juga sudah baik, yang terlihat dari kedisiplinan petugas yang selalu siap melayani. Semangat kerja petugas pun sudah baik meskipun insentif diberikan berdasarkan golongan, hal ini tidak mengurangi semangat mereka. Sedangkan dalam aspek kemampuan adaptasi, petugas sudah menunjukkan keterampilan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
Kata Kunci: Kualitas, Produktivitas, Semangat Kerja, Kemampuan Adaptasi
Peran Statistik Administrasi Dalam Evaluasi Kebijakan Publik: Studi Literatur
Statistik administrasi memiliki peran penting dalam mengevaluasi kebijakan publik, terutama dalam mengukur efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan. Dengan data yang akurat dan analisis yang tepat, pengambil kebijakan dapat mengambil keputusan berbasis bukti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran statistik administrasi dalam proses evaluasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa statistik administrasi berkontribusi dalam pengumpulan data yang relevan, pemantauan kebijakan, serta perbaikan kebijakan berbasis temuan empiris.
Statistik administrasi, evaluasi kebijakan, pengambilan keputusan, kebijakan publik
Pemanfaatan Teknologi Cerdas Untuk Pelayanan Publik: Study Tentang e-Government Dan Smart City Berbasis ICT Big Data Dan AI
Penelitian ini membahas upaya peningkatan efisiensi pelayanan publik melalui implementasi teknologi digital dalam sistem pemerintahan daerah. Fokus kajian diarahkan pada aplikasi e-Government sebagai strategi modernisasi pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka, artikel ini menganalisis efektivitas e-Government dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pelayanan publik dapat mempercepat proses administrasi, meminimalisir praktik birokrasi yang tidak efisien, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Namun, tantangan seperti kesiapan infrastruktur, kompetensi SDM, serta ketimpangan akses teknologi masih menjadi hambatan utama yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan implementasi e-Government.
e-Government, pelayanan publik, digitalisasi, pemerintahan daerah, teknologi informasi dan komunikasi (TIK).