IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TADULAKO

Abstrak

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait program Mereka Belajar Kampus Merdeka yang diatur melalui Permedikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi . dalam hal ini, kebijakan ini memuat tentang hak mahasiswa untuk melakukan pembelajaran diluar program studi dengan maksimal selama tiga semester dengan tujuan agar mahasiswa dapat memperoleh kesempatan untuk menambah wawasan, pengalaman, serta meningkatkan kompetensi sesuai minat, bakat serta cita-cita yang dimiliki. Adapun proogram ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan perkembangan zaman saat ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kebijaknaini dilaksanakan. Metode deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini , dimana analisis dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan baik yang bersumber dari dokumen, jurnal, observasi, wawancara yang kemudian dianalisis dan di deskripsikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang ada, dianalisis dengan teori George C.Edward III dengan empat aspek yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bhawa implementasi kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dalam pengimpelementasian kebijakan tersebut. Pihak pelaksana diharuskan meningkatkan konsistensi terhadap pelaksanaan 8 jenis kegiatan program MBKM, masih perlu dilakukan sejenis sosialisasi atau rapat koordinasi antar pihak pelaksana ditingkat fakultas melalui rapat monitoring dan juga evaluasi pelaksanaan kegiatan, belum tersedianya fasilitas pendukung seperti ruang MBKM FISIP, peningkatan kapasitas terkait pemahaman dosen-dosen dibeberapa prodi. Kemudian, terkait sikap pelaksana dalam hal ini jika terdapat kegiatan program MBKM yang dirasa tidak relevansi dengan program studi asal maka perlu disediakan alternatif lain seperti mata kuliah yang berkaitan dengan program MBKM yang diikuti mahasiswa. Selanjutnya, pada struktur birokrasi walaupun pembagian struktur serta tanggung jawab telah terdistribusi dengan baik namun harus tetap dilakukan monitoring serta evaluasi pelaksaan program MBKM di Fakultas Ilmu Sosial dan IlmU Politik Universitas Tadulako.