Jurnal Reinventing

Institutional Analysis And Development Pada Pengelolaan Sampah Melalui TPST3R Pelita di Kelurahan Grogol Selatan

2025-08-06T11:58:51+07:00

ABSTRAK

Dalam pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta, terdapat urgensi dimana lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantargebang yang menjadi pusat penampungan penduduk tersebut terancam penuh sebab sudah mencapai 80% dari kapasitasnya. Pemprov DKI Jakarta menginisiasi penerapan program pengolahan yang ditujukan untuk mengurangi timbulan sampah dari sumber sebelum ditampung di Bantargebang melalui pembangunan fasilitas TPST3R di tingkat Kelurahan/Kecamatan. Kelurahan Grogol Selatan sebagai pengelola TPST3R Pelita tidak mengikuti prosedur intensitas pengumpulan sampah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 28 Ayat (2) sehingga limbah yang berhasil diolah dan dikurangi tidak signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola kelembagaan pengelolaan sampah melalui TPST3R di Kelurahan Grogol Selatan dengan menggunakan metode kualitatif serta pendekatan studi kasus. Kerangka Kerja Analisis Pengembangan dan Kelembagaan atau Institutional Analysis and Development Framework (IAD) digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang dalam hal ini adalah pengurangan kuantitas timbulan melalui proses pengolahan di TPST3R Pelita tidak efektif. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Sejenis Rumah Tangga Pasal 5 Ayat (1), Bagian (a) menetapkan presentase target pengurangan sampah sebanyak 30% setiap bulannya. Namun, Kelurahan Grogol Selatan melalui pengolahan sampah di TPST3R Pelita hanya dapat mengurangi sampah sebanyak 1,39% setiap bulan. Evaluasi seperti inisiasi peraturan yang berisi standar kuantitas pengumpulan dan pengurangan sesuai dengan target yang telah diatur dalam regulasi yang berlaku perlu dibuat dan diterapkan.

Kata kunci: Analisis IAD, Evaluasi Kelembagaan, Pengelolaan Sampah, TPST3R

Gerakan Sosial Masyarakat: Aksi Kolektif Masyarakat Desa Lembobelala Dalam Menolak Klaim Lahan Oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV

2025-08-06T11:58:51+07:00

Manifestasi gerakan sosial melalui aksi kolektif masyarakat Desa Lembobelala dalam menolak klaim lahan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) Unit Usaha Beteleme. Konflik agraria ini berakar pada benturan historis hak atas lahan adat masyarakat dengan klaim Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIV yang memicu deprivasi relatif dan ketidakpuasan mendalam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dinamika aksi kolektif tersebut berdasarkan enam ciri-ciri aksi kolektif Neil J. Smelser (2011), yakni, kondisi struktural, tekanan struktural, keyakinan umum, faktor pemicu, mobilisasi, dan kontrol sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari lima informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara legitimasi formal perusahaan dan realitas penguasaan lahan oleh masyarakat, diperparah oleh janji-janji yang tidak terealisasi dan diskriminasi, melahirkan keyakinan kolektif akan adanya perampasan hak. Pengiriman surat somasi menjadi pemicu utama yang mendorong mobilisasi masyarakat melalui aksi massa, simbolik, advokasi formal, dan proaktif di lapangan. Meskipun terdapat upaya kontrol sosial dari perusahaan dan pemerintah, efektivitasnya terbatas karena persepsi keberpihakan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman dinamika konflik agrarian dan urgensi evaluasi kebijakan HGU yang lebih partisipatif.

Relasi Aktor dalam Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Di Desa Sabang Kabupaten Donggala

2025-08-06T12:09:12+07:00

Aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Sabang Kabupaten Donggala bagai labirin gelap yang menyimpan jalinan kuasa dan kepentingan tersembunyi. Fenomena ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memunculkan pertanyaan krusial mengenai bagaimana berbagai aktor terlibat dan mempertahankan praktik terlarang tersebut. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relasi aktor dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Sabang, Kabupaten Donggala.penelitian ini menganalisis dinamika yang terjadi melalui lensa teori relasi aktor Michael Faucault, sebuah kerangka yang mengungkap jalinan kompleks dominasi, hegemoni, dan kooptasi. Penelitian ini menerapkan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawacara, serta dokumentasi. Informan meliputi, penambang, pemilik lahan, pemerintah setempat, pihak keamanan, dan masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkapkan sebuah relasi dominasi yang nyata, berpusat pada pemilik lahan, mereka memiliki keunggulan signifikan berkat kuasa penuh atas kepemilikan lahan mereka. Hegemoni kemudian ditegakan melalui pembentukan wacana yang disepakati, dengan kebutuhan ekonomi seringkali menjadi alasan utama yang diterima. Wacana ini akirnya membentuk aturan tak tertulis. Proses kooptasi melengkapi skema pertambangan dengan masuknya elemen baru seperti kelompok penambang dan perusahaan swasta kedalam lingkaran aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut. Penelitian ini berkontribusi pada upaya pemberantasan tambang emas ilegal melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang jaringan aktor dan dinamika yang terjadi, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat, masyarakat, dan organisasi pengawas dalam menjaga kelestarian lingkungan dan penegakan hukum

Studi Street Level Bureaucracy dalam Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (Tps) Vi Desa Pelawa Kabupaten Parigi Moutong

2025-08-06T12:07:11+07:00

ABSTRAK :

