Collaborative Governance Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Humas Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrom (AIDS) di Kota Palu

Abstrak

Collaborative Governance antara Dinas Kesehatan Kota Palu, Komisi Penanggulangan AIDS, dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Tengah, dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu, masih menghadapi tantangan seperti dokumen formal yang masih terbatas, koodinasi yang belum cukup menjangkau lintas aktor, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki Komisi Penanggulangan IADS (KPA) Kota Palu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Collaborative Governance dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan Teori Collaborative Governance oleh Emerson, Nabatchi & Blogh (2012) mencakup tiga aspek yaitu : Principled Engegament/Keterlibatan Berprinsip, Shared Motivatiaon/Motivasi Bersama, dan Capaty for Join Action/Kapasitas untuk melakukan aksi bersama. Dasar Penelitian ini yaitu kualitatif, dengan tipe penelitian yaitu deskriptif. Informan terdiri atas, unsur-unsur aktor yang berkolaborasi yaitu dari pihak Dinkes Kota Palu, KPAIDS, dan LBH APK. Jenis data berupa data Primer dan Sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) antara lain pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Collaborative Governance dalam Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu. terlaksana kurang optimal. Aspek Principled Engagement/Keterlibatan menunjukkan adanya kolaborasi antara aktor kunci dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu antara Dinas Kesehatan Kota, Komisi Penanggulangan AIDS Kota, dan LBH APIK SULTENG. Aspek Shared Motivation/Motivasi yaitu pelaksanaanya sudah terbangunnya rasa saling percaya, komunikasi yang terbangun, dan saling berbagi informasi. Aspek Capacity for Join Action/Kapasitas yaitu adanya ketidakaktifan kelompok kerja dan Memoroundon of Understanding (MOU) yang belum terlaksana secara menyeluruh pada aktor-aktor.