Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kabupaten Parigi Moutong
plugins.themes.academic_pro.article.main6a2330cb81f7e
Abstrak
Implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Parigi Moutong masih menghadapi berbagai permasalahan yang memengaruhi efektivitas pelayanan perizinan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung telah memiliki landasan hukum, tujuan, dan struktur pelaksana yang jelas, yaitu memberikan kepastian hukum, memastikan kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang, serta menjamin pemenuhan standar teknis bangunan. Namun, pelaksanaan kebijakan di lapangan belum berjalan optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, terbatasnya kegiatan sosialisasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, gangguan teknis pada sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik, serta beban ekonomi yang dirasakan masyarakat. Selain itu, koordinasi antarinstansi pelaksana telah berjalan namun masih menghadapi kendala terkait kelengkapan dokumen dan perbedaan persepsi teknis. Sikap pelaksana pada umumnya menunjukkan dukungan terhadap kebijakan, meskipun masih terdapat keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Parigi Moutong belum sepenuhnya efektif dan memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta perluasan sosialisasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi daerah.