Introduction: Pengawas TPS menjadi aktor kunci yang berada di garis depan pelaksanaan kebijakan pemilu. Mereka menjadi simbol dari Badan Pengawas Pemilu di Tingkat paling bawah dan berinteraksi langsung dengan masyarakat pemilih di tempat pemungutan suara. Sebagai pihak yang berada di garis terdepan dalam pelaksanaan pemilihan langsung di lapangan, mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban yang diemban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep street level bureaucracy oleh Pengawas TPS 6 Desa Pelawa dalam proses pemungutan suara ulang. Teori yang digunakan adalah Street Level Bureaucracy dari Michael Lipsky (2010).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan meliputi Ketua Panwacam Parigi Tengah, Pengawas TPS dan Ketua KPPS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi menjadi dasar bagi pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan. Political Presurre yang dirasakan oleh pengawas tps yang rentan terhadap intervensi atau tekanan yang datang dari berbagai pihak,baik dari partai politik maupun masyarakat lokal. Personal belief keyakinan pribadi dari Pengawas TPS turut mempengaruhi cara mereka menjalankan tugas dalam mengambil keputusan diskresioner terkait validitas pemilih atau penanganan pelanggaran. Terakhir demand for intervention yang muncul dari kebutuhan masyarakat untuk memastikan proses pemilu berjalan adil dan transparan.

Implikasi penelitian ini penting bagi Pengawas TPS dan lembaga pengawas pemilu di tingkat daerah, karena temuan yang dihasilkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan. Dengan demikian, pelanggaran prosedur dapat diminimalisasi dan transparansi serta akuntabilitas proses pemilu semakin terjaga. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan dan akademisi sebagai bahan evaluasi dan pengembangan konsep street level bureaucracy dalam pengawasan pemilu di tingkat akar rumput, sehingga turut mendukung penguatan sistem demokrasi di Indonesia.

Sinergi Kemitraan Pemerintah Desa Dan Komunitas Lokal Dalam Menggerakan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya: Studi Kerajinan Batik Bomba Di Desa Towale

2025-08-06T11:58:52+07:00

Kerajinan tenun kain Batik Bomba di Desa Towale, Kabupaten Donggala, merupakan warisan budaya dengan potensi ekonomi lokal yang besar, namun masih dihadapkan pada tantangan persaingan ketat dan keterbatasan permintaan, yang menghambat peningkatan pendapatan keluarga. Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam efektivitas kemitraan antara Pemerintah Desa Towale dan Kelompok Yamamore dalam menggerakkan ekonomi lokal melalui pengelolaan kerajinan tenun kain Batik Bomba. Teori yang digunakan adalah prinsip kemitraan Ros Tennyson (1998). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan kunci yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah enam orang, terdiri dari Kepala Desa Towale, Sekretaris Desa Towale, Ketua Kelompok Yamamore, Sekretaris Kelompok Yamamore, Anggota Kelompok Yamamore, dan Pembeli Kain Tenun. Hasil penelitian ini menemukan/menunjukkan bahwa kemitraan antara Pemerintah Desa Towale dan Kelompok Yamamore berhasil menggerakkan ekonomi lokal, ditandai dengan peningkatan upah penenun dari Rp 150.000 (2020-2023) menjadi Rp 650.000 per sarung (2024-2025). Dukungan dari Bank Indonesia berupa galeri tenun dan pameran, serta dana CSR dari Bank Sulteng untuk bahan baku, sangat berperan dalam perluasan akses pasar dan peningkatan pendapatan. Meskipun demikian, terdapat tantangan terkait transparansi pengelolaan dana di mata beberapa anggota kelompok, dan pengrajin menyatakan bahwa pendapatan menenun belum sepenuhnya menopang kehidupan mereka sebagai mata pencarian utama. Implikasi penelitian ini bagi pihak yang memperoleh manfaat adalah bahwa kemitraan yang kuat antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat dapat secara signifikan mendorong ekonomi lokal dan melestarikan budaya, memberikan harapan peningkatan kesejahteraan bagi pengrajin tenun. Namun, untuk keberlanjutan yang lebih baik, perlu ada peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana dan strategi yang lebih komprehensif untuk memastikan pendapatan dari menenun dapat sepenuhnya menopang kehidupan, memperkuat kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

Perilaku Pemilih Pemilu Legislatif 2024 di Kecamatan Sojol Utara

2025-08-06T11:58:53+07:00

Pemilih di Sojol Utara masih dipengaruhi oleh faktor sosilogis seperti hubungan keluarga, afiliasi etnik, agama, pekerjaan, hingga tempat tinggal yang mana tidak sesuai dengan prinsip dan asas demokrasi yang baik serta amanat undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya memahami pola preferensi politik masyarakat Kecamatan Sojol Utara, olehnya penelitian ini hadir untuk melihat bagaimana perilaku dalam mempengaruhi pemilih di Kecamatan Sojol Utara pada pemilihan umum legislatif tahun 2024. Untuk menjawab hal ini, peneliti menggunakan Teori Perilaku Pemilih Dennis Kavanagh (1983) yang terdiri dari tiga pendekatan utama yang mempengaruhi perilaku pemilih, yaitu sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini melibatkan pemilih di Kecamatan Sojol Utara, termasuk berbagai kalangan usia, tingkat pendidikan, dan latar belakang sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemilih di Kecamatan Sojol Utara dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosiologis, psikologis, dan rasional. Pendekatan sosiologis, seperti hubungan kekerabatan dan solidaritas sosial, menjadi faktor dominan, sementara pendekatan rasional lebih terlihat pada kelompok pemilih yang kritis dan berpendidikan tinggi. Pendekatan psikologis juga masih berpengaruh, terutama pada pemilih yang mengikuti ideologi partai atau memiliki ikatan emosional dengan calon legislatif. Penelitian ini mengungkap perilaku pemilih di Kecamatan Sojol Utara yang dipengaruhi oleh faktor sosiologis, psikologis, dan rasional. Temuan ini dapat menjadi referensi untuk merancang strategi komunikasi politik yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal, serta mendukung pengembangan kualitas demokrasi dan partisipasi politik di daerah tersebut